Berantas IUU Fishing, KKP Tambah 4 Kapal Pengawas

MNOL, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menambah empat armada Kapal Pengawas (KP) yang dilengkapi dengan Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) yakni ORCA 01, ORCA 02, ORCA 03 dan ORCA 04. Hal itu untuk memperkuat infrastruktur pengawasan sebagai wujud komitmen KKP dalam memberantas illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) guna mewujudkan kedaulatan negara di laut.

“Penambahan kapal pengawas ini untuk menekan kerugian negara akibat pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara ilegal, terutama yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan asing, serta sekaligus menegakkan kedaulatan bangsa kita dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.” ungkap Susi, saat meresmikan empat Kapal Pengawas Perikanan di Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Jakarta (8/4).

Lanjut Susi, keempat kapal itu akan dipergunakan untuk wilayah ZEE Indonesia karena dianggap rawan akan tindak Illegal, Unregulated, dan Unreported (IUU) Fishing.

“ZEE kita yang luas ini harus dijaga dengan kemampuan yang mumpuni. Meskipun kita di lapangan juga memerlukan bantuan TNI AL dan Bakamla tetapi tetap kita memerlukan tambahan 25 kapal sejenis ini lagi,” tambahnya.

Selanjutnya, daya dukung Satgas 115 atas keberadaan 4 kapal ini akan semakin kuat dalam menjaga laut territorial NKRI. Kemudian produksi perikanan akan bertambah yang nantinya akan berbanding lurus dengan kesejahteraan nelayan.

Dalam kesempatan itu, Menteri Susi menambahkan kapal yang diproduksi oleh galangan dalam negeri tersebut dibuat dari material besi baja dan memiliki ukuran panjang 60 meter, dengan kecepatan 25 knot. Kapal-kapal tersebut akan dioperasikan di wilayah barat dan di wilayah timur, masing-masing dua kapal. Empat jenis kapal SKIPI ini menambah jumlah kekuatan armada Kapal Pengawas Perikanan yang dimiliki oleh KKP menjadi 35 unit dari sebelumnya berjumlah 31 unit yang tersebar diseluruh WPP-NRI.

“Perlu diketahui bahwa sebagai mana Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Jadi Kapal Pengawas Perikanan ini merupakan kapal pemerintah untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan,” sambungnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kapal Pengawas Perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di WPP-NRI ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.

Sementara itu, Plt Dirjen PSDKP Sjarief Widjaja menyatakan pihaknya terus akan meningkatkan infrastruktur pengawasan ini dengan menggandeng beberapa stakeholder. Sebelumnya, dia juga menerangkan mengenai penamaan kapal ini.

“Dinamakan ORCA karena merupakan nama ikan paus yang lincah dalam memburu mangsanya, sehingga kapal ini dianalogikan terus mencari para pelaku illegal fishing,” kata Sjarief.

Rangkaian acara peresmian Kapal Pengawas tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan juga telah mengukuhkan Awak Kapal ORCA 01,02,03 dan 04, kemudian memberikan penghargaan kepada awak kapal HIU 11 dan menyaksikan penyerahan bantuan CSR kapal ikan dari PT. Daya Radar Utama kepada Nelayan (HNSI).

Selanjutnya, beserta rombongan, Menteri Susi melakukan Sailing Pass ke Kepualauan Seribu dengan menggunakan kapal ini

Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakasal Laksdya TNI Arie H Sembiring, Sekjen Kemhan Laksdya TNI Widodo, Pangkolinlamil Laksda TNI Aan Kurnia, Danlantamal III Jakarta Brigjen TNI Mar RM Trusono dan beberapa pejabat lainnya. (TAN)