MNOL, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin menuntut agar Kementerian Keuangan meningkatkan anggaran untuk Bakamla (Badan Keamanan Laut). Hal itu sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin memberantas penyelundupan di laut.
“Namun, bila anggaran Bakamla masih minim dan tidak cukup untuk menjalankan program besar pengamanan kelautan, maka hal itu ibarat jauh panggang dari api atau tindakannya bisa tidak sesuai dengan harapan,” ujar TB Hasanuddin seperti dikutip dari pers rilisnya, Jakarta, Senin (6/6).
Bakamla sendiri pada tahun 2016, hanya mendapat alokasi sebesar Rp326,2 Miliar. Sedangkan Badan Intelejen Negara (BIN) pada tahun 2015 mendapatkan sebesar Rp1.592 Triliun. Dalam APBN-P nanti Kemenkeu akan menambahkan anggaran BIN sebesar Rp500 Miliar sehingga menjadi Rp2,092 triliun.
Dari sinilah, Politikus PDI-Perjuangan itu menilai, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak mampu menterjemahkan pemikiran Presiden Jokowi saat memberikan intruksi kepada Bakamla. Padahal jelas dalam membangun visi poros maritim dunia, Bakamla menjadi lembaga vital yang mengkoordinasikan semua instansi yang berwenang di laut.
Bakamla sendiri juga dituntut untuk bertransformasi menjadi Coast Guard Indonesia sebagaimana bersama TNI AL menjadi instansi yang diakui oleh UNCLOS 1982 dalam penegakan hukum di laut yurisdiksi nasional. Oleh karena itu segala keperluannya harus tercukupi, baik alutsistanya, SDM, pangkalan dan operasinya.
Selanjutnya, Anggota DPR RI asal Banten ini mencium ada udang di balik batu alias bersembunyi mafia di internal Kemenkeu. Yang mana akan terancam proyeknya bila Bakamla menjadi lembaga yang kuat di laut.
“Jika melihat anggaran Bakamla yang tak mengalami kenaikan, saya berpikir Kemenkeu tidak mendorong sedikitpun prioritas penguatan Bakamla untuk pemberantasan, penyelundupan, atau memang ada upaya oknum mafia di internal Kemenkeu yang berusaha menggagalkan upaya Presiden dalam pemberantasan penyelundupan,” pungkas TB Hasanuddin. (RM/MN)
