Selamatkan Maritim Indonesia melalui OTT Praktik Korupsi di Hubla
Presiden Jokowi saat sidak usai OTT di Kemenhub (11/10/16)
MNOL, Jakarta – Menhub Budi Karya Sumadi mengapresiasi langkah Polda Metro Jaya yang mengungkap kasus Operasi tangkap Tangan (OTT) di Ditjen Perhubungan Laut (Hubla), Kementerian Perhubungan. Dia berharap agar praktik korupsi tidak terjadi lagi di Kemenhub pasca OTT ini.
“Kita harapkan teman-teman yang lain, ini menjadi suatu pelajaran, jadi suatu efek jera agar kita tidak melakukan apa yang dilakukan oknum tersebut,” ujar Menhub Budi, di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (11/10/2016).
Budi mengatakan pihaknya tidak akan segan-segan menindak para pegawai yang korup di kantornya. Dia juga menegaskan, di bawah kepemimpinannya Kemenhub harus menegakkan good govenance kepada masyarakat.
“Karena sejak awal kami mendapatkan amanah memang diharapkan kita akan menegakkan aparat yang bersih,” ucap Budi.
Terkait kasus OTT ini, Budi menyerahkan urusan ini pihak kepolisian. Dia juga tidak tahu siapa saja yang ditangkap.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, operasi ini merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo.
“Ini operasi pemberantasan pungli yang sudah diperintahkan oleh Presiden,” tandas Tito.
Kapolri bersama Presiden Joko Widodo datang langsung ke kantor Kemenhub untuk menyaksikan langsung proses penggeledahan di gedung Kemenhub.
“Ada tim kita yang sudah melakukan OTT dan saya sudah laporkan kepada bapak Presiden,” jelas Tito.
Operasi ini terkait perizinan kapal yang menyangkut nelayan kecil. Polisi juga mengamankan sejumlah uang dalam operasi ini.
“Kemudian salah satu kita dapat informasi di Kementerian Perhubungan ini memiliki pungli (Pungutan Liar-red) mengenai perizinan kapal dan lain-lain. Ini kan menyangkut masyarakat kecil, nelayan dan lain-lain ya,” tutur Tito.
Tidak hanya itu, pengurusan Buku Pelaut juga termasuk dalam pungli yang dilakukan oleh oknum di Ditjen pimpinan A. Tony Budiono ini.
Menanggapi fenomena itu, Assosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) melalui Humas-nya Aditya Bramana menyatakan pihaknya sangat mengapresiasi langkah yang diambil oleh Kepolisian dan KPK.
“Kita mengetahui bahwa Kemenhub merupakan salah satu kementerian yang cukup krusial di era pembangunan maritim. Setelah hampir beberpa bulan lalu kita di sibukkan dengan aksi kementerian perikanan dan keluatan. Namun, saat ini dengan digrebeknya Kemenhub menunjukkan adanya upaya serius untuk membangun kemaritiman Indonesia,” ujar Adit panggilan akrabnya.
Lanjutnya, Kemenhub merupakan salah satu kementerian yang cukup basah dengan berbagai perizinan di dalamnya. Sehingga sarat akan praktik korupsi, yang akibatnya akan mengancam keberlangsungan pembangunan maritim Indonesia.
Harap Adit ke depannya, dengan kejadian ini terdapat perubahan yang cukup signifikan bagi Kemenhub khususnya dan bagi pembangunan maritim umumnya.
“Mari kita bangun kemaritiman Indonesia dari pembersihan oknum kotor di setiap kementerian yang terkait dengan pengelolaan laut,” pungkasnya. (Tan)
