Luhut Pandjaitan: Butuh Kekompakan Dalam Menjaga Garis Pantai

MNOL – Bandung, Menteri Koordinator dan Sumberdaya (Menko Maritim) Luhut Pandjaitan meminta para Komandan Kodim (Dandim) dan Komandan Korem (Danrem) untuk menjaga garis pantai di wilayah mereka. Hal ini disampaikan oleh Menko Maritim pada saat memberi pengarahan kepada lebih dari 400 Dandim dan Danrem di Sekolah Calon Perwira (Secapa) AD, Bandung (16/11). “Garis pantai yang panjang itu kita sadari betul dan negara ini negara kepulauan, diperlukan kekompakan,” ujarnya.

Peran babinsa pun di butuhkan untuk mendukung pembangunan ekonomi, selain untuk menjaga keamanan negara dan membantu menyejahterakan masyarakat. “Peran Babinsa dibutuhkan untuk pemerataan ekonomi. Karena kita tidak hanya bicara pertumbuhan tapi juga pemerataan yang menyangkut ratusan juta rakyat Indonesia, yang tentu mereka juga ingin menikmati hasil pembangunan,” ujarnya kepada wartawan.

Menurutnya negara Indonesia adalah negara kepulauan, ada 70 persen wilayah laut tetapi yang baru dieksplorasi baru sembilan persen dari laut kita. “Banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk membuat negeri ini lebih hebat ke depan,” ujarnya kepada media.

Ia menambahkan bahwa pemerintah akan meningkatkan pendapatan dari sektor kelautan yang mulai membaik, dan dari sektor pariwisata. “Kita berharap akan lebih banyak income untuk melakukan beberapa capaian (yang menjadi target pembangunan),” ujarnya.

Ketika ditanya mengenai apa saja yang disampaikannya kepada peserta, Menko Luhut mengatakan ia menyampaikan berbagai isu, sehingga bisa menjadi referensi bagi para Dandim dan Danrem ketika kembali ke daerahnya masing-masing. “Perspektif ekonomi kita, proyeksi ekonomi kita, mengenai pertahanan, mengenai anggaran belanja TNI sehingga para perwira mendapat gambaran yang utuh mengenai apa yang dibuat pemerintah saat ini. Saya berpesan pada mereka agar bekerja profesional dan bicara selalu dengan data, jangan bicara dengan perasaan. Data itu mencerminkan apa yang telah dicapai oleh pemerintahan Jokowi dalam dua tahun ini, memberikan perbaikan yang signifikan,” katanya kepada wartawan.

Dalam paparannya Menko Luhut menjelaskan bahwa di tengah perlambatan perekonomian global, pemerintah berhasil menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ekonomi sudah berbaik arah, menuju prospek yang lebih cerah, sejak triwulan ketiga 2016. Menko juga menjelaskan bahwa perbaikan ekonomi yang terjadi dapat dirasakan oleh masyarakat kita. Hal ini, antara lain, terlihat dari kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang berada pada level yang tinggi menurut survey yang dilakukan oleh lembaga yang kredibel. Dengan kondisi seperti ini, stabilitas sosial dan politik ke depan akan tetap terjaga.

Pelabuhan Patimban

Ketika ditanya media tentang perkembangan rencana pembangunan Patimban, menurutnya perkembangannya cukup menggembirakan. Percepatan pembangunan Patimban semakin ditingkatkan setelah kunjungannya ke Jepang beberapa waktu lalu. Pelabuhan yang berlokasi di Subang, Jawa Barat, ini telah mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten setempat. “Rencana tata ruang dan wilayah akan dituntaskan bupati dan gubernur. Minggu kemarin sudah kami bicarakan. Proses anggaran tidak masalah,” ujar Luhut.

Menurut Menko Maritim, Patimban adalah salah satu proyek yang akan dibangun untuk memberdayakan wilayah pesisir selatan Pulau Jawa, “Kami sedang memikirkan membangun pelabuhan di Parigi, Jawa Timur dan Laut Selatan di Jawa Barat,” kata Menko Luhut.

Anggaran belanja TNI

Menjawab pertanyaan tentang anggaran TNI, menurut Menko Luhut demi membangun militer yang profesional dan kuat pemerintah akan berusaha memenuhi kebutuhan ketiga angkatan. “Anggaran belanja TNI akan ditingkatkan sampai 1,5 % dari PDB (Produk Domestik Bruto) kita, yang kalau sampai 2019 berkisar antara 200-250 triliun rupiah,” katanya. Bila dibandingkan dengan negara lain di Asia, anggaran belanja TNI masih termasuk paling rendah. “Kalau ekonomi kita tumbuh di 7%-8% mungkin kita bisa 2%-2,5%. Oleh karena itu TNI harus menyiapkan sumber daya manusianya. Karena itu, apa pun yang kita miliki sekarang ini tanpa kualitas sumber daya manusia itu akan berbahaya,” jawabnya.

Listrik 35,000 MW

Ketika ditanya apa yang terjadi dengan proyek listrik 35.000 MW, Menko Luhut mengatakan berdasarkan perhitungan BPKP dan tinjauannya di lapangan, akan apa beberapa penyesuaian. “Proyek listrik 35.000 MW masih berjalan, dari realisasinya yang COD itu diperkirakan akan mencapai 19.000 MW di tahun 2019, tapi dari yang underconstraction bisa saja ada tambahan 10.000 MW yang selesai di tahun 2020. Tetapi kecukupan listrik kita tidak ada masalah, suplai listrik bisa tumbuh 7,000 MW per tahun,” jawabnya.