Published On: Sat, Jul 1st, 2017

Bhinneka Tunggal Ika dan Peradaban Maritim Indonesia Abad ke-21

Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo mengenakan pakaian adat Indonesia (Foto: ANTARA)

Oleh: Letkol Laut (P) Salim*)

MN – Poros Maritim Dunia bukan hanya sebuah ide ambisius mewujudkan Indonesia Negara Maritim yang maju, mandiri, dan kuat. Bukan pula sebuah pengertian sederhana tentang Indonesia yang mampu berkontribusi positif bagi keamanan serta perdamaian kawasan dan dunia. Lebih dari itu, pemerintah memang semestinya mampu memanfaatkan potensi maritim Tanah Air demi kemakmuran bangsa.

Meski visi tersebut seperti wacana tanpa sebuah road map yang jelas bagi kementerian maupun lembaga terkait, akan tetapi pada kenyataannya, secara historis maupun arkeologis, Indonesia adalah negeri dengan anugerah realitas geografis hingga kultural berikut jatidiri bahari yang besar. Bahkan terbesar seluruh dunia.

Dalam sejarah panjang Negeri Bahari Indonesia, terdapat beberapa milestone atau titik waktu ketika peradaban dan kebudayaan itu mencapai puncak-puncak pencapaian tertingginya. Dua kerajaan bernafaskan bahari dan besar di masa lalu seperti Sriwijaya dan Majapahit adalah kenyataan historis dan arkeologis yang tak terbantahkan.

Belum lagi, lusinan kerajaan pesisir besar ternama lainnya, mulai Tarumanegara, Samudera Pasai, Banten, Kudus, Ternate, Tidore, hingga Gowa, dan masih banyak lagi. Bahkan sejarah periode-periode peradaban sebelumnya di Nusantara yang tidak kalah besar, sengaja ditenggelamkan dalam peta dan sejarah dunia.

Bagi para akademisi, dalam realitas modern, untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia, tahapan yang harus dilewati adalah dengan mengubah identitas Negara Kepulauan menjadi Negara Maritim. Merujuk pada the Virtuous Maritime Circle (Geofrey Till), selain sumberdaya kelautan (resources) dan perdagangan (trade), puncak capaian negara maritim (maritime supremacy) atau dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia, diperlukan Angkatan Laut yang kuat (naval strenght).

Bagan the Virtuous Maritime Circle (DokPenulis)

Kekuatan Angkatan Laut merupakan elemen utama Sea Power dalam membangun kekuatan maritim.  Nah, saat ini, apakah pemerintah telah memperhatikan Sistem Pertahanan Maritim?

Pertahanan Maritim tentu saja bukan hanya lembaran kertas yang dikeluarkan Kementerian Pertahanan, akan tetapi dapat dijabarkan dan dilaksanakan oleh segenap fighting instruments dalam kekuatan maritim. Bahkan masyarakat maritim pun harus mengetahui dan memahaminya.

Visi Lupa Fondasi

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 menyisakan dampak pertarungan liberalisasi di Bumi Pertiwi. Negeri ini jelas-jelas tidak menghendaki paham tersebut, karena bertentangan dengan semangat pendirian negara yang pro-rakyat.

Sementara itu, Pancasila terus didengungkan, tanpa implementasi hanya menjadi sebuah fatamorgana. Lihatlah, apabila Pancasila telah diamalkan, masihkah ada wakil rakyat yang korupsi? Masihkah ada upaya saling menjatuhkan dan saling menghujat sesama anak bangsa? Masihkah ada kesenjangan yang jauh antara si miskin dan si kaya? Lebih jauh dan menyedihkan, esensi UUD 1945 telah berubah sama sekali dari esensi awal penyusunannya oleh founding fathers.

Selanjutnya, memasuki tahun keempat visi Poros Maritim Dunia yang dikumandangkan untuk tidak lagi memunggungi laut, menyongsong laut sebagai harapan dan masa depan, lalu apa yang terjadi?

Pada kenyataannya, pembangunan infrastruktur dilakukan gencar berikut kepentingan negara besar dunia di belakangnya. Dalam waktu bersamaan, Character of the Government dan Character of the People jauh dari pola pikir (mindset) pembentuk watak bangsa bahari.

Pengetahuan kebaharian maupun kemaritiman belum dapat menjadi rujukan kurikulum pendidikan pembentuk watak bangsa terdidik. Jatidiri dan budaya bangsa bahari sebagai takdir penciptaan belum dijadikan sebagai energi penggerak untuk menyongsong kembalinya peradaban dan kejayaan Bangsa Bahari.

Pembangunan budaya dan pola pikir maritime oriented tergerus oleh suksesi kepemimpinan dan mengakarnya mental inlander. Budaya bahari digantikan oleh budaya menghujat antar-anak bangsa. Budaya bahari digantikan oleh budaya saling menyalahkan dan pembunuhan karakter.

Tak hanya itu, budaya bahari juga digantikan oleh budaya korupsi berjamah sehingga makin maraknya Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK). Terakhir, budaya bahari digantikan oleh keyakinan agama yang salah kaprah dan saling menjatuhkan antar-penganut.

Akankah semua itu berakhir, atau terus berlanjut hingga Benturan Peradaban (Clash of Civilization) pun terjadi? Hal tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan SDM berkarakter bahari jauh lebih sulit dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur sebuah pelabuhan.

Kekurangan dan kelemahan anak bangsa sendirilah yang telah membungkus potensi-potensi kemaritiman dalam kotak-kotak dan artefak atau arkofak, yang kini hanya menjadi pajangan dalam etalase-etalase kebudayaan. Pajangan berupa situs-situs arkeologi, museum, ritual, dan seni tradisi yang dipoles setiap hari, sebagai gincu pamer kecantikan artifisial kebudayaan.

Alangkah bijak bila kultur primordial justru diperiksa dengan seksama, dianalisis, lalu diolah dan dikembangkan, sehingga menghasilkan produk-produk kreatif terbaik.

Ancaman Kebhinnekaan, Ancaman Poros Maritim Dunia

Kurang tegasnya sikap Pemerintah Pusat yang mendapat amanah sejarah dan obligasi konstitusional, serta disediakan fasilitas-fasilitas dengan dana yang dikumpulkan dari rakyat, belakangan ini juga terjadi di banyak daerah, termasuk ibu kota negara yang konon memiliki pemimpin penuh visi.

Sebuah gejala kebebalan budaya yang kian akut—sekurangnya sejak masa Orde Baru—yang akan menjadi penghalang, bahkan pembunuh terbesar cita-cita bangsa ini menuju kejayaan berbasis peradaban maritim; Poros Maritim Dunia.

Poros yang harus dipahami sebagai sebuah kekuatan potensi budaya maritim, yang dalam banyak segi atau manifestasinya tidak dapat disamakan, bahkan tidak pernah atau bisa dicapai bangsa mana pun di dunia.

Telah saatnya bila Indonesia ingin berbicara di tingkat global, sekurangnya sebagai sebuah poros dalam dunia kemaritiman. Semestinya, hal itu berfondasi dan berproses dalam kekuatan terbesarnya, yakni identitas kebudayaan dan jatidiri bangsa.

Kekuatan itu merangkum seluruh parsialitas yang bila dicerai-berai justru akan meruntuhkan bangsa. Di sinilah makna Bhinneka Tunggal Ika mendapatkan signifikansi dan implementasinya dalam pembangunan kekuatan maritim.

UUD 1945 telah berubah. Konsekuensinya, peran yang dimainkan setiap kelembagaan justru semakin tidak jelas dan menumbuh suburkan penyakit korupsi berjamaah. Benturan saling menghujat semakin merajalela. Belum lagi, institusi kenegaraan yang cenderung memainkan peran sebagai kaki tangan kekuasaan bertindak demikian.

Berhadapan dengan realitas tersebut, penyelenggaraan negara membutuhkan antropolitik (baca buku “KONSEP NEOGEOPOLITIK MARITIM INDONESIA ABAD 21”), yakni pelayanan terhadap rakyat dengan moralitas yang memadai, dengan menjunjung tinggi nilai mulia keagamaan, nilai murni Pancasila dan nilai luhur keadatan.

Membangun Kekuatan Maritim

Bila ingin mewujudkan Poros Maritim Dunia, mari berkaca pada Sriwijaya dan Majapahit. Selain itu, mari melihat pembangunan negara-negara dengan ketangguhan Sea Power, seperti Amerika Serikat, Inggris, China, Jepang, India, dan lain-lain. Rujukan sebagian besar negara tersebut tak terlepas dari konsep-konsep AT Mahan, seorang pemikir maritim kenamaan dunia.

Poros Maritim Dunia akan mengalami berbagai macam kendala, apabila hanya bertumpu pada lima pilar, yakni membangun budaya maritim, membangun sumberdaya kelautan, membangun infrastruktur atau tol laut, menggalakkan diplomasi maritim, dan memperkuat pertahanan maritim.

Sebab, membangun kekuatan maritim Indonesia tidak terlepas dari pancaran konsep ‘Cakrawala Mandala Dwipantara’ saat zaman Majapahit yang telah penulis kolaborasikan dengan teori AT. Mahan, seperti terlihat dalam diagram gambar berikut.

Bagan kekuatan maritim (DokPenulis)

Sebagai konsep dasar, pembangunan kekuatan maritim bertumpu pada identitas atau jatidiri bangsa, meliputi budaya dan keberagaman agama sebagai energi penggerak bagi rakyat. Energi penggerak ini akan mengubah karakter bahari rakyat maupun pengambil kebijakan negara, yang selanjutnya akan terwadahi dalam Ocean Policy.

Identitas yang patut untuk disyukuri adalah posisi geografi negara, sumber kekayaan laut, serta jumlah penduduk yang besar merupakan manikam rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pengelolaan identitas tersebut semata-mata untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Perikanan harus dijadikan pilar utama dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pada umumnya. Pembangunan pelabuhan-pelabuhan (Bases/Port) sebagai sarana pendukung transportasi harus sejalan dengan peningkatan perdagangan baik secara kualitas maupun kuantitas; peningkatan pelayaran rakyat maupun perdagangan niaga maritim (Trade).

Pemanfaatan maupun pengelolaan wisata pantai dan pariwisata maritim perlu digalakkan dan ditingkatkan untuk menarik wisatawan domestik maupun mancanegara (Coastal and Maritime Tourism).

Penguatan komunitas maritim maupun badan-badan yang bergerak di bidang maritim ditumbuhkembangkan sebagai unit-unit pembentuk karakter bangsa maritim (Maritime Community and Agency). Kualitas Diplomasi maritim diperlukan diplomat-diplomat yang andal dalam menangani perbatasan dan pengamanan kepentingan nasional di seluruh dunia.

Aktivitas-aktivitas tersebut ditujukan untuk kelancaran transportasi perdagangan maritim, pengamanan maupun peningkatan dan pemerataan kemakmuran rakyat yang berkeadilan.

Konsep dasar membangun kekuatan maritim terukur pula pada peran militer dalam mengawal maupun menjaga kepentingan negara. Sistem pertahanan maritim tidak bisa di-nomordua-kan mengingat fighting instruments di dalamnya tidak hanya mengandalkan kekuatan Angkatan Laut, akan tetapi juga Angkatan Udara, Angkatan Darat, serta Coast Guard yang ada di Indonesia.

Sistem pertahanan maritim diperlukan untuk mengaplikasikan kekuatan maritim dalam suatu operasi gabungan, baik di wilayah yurisdiksi maupun di luar yurisdiksi nasional yang nantinya akan terlihat jelas dalam bentuk Maritime Task Force Operation.

Oleh karena itu, dalam mewujudkan negara maritim yang kuat, mutlak diperlukan doktrin dan strategi maritim sebagai penunjuk arah dan cara; memberdayakan seluruh potensi dan kekuatan maritim, dengan Kekuatan Angkatan Laut sebagai Center of Sea Power Gravity.

Tiga konsep dasar pembangun kekuatan maritim Indonesia adalah sebagai berikut.

Pertama, mengenali, memahami, dan menyadari akan jati diri budaya dan lingkungan maritim, geografis, demografi, karakter maritim nasional maupun pemerintah sebagai energi penggerak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kedua, aktivitas maritim guna meningkatkan konektivitas, perikanan, perdagangan, pariwisata, diplomasi maritim dalam rangka peningkatan kemakmuran rakyat.

Ketiga, pembangunan pertahanan maritim dalam sistem pertahanan maritim, doktrin maupun strategi maritim yang tepat agar dapat menyinergikan seluruh fighting instrument disesuaikan dengan konstelasi geografis, peningkatan peran, fungsi, dan kemampuan Angkatan Laut sebagai elemen utama Sea Power dalam rangka menegakkan kedaulatan dan menjaga keamanan.

Inilah konsep Neo-Geopolitik Maritim Indonesia abad ke-21 yang akan mengantarkan Indonesia menuju Kejayaan Peradaban Bahari. Semoga.

 

*Penulis adalah Kasubdis Strategi Taktik Operasi, Mabes TNI AL

About the Author

- Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Silahkan isi kode captcha

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com