DFW-Indonesia Kritisi Penurunan Alokasi Anggaran SKPT
Ilustrasi: hasil dari SKPT yang dibuat oleh KKP
MN, Jakarta – Upaya pemerintah mewujudkan industrialisasi perikanan dengan membangun Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di wilayah pinggiran akan terhambat dengan menurunnya alokasi anggaran pembangunan SKPT. Keseriusan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun SKPT perlu dipertanyakan sebab sejauh ini, kemajuan program SKPT yang telah dibangun sejak 2015 belum menunjukan hasil yang optimal di sejumlah lokasi.
Ironisnya, tahun ini KKP menambah 1 lokasi menjadi 13 lokasi SPT tapi dengan alokasi anggaran yang menurun drastis. Ke-13 lokasi tersebut adalah Natuna, Mentawai, Nunukan, Talaud, Morotai, Biak, Mimika, Merauke, Saumlaki, Rite Ndao, Sumba Timur dan Sabang. Adapun 1 lokasi tambahan tahun ini adalah Moa di Kabupaten Maluku Barat Daya.
Koordinator Nasional DFW-Indonesia Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa KKP menunjukan inkonsistensi perencanaan program SKPT dengan tidak menjaga dan mengawal alokasi anggaran dan perbaikan pelaksanan program SKPT yang sebenarnya menjadi prioritas dan program ungulan KKP sendiri.
“Pembangunan SKPT tidak akan mencapai level yang diharapkan karena anggaran yang ada terus berkurang sejak alokasi awal dan kemudian mengalami pemotongan,” kata Abdi.
Menurut catatan DFW-Indonesia, anggaran SPT tahun ini hanya Rp275.7 miliar, menurun dari Rp771,8 miliar pada awal tahun 2017 dan kemudian dipotong menjadi hanya Rp 657,8 miliar pada akhir tahun 2017. Penurunan alokasi sebesar 41,8% tentunya akan menggangu target SKPT secara keseluruhan.
Di samping problem anggaran, kualitas pelaksaanan SKPT sejauh ini belum mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dengan terlambatnya proses pengadan barang dan jasa kegiatan SKPT. Baik untuk pembangunan infrastruktur Unit Pengolahan Ikan (UPI), pelabuhan perikanan, maupun pengadaan bantuan kapal ikan bagi koperasi dan kelompok nelayan.
“Sampai memasuki bulan Februari 2018, belum ada tanda-tanda lelang pembangunan SKPT yang dilakukan oleh KKP. Hal ini akan mengulang kejadian tahun lalu dimana pengadaan kapal dan pembangunan lainnya di kebut pada akhir tahun,“ bebernya.
Dengan situasi ini, sulit mengharapkan operasionalisasi dan dampak SKPT seperti tujuan awal yaitu untuk memicu produksi perikanan di wilayah pinggiran, melakukan ekspor langsung dan menumbuhkan ekonomi lokasi melalui kegiatan perikanan. Oleh karena itu KKP perlu segera menyegerakan lelang kegiatan SKPT terutama untuk lokasi yang progressnya rendah seperti Saumlaki dan Mimika.
Sementara itu, peneliti DFW-Indonesia Subhan Usman mengingatkan KKP untuk tidak melupakan intervensi penguatan kapasitas kelembagaan nelayan di lokasi SKPT dan konektivitas antar rantai kegiatan. “Penyediaan infrastruktur perikanan dilokasi SKPT, mesti diikuti dengan upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan nelayan melalui Koperasi atau BUMDes yang solid dan terkonsolidasi dengan baik,” kata Subhan Usman.
Hal ini perlu dilakukan mengingat jenis-jenis bantuan masyarakat dan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah di loaksi SKPT memerlukan dukungan manajemen kelembagaan yang kuat oleh pemerintah daerah maupun oleh nelayan lokal. “Proses naik kelas nelayan lokal yang selama ini hanya mensuplay pasar-pasar lokal, akan bergeser dengan terbangunnya UPI di lokasi SKPT dan akan menyerap hasil tangkapan nelayan,” ungkapnya.
Proses transisi dan perubahan orientasi tangkap yang dari tradisional menjadi modern membutuhkan pendampingan karena terkait dengan alih teknologi, dukungan permodalan dan skill yang meningkat oleh kelompok nelayan di lokasi SKPT.
