Published On: Tue, May 30th, 2017

Diferensiasi Kebijakan Maritim Indonesia dan Peran TNI AL

Ilustrasi: Patung Jalesveva Jayamahe, simbol pembangunan maritim Indonesia

Oleh: Letkol Laut (P) Dickry Rizanny N., MMDS*

MN – Dalam langkah mengimplementasikan visi dan misi Poros Maritim Dunia, percepatan pembangunan bidang kelautan adalah keniscayaan yang harus dikedepankan dalam rangka kesejahteraan rakyat Indonesia. Peran, potensi, dan peluang Indonesia untuk menjadi Poros Maritim Dunia perlu dirumuskan secara jelas.

Unsur-unsur kemaritiman yang sangat kompleks, membutuhkan adanya diferensiasi terhadap pemilihan aspek mana yang akan menjadi fokus utama. Visi Poros Maritim Dunia bisa terwujud dengan adanya kebijakan dan program pendukung yang tepat, efektif, dan komprehensif.

Kebijakan Kelautan Indonesia menyebutkan bahwa visi Kelautan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia, yaitu menjadi sebuah negara maritim yang maju, berdaulat, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi pertahanan dan keamanan serta perdamaian kawasan regional dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional.

Presiden Joko Widodo

Dalam upaya menyinergiskan dan menyelaraskan seluruh program pembangunan kelautan agar lebih terarah, tepat sasaran, serta capaian hasilnya dapat diukur, makan kebijakan tersebut harus mampu dalam beberapa sektor berikut:

Sektor Sosial Budaya

  1. Menggunakan laut sebagai agenda utama pembangunan nasional yang berkesinambungan.
  2. Menggali kearifan lokal untuk menumbuhkan kecintaan terhadap maritim.
  3. Menggelorakan kembali dan membangun karakter budaya maritim dan kelautan melalui pendidikan formal dan informal.

Sektor Hukum

  1. Melaksanakan harmonisasi terhadap semua produk hukum yang terkait dengan perairan
  2. Membuat sebuah peraturan khusus tentang pendataan hasil tangkap perikanan guna memperlihatkan kemampuan Indonesia sebagai negara pantai dalam pemanfaatan secara penuh potensi sumber daya perikanan.
  3. Memasukkan peran Pemerintah Daerah dalam Badan Keamanan Laut.

Sektor Pertahanan dan Keamanan

  1. Melaksanakan pendekatan geostrategi terhadap masalah-masalah yang timbul dalam bidang pertahanan dan keamanan, guna mencapai suatu keadaan yang dinamakan ketahanan nasional.
  2. Melaksanakan diplomasi melalui kementerian dan instansi terkait dengan negara tetangga, terutama mengenai konflik perbatasan, dengan pendekatan ketersediaan data teritorial dan data geospasial yang komprehensif guna memenangkan daya tawar.
  3. Melengkapi kelembagaan Bakamla dan TNI dengan alat-alat pertahanan keamanan utamanya secara optimal.

Peran TNI AL dalam Wujudkan Poros Maritim Dunia

Sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, TNI AL mempunyai peran, tugas dan fungsi yang mendukung visi pembangunan nasional. TNI AL dalam hal ini ikut berperan serta dalam usaha menegakkan hukum dan kedaulatan nasional. TNI AL adalah salah satu instansi yang mempunyai tugas dalam melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut ini melalui pembinaan kekuatan potensi maritim.

TNI AL juga ikut berupaya melaksanakan pertahanan dan pengamanan laut. TNI AL telah melaksanakan operasi dan patroli keamanan laut, baik sendiri maupun terkoordinasi.

Selain keterbatasan alutsista, pengerahan kekuatan dan kemampuan TNI AL dan unsur sipil dalam menjamin keamanan wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia belum menunjukkan hasil yang optimal, terbukti dengan masih adanya pelanggaran dan tindak kriminal di laut. Penyebabnya adalah unsur-unsur pengamanan sipil masih bekerja sendiri-sendiri sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Selain itu belum terintegrasinya sarana prasarana berupa kapal, radar pantai, dermaga, sistem komunikasi sehingga belum digunakan secara maksimal.

Oleh karena itu, pertama, TNI AL dalam menjalankan perannya di bidang keamanan maritim, melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa proyeksi kekuatan TNI AL untuk mengamankan segala aktivitas yang berkaitan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Proyeksi kekuatan TNI AL dalam bentuk operasi-operasi yang dilaksanakan, merupakan kegiatan pengendalian laut dengan tujuan untuk mengamankan wilayah maritim Indonesia.

Operasi-operasi pengamanan yang dilaksanakan di perairan Indonesia masih mencakup beberapa wilayah tertentu saja, bila dihadapkan dengan arah pembangunan menjadi Poros Maritim Dunia, maka operasi tersebut belum mencukupi kebutuhan pengamanan secara keseluruhan. Kehadiran unsur-unsur kekuatan TNI AL di perairan adalah sangat penting sebagai bentuk pengendalian laut dan penguasaan ruang udara di atasnya, untuk menjamin penggunaan dan pengelolaan potensi laut guna kepentingan nasional dan mencegah penggunaan oleh pihak asing atau pihak-pihak yang dapat merugikan negara.

Memperhatikan kondisi keamanan wilayah laut yurisdiksi nasional yang luas dan apabila Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia, maka akan banyak kepentingan dan aktivitas di laut hingga pelabuhan-pelabuhan di sebagian besar wilayah kedaulatan NKRI. Sangat mungkin konflik kepentingan beberapa negara saling bersinggungan di Indonesia, dan akses jalur aktivitas kelautan sebagai Poros Maritim semakin terbuka, sehingga rawan terhadap kehadiran kekuatan militer negara-negara asing di perairan Indonesia.

Pembangunan Postur TNI AL ke depan telah sejalan dengan arah Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, yaitu gelar kekuatan TNI AL yang mampu menjaga dan melindungi segala aktivitas kelautan dunia di Indonesia.

Kedua, Sarana prasarana pengendalian laut berupa kapal, pesawat udara, radar pantai, pelabuhan dengan segala fasilitasnya, serta komunikasi merupakan unsur utama yang harus dimiliki TNI AL dan institusi bidang kelautan. Unsur utama yang sangat menentukan keberhasilan pengendalian laut, digunakan untuk mampu mengawasi, mendeteksi, mengarahkan dan menindak kapal-kapal yang melakukan pelanggaran di laut.

Penguatan instansi keamanan di laut

Keterbatasan sarana dan prasarana pengendalian laut menyebabkan prioritas penggelaran kekuatan TNI AL hanya pada daerah-daerah rawan. Hal ini berakibat sebagian besar wilayah perairan Indonesia tidak dapat dimonitor, yang menyebabkan banyak terjadi pelanggaran oleh pihak asing, baik kapal perang negara lain maupun para pelaku transnational crime.

Menghadapi arah pembangunan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, kemampuan operasi pengamanan wilayah maritim Indonesia dicapai melalui pembangunan sarana prasarana yang memadai, baik alutsista, pelabuhan dan infrastruktur pendukungnya. TNI AL mengadakan penyesuaian arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan sarana dan prasarana kelautan untuk kepentingan kesejahteraan, dengan pembangunan sarana prasarana TNI AL guna kepentingan pengamanan dan pertahanan negara.

Ketiga, terdapat 13 lembaga kemaritiman termasuk TNI AL, yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan lembaganya. Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, dasar laut, dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggarannya adalah penting diterapkan di wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia sebagai bentuk negara yang berdaulat.

Penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan internasional.

Banyaknya institusi yang berkepentingan di laut dan terjadinya tumpang tindih kewenangan dan peraturan dalam pengamanan di laut menjadi kendala yang perlu menjadi perhatian khusus. Sikap ego sektoral merupakan persoalan krusial yang sampai saat ini belum terselesaikan yang mengakibatkan efektivitas pengamanan di laut, seperti halnya tugas TNI AL dalam menjaga keamanan dan menegakan hukum di laut mencakup seluruh wilayah perairan yurisdiksi nasional.

Dalam mewujudkan poros maritim dunia, selanjutnya TNI AL meninjau kembali bentuk-bentuk kerja sama antar institusi terkait dalam pengamanan maritim, melalui pemetaan tugas dan tanggung jawab dan prosedur serta mekanisme yang perlu dilakukan agar efektif dan efisien pelaksanaan tugas dan hasil yang dicapai. Dalam rangka menjalankan tugas, TNI AL dapat meningkatkan hubungan kerja sama keamanan maritim dengan institusi yang bergerak di bidang kelautan.

Kerjasama membangun sistem pengamanan dan penegakan hukum dengan membangun sinergis antar institusi terkait, sehingga keamanan di perairan yurisdiksi nasional dapat tercapai dengan baik. Terpadunya sistem pengawasan, pemantauan atau pengamatan aktivitas kelautan di seluruh wilayah Indonesia, sangat mendukung ketepatan, kecepatan pencegahan dan penindakan terhadap setiap adanya pelanggaran di laut.

KRI Dewaruci

Dan keempat, diplomasi maritim adalah salah satu bentuk diplomasi militer yang diperankan oleh TNI AL, dalam rangka Confidence Building Measures (CBM). Oleh karena itu, kegiatan diplomasi maritim yang dilakukan dengan muhibah, patroli terkoordinasi, tugas perdamaian, latihan bersama diharapkan dapat menumbuhkan saling percaya antar negara. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka diplomasi maritim mampu mengurangi intensitas pelanggaran di laut yurisdiksi nasional Indonesia seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan dan pencemaran.

Diplomasi maritim yang diinginkan pemerintah, TNI AL meningkatkan perannya, menggunakan kekuatan TNI AL untuk melakukan berbagai kegiatan diplomasi maritim dengan seluruh negara-negara perbatasan. Diplomasi maritim, hanya bisa dilaksanakan berdasarkan kebijakan luar negeri dari pemerintah, karena tujuan yang hendak dicapai, menyangkut hubungan antara Indonesia dengan negara-negara lain.

Sedangkan diplomasi maritim yang dilakukan TNI AL, bisa berupa pengerahan KRI ke suatu negara, mendukung delegasi Indonesia untuk mengadakan perundingan baik berupa negosiasi atau bentuk kerja sama antar negara yang saling menguntungkan. Kehadiran KRI dalam mendukung delegasi Indonesia di luar negeri sangat membantu proses berhasilnya tujuan yang hendak dicapai dalam diplomasi maritim.

**

Sebuah visi dan misi bersama harus ada pada semua arah institusi negara yang dituangkan dalam bentuk kebijakan kemaritiman dan kelautan dengan implikasi secara sosial budaya, hukum, ekonomi, lingkungan serta pertahanan dan keamanan, sehingga sektor maritim dan kelautan menjadi arus utama dalam kebijakan pembangunan nasional. Inilah yang kemudian menjadi tugas besar dari semua komponen bangsa untuk menjawab problem struktural bangsa yakni kemiskinan, keterbelakangan, dan ketergantungan terhadap negara maju.

Pemerintah harus mampu mengelola potensi maritim dan kelautan untuk kepentingan nasional dengan tidak hanya mengandalkan kehadiran kementerian terkait, tetapi juga harus membangun keterkaitan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya baik di pusat maupun daerah. Untuk ini, TNI AL sebagai salah satu instansi pemerintahan yang mempunyai domain di laut berperan serta dalam mencapai tujuan nasional sesuai arah Kebiajakan Kelautan Indonesia.

 

 

*Penulis adalah lulusan AAL tahun 1998, saat ini berdinas di Srena Koarmatim

About the Author

- Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom