Disopslatal TNI AL selenggarakan FGD tentang Konsep Pengamanan Wilayah Perbatasan
FGD Pengamanan Perbatasan di Denma Mabesal. (Foto: Sutisna/MN)
MN, Jakarta – Acara Focus Group Discussion (FGD) yang bertajuk ‘Pengamanan Wilayah Perbatasan Laut Natuna Utara dan Laut Sulawesi’ bertempat di Auditorium Denma Mabesal, Rabu, (6/9/17) dibuka oleh Kepala Disopslatal TNI AL Laksma TNI Didik Setiyono. FGD itu dihadiri oleh para perwira di lingkungan TNI AL hingga instansi pemerintah yang memiliki kaitan dalam pengamanan di laut.
Menurut Laksma Didik Setiyono dalam sambutannya, tujuan terselenggaranya diskusi ini ialah memberikan pemahaman bahwa sudah saatnya instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan pengamanan laut agar saling bersinergi.
“Melihat kondisi saat ini, antar lembaga pemerintah terkesan berjalan sendiri-sendiri. Seperti TNI AL yang terkesan bekerja sendirian dalam mengamankan wilayah perairan Republik ini, namun sebenarnya itu tidak bisa dilakukan sendiri, perlu adanya sinergitas antar lembaga terkait,” ungkap Didik.
Menurutnya, hal itu tidak bisa dbiarkan, karena melihat situasi global yang semakin tidak menentu ditandai dengan situasi Laut China Selatan. Sambung Didik, situasi di utara Indonesia itu semakin tidak kondusif dan banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhinya.
Selain itu, ada masalah-masalah ancaman kejahatan transnasional seperti terorisme, pencucian uang, kejahatan cyber, people smuggling, piracy, sea armed robbery, drugs illicit, illegal logging, illegal fishing dan pelanggaran wilayah lainnya yang melibatkan negara-negara tetangga.
“Khususnya yang terjadi di perbatasan Laut Natuna Utara sering terjadinya illegal fishing dan penyelundupan dan Laut Sulawesi sering dikaitkan dengan kasus terorisme, melihat posisinya sangat dekat dengan Filipina Selatan yang merupakan tempat terjadinya aksi terorisme di Marawi dan perompakan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf, sehingga area perbatasan sangat rentan dalam permasalahan keamanan di laut,” terangnya.
“Sehingga perlu ada formulasi khusus dalam menangani permasalahan ini, seperti adanya kajian akademis yang memberikan manfaat tentang bagaimana konsep yang cocok untuk diterapkan dalam menjalani sinergitas antara lembaga yang memiliki keterkaitan dengan keamanan di laut,” bebernya.
Maka dari itu, FGD ini diharapkan memiliki nilai strategis dalam membangun konsep tersebut. Ketika di antara kita dapat memberikan masukan dan saran secara bersama tentang pola pelaksanaan pengamanan di wilayah perbatasan secara ideal.
Ke depannya, Indonesia memiliki harapan adanya koordinasi dan kerjasama yang sinergis antara TNI Angkatan Laut dan instansi terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bakamla, Kejaksaan Agung, Pengadilan, Imigrasi, Bea dan Cukai maupun Kepolisian.
“Semuanya harus dapat meminimalisir segala tindak kejahatan maupun ancaman di wilayah perairan Indonesia khususnya di perbatasan Laut Natuna Utara dan Laut Sulawesi. Sehingga visi kemaritiman yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi dapat berjalan dengan maksimal,” tutup Didik.
(Sutisna/Adit/MN)
