Djuanda Kertawidjaja, Pemecah Mitos Perang Bubat
Replika Ir H Juanda Kertawijaya
MNOL, Jakarta – Ir Djuanda Kertawidjaja, pencetus Archipelagic State yang dituangkan dalam deklarasinya pada 13 Desember 1957 telah membuka tabir wawasan kebangsaan Indonesia sejak masa Nusantara. Kepulauan Nusantara yang membentang dari Sumatera hingga Irian bahkan konon Filipina dan Siam (Thailand) merupakan bukti kebesaran Nusantara terdahulu yang dibagi menjadi dua periode, yakni masa Sriwijaya dan Majapahit.
Djuanda yang lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, 14 Januari 1911, dari keturunan bangsawan Sunda mengawali pendidikannya di sekolah dasar (HIS) dan kemudian pindah ke sekolah untuk anak orang Eropa Europesche Lagere School (ELS) di Tasikmalaya dan tamat tahun 1924.
Selanjutnya oleh ayahnya, ia dimasukkan ke sekolah menengah khusus orang Eropa yaitu Hoogere Burgerschool te Bandoeng (HBS Bandung, sekarang ditempati SMA Negeri 3 Bandung dan SMA Negeri 5 Bandung), dan lulus tahun 1929.
Pada tahun yang sama ia masuk ke Technische Hoogeschool te Bandoeng (THS) sekarang Institut Teknologi Bandung (ITB) di Bandung, mengambil jurusan teknik sipil dan lulus tahun 1933. Semasa mudanya Djuanda hanya aktif dalam organisasi non politik yaitu Paguyuban Pasundan dan anggota Muhammadiyah, dan pernah menjadi pimpinan sekolah Muhammadiyah. Karier selanjutnya dijalaninya sebagai pegawai Departemen Pekerjaan Umum provinsi Jawa Barat, Hindia Belanda sejak tahun 1939.
Meskipun sejak masa di Paguyuban Pasundan sudah sering ketemu Bung Karno yang saat itu merupakan pimpinan pergerakan di Partai Nasionalis Indonesia (PNI). Ada yang menyebutkan, Djuanda juga terlibat mewakili Paguyuban Pasundan yang tergabung dalam Paguyuban Sekar Rukun di momentum Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.
Dari sanalah jiwa kebangsaan dan patriot Djuanda muda tumbuh, yang di kemudian hari akan menjadi tokoh pengukuh kesatuan wilayah antara tanah dan air Indonesia.
Djuanda merupakan seorang abdi masyarakat yang tulus dan tidak memiliki tendensi untuk meraih jabatan apapun. Sejak lulus dari TH Bandung (1933) dia memilih mengabdi di tengah masyarakat, ia pun memilih mengajar di SMA Muhammadiyah di Jakarta dengan gaji seadanya. Padahal, di waktu yang sama ia ditawari menjadi asisten dosen di TH Bandung dengan gaji lebih besar.
Semasa Jepang, ia pun aktif mengajar dan bekerja di Biro Kepegawaian Jepang bidang Pekerjaan Umum. Lagi-lagi, meskipun banyak berkenalan dengan tokoh-tokoh pergerakan seperti Ahmad Subardjo. Muh Yamin, dan Abikoesno Tjokrosujoso saat itu, dirinya tidak pernah terlibat dalam pergerakan politik praktis saat itu. Bukan berarti ia tidak mendukung upaya pergerakan mencapai kemerdekaan Indonesia, melainkan diimplementasikan dengan cara yang berbeda.
Pasca kemerdekaan, karena pengalamannya di bidang Pekerjaan Umum, ia sempat menduduki Menteri Pekerjaan Umum dari tahun 1946 – 1949 meski bergonta-ganti Perdana Menteri. Di Forum Konferensi Meja Bundar tahun 1949, Djuanda turut dalam rombongan delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Bung Hatta.
Pasca Republik Indonesia Serikat (RIS), dalam nuansa demokrasi liberal, Djuanda kerap malang melintang masuk ke kabinet hingga akhirnya diserahi mandat oleh Bung Karno menjadi Perdana Menteri dari kalangan Non Partai pada tahun 1957. Tidak lama menjadi Perdana Menteri, dirinya berhasil mengeluarkan gebrakan bersejarah melalui penyatuan laut Indonesia yang menggugurkan Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939).
Dwi Tunggal dengan Bung Karno
Setelah terkenal istilah Dwi Tunggal antara Bung Karno dan Bung Hatta pada Proklamasi 17 Agustus 1945, boleh dibilang Dwi Tunggal berikutnya pada masa menjelang Dekrit Presiden 5 Juli 1959, antara Bung Karno dengan Djuanda.
Bung Hatta telah mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden pada 3 Desember 1956. Sehingga sebutan Dwi Tunggal antara Soekarno Hatta bisa dibilang berakhir saat itu, meskipun nama keduanya terus melekat selama republik ini ada.
Pada 1959, Djuanda pernah diangkat menjadi Waperdam, yang saat ini bisa dibilang seperti Wakil Presiden. Sumbangsih terakhirnya buat NKRI ialah turut memformulasikan rancangan Pembebasan Irian Barat dengan tokoh-tokoh lainnya. Dalam buku Mission Accomplished tentang kiprah kapal selam ALRI dalam Pembebasan Irian Barat yang ditulis oleh Atmadji Sumarkidjo, terekam jelas dialog antara Panglima Mandala Mayjen TNI Soeharto dengan Djuanda di Istana Negara soal perumusan infiltrasi ke Irian Barat.
Dialog itu terjadi pada awal 1962 sebagai rencana persiapan bila diplomasi mengalami jalan buntu maka cara berikutnya ialah dengan militer. Rencana militer itu menjadi tugas dari Mayjen TNI Soeharto selaku pimpinan Operasi Mandala.
Setahun kemudian, tepatnya 7 November 1963, Tuhan YME memanggilnya. Bangsa ini kehilangan salah satu tokoh pemersatunya yang kemudian mendapat gelar sebagai Pahlawan Nasional.
Sampai dengan saat ini mungkin masih banyak anak bangsa ini yang belum mengenal sosok Djuanda, meskipun namanya sering didengar sebagai nama jalan, hutan, dan bandara. Dalam perwujudan visi presiden poros maritim dunia, nama Djuanda tak boleh luput dari benak generasi muda saat ini.
Pemecah Mitos Perang Bubat
Ada yang menarik dari persahabatan antara Djuanda dengan Bung Karno yang sudah terjalin sejak akhir dekade 1920-an. Persahabatan yang kemudian menelurkan kepada persamaan visi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar dan digdaya, serta konsep jembatan antara kejayaan Nusantara (Sriwijaya dan Majapahit) dengan NKRI menjadi suatu dialog bersejarah antara keduanya.
Pada era 1950-an, di masa demokrasi liberal dengan landasan UUDS 1950, Bung Karno seperti yang ditulis Cindy Adams dalam biografi Pemimpin Besar Revolusi “Penyambung Lidah Rakyat”, menyebutkan bahwa masa itu merupakan masa Survival (menyelamatkan hidup) bagi bangsa Indonesia.
Alasannya hanya satu, sejak 1949, bangsa Indonesia telah meninggalkan UUD 1945 yang merupakan satu kesatuan dengan Pancasila. Di masa itu pula, Bung Karno sering berdiskusi dengan Djuanda mengenai konsep negara maritim hingga pengembalian kepada UUD 1945.
Skenario itu kemudian dituangkan ke dalam grand design yang rapih dan tidak melanggar norma hukum yang berlaku saat itu. Dimulailah babak visi Mercusuar Dunia dilakukan oleh keduanya yang ibarat Dwi Tunggal.
Persahabatan di antara dua suku yang berbeda dan didaulat tidak pernah bersatu hingga akhir zaman pun patah dengan visi dari keduanya. Ya, penulisan sejarah sejak SD terus didengungkan adanya sejarah Perang Bubat sebagai skenario Gajah Mada untuk menaklukan Kerajaan Sunda (Padjajaran) di masa Raja Majapahit Hyam Wuruk.
Skenarionya berawal dari akan dinikahinya putri Kerajaan Sunda Dyah Pitaloka dengan Hyam Wuruk. Ketika iring-iringan pengantin dari Jawa Barat tiba di Trowulan (Ibukota Majapahit) dengan tak diduga pasukan tempur Majapahit menghabisi Raja Sunda Sri Baduga Maharaja beserta bala tentaranya saat itu.
Sang Putri pun melarikan diri ke selatan dan menumui ajalnya di sana. Mitos pun berlanjut dengan menjadi Nyi Roro Kidul, penguasa Pantai Selatan.
Siapa lagi yang membuat kisah lucu demikian kalau bukan penjajah Belanda agar orang Jawa Timur dan Jawa Barat tidak bisa bersatu. Mitos itu merupakan bentuk devide et impera yang seakan-akan menjadi doktrin dari kedua suku dan tanpa disadari menjadi hal yang tertanam kuat dari sebagian kecil masyarakat Jawa dan Sunda saat ini.
Meskipun sudah dibantah oleh adanya Jong Java pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, yang merupakan pertemuan suku di Pulau Jawa dan diteruskan oleh persahabatan atau Dwi Tunggal antara Bung Karno dan Djuanda.
Justru nama Djuanda lah yang saat ini menjadi Bandara Internasional kebanggaan warga Surabaya. Dan ternyata nama Jalan Majapahit pun juga ditemukan di Kota Bandung, yang konon katanya tidak ada nama Majapahit di kota Kembang itu.
Entah benar atau tidak, adanya cerita Perang Bubat itu menjadi pemecah persatuan antara Jawa dan Sunda. Hal itu pernah dinyatakan oleh Dosen Universitas Pertahanan Haryo B Rachmadi dalam ceramahnya saat memberikan suatu seminar di Universitas Indonesia.
Haryo menekankan bahwa Djuanda merupakan tokoh yang memecah mitos Perang Bubat tersebut. Bagaimana ingin menyatukan Nusantara yang kini bernama Indonesia kalau ada suku dalam satu pulau saja tidak bisa bersatu.
Dirinya merupakan tokoh pemersatu antara bangsa dengan wilayahnya yang kemudian hari deklarasinya saat ini diabadikan menjadi Hari Nusantara, yang Ber-Bhineka Tunggal Ika. (Tan/MN)
