Published On: Thu, Jan 26th, 2017

Dr Marsetio: Pelayaran Rakyat salah Satu Kekuatan Negara Maritim

Dr Marsetio dalam acara Bincang Maritim di FT UI

MN, Jakarta – Utusan Khusus Kementerian Perhubungan untuk International Maritime Organization (IMO), Dr Marsetio menegaskan bahwa pelayaran rakyat menjadi salah satu kekuatan dalam Sea Power Indonesia.

“Sea power Indonesia tidak hanya dilihat dari kekuatan militernya atau naval power, tetapi juga dilihat dari kekuatan kapal-kapal pelayaran niaga dan kapal-kapal pelayaran rakyat,” ungkap Marsetio dalam acara Bincang Maritim yang digelar oleh Indonesia Cabotage Advocation Forum (INCAFO) Iluni FT UI di kampus UI Salemba, (24/1/17).

Mantan Kasal tahun 2012 – 2015 itu menguraikan bahwa sistem pertahanan rakyat semesta ialah mendayakan semua komponen bangsa yang ada dan rakyat menjadi inti. Hal itu yang juga ditulisnya dalam bukunya berjudul Sea Power Indonesia pada tahun 2013 dan di-launching 11 Juni 2014.

“Kebetulan yang menulis sambutan di buku itu salah satunya Pak Andi Wijayanto. Dalamnya sudah ada bagaimana membangun negara maritim dari budaya, kedaulatan, diplomasi dan connectivity,” bebernya.

Sementara dalam melihat polemik pelayaran rakyat saat ini, Marsetio mengulas dari implementasi UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Dari undang-undang tersebut masih banyak yang belum dijalankan dengan baik saat ini.

“Apakah pelayaran rakyat sudah berazaskan kekeluargaan, ternyata belum, kemudian apakah Pelayaran dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah, ternyata juga belum.jadi pelayaran rakyat dianggap menjadi satu pelayaran yang lama-lama mati,” selorohnya.

Pengalamannya menjadi Komandan KRI di tahun 1990-an sudah menyaksikan bagaimana kondisi pelayaran rakyat khususnya di wilayah timur Indonesia yang sangat mengenaskan. Maka dari itu ia menghimbau agar pemerintah sebagai regulator juga sebagai pembina perlu proaktif dalam membangun pelayaran rakyat yang dicita-citakan.

“Pembinaan pelayaran dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan rakyat. Di pasal 9 disebutkan, kegiatan angkutan laut dalam negeri disusun dan dilaksanakan secara terpadu, baik intra-maupun antarmoda yang merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional ini juga belum dilaksanakan,” tandasnya.

Pendampingan dari pemerintah perlu dilakukan bagi pengawak pelayaran rakyat agar mereka mampu mengerti regulasi yang ada. Karena standar-standar pelayaran seluruhnya sudah tertuang jelas baik dalam regulasi nasional maupun internasional.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) ini juga mendorong soal kelaikan berlayar bagi kapal pelayaran rakyat. Tentunya hal itu menjadi tugas BKI yang kini sedang berjuang untuk menjadi anggota International Association of Classification Societies (IACS).

“Kenapa kita yang merupakan salah satu negara dari 172 negara anggota IMO tidak bisa menjadi anggota IACS? Ya karena regulasi kita juga masih belum mendukung,” ulasnya.

Hingga saat ini soal keselamatan pelayaran di kapal pelayaran rakyat masih menjadi barang yang mahal dan berakibat pada murahnya nyawa penumpang kapal melayang. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang mengurus hajat hidup orang banyak perlu pengawasan ekstra terkait keselamatan di pelayaran rakyat.

Kendati menjadi staf khusus di Kemenhub, Marsetio juga kerap melayangkan kritik dan otokritik terhadap instansi di mana ia bernaung saat ini. Terutama pasca kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Ditjen Hubla beberapa waktu lalu, yang telah membuatnya untuk concern di setiap Syahbandar dalam mengawasi pelaksanaan pelayaran rakyat.

“Walaupun kementerian sudah berkali-kali mengadakan FGD, Simposium, Seminar dan lain sebagainya saya kira percuma, ini seperti kita berteriak di tengah padang pasir kalau jajaran Kementerian Perhubungan masih seperti ini. Maaf!” pungkasnya    

Ia menyadari betul masih banyaknya mental jajaran Kemenhub yang belum seirama dengan pucuk pimpinannya. Selain itu masalah yang krusial terhadap pelayaran rakyat juga belum adanya Permenhub yang mengatur khusus soal itu sebagai turunan dari UU Pelayaran.

“Di negara kita kalau ada Undang-undang, PP, Perpres-nya belum bisa berjalan kalau belum ada Permen. Saya kira lewat forum ini nanti kita bisa merumuskan Permen yang dapat diajukan ke Bapak Menhub,” tutupnya. (Tan/MN)

About the Author

- Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom

Tulis Tanggapan Anda

Komentar menjadi tanggung jawab pembaca. Redaksi Maritimnews berhak melakukan moderasi terhadap komentar yang diberikan sesuai dengan etika jurnalistik.

XHTML:You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Silahkan isi kode captcha