FGD Pusjianmar, Sinergikan Konsep Ekonomi dan Pertahanan Maritim
FGD Pusjianmar membahas sinergi ekonomi dan pertahanan maritim. (Foto: Bagpen Seskoal)
MN, Jakarta – Dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Pusat Pengkajian Maritim (Pusjianmar) Seskoal, di Gedung Pusjianmar, Seskoal, Cipulir, Jakarta (13/10), dibahas mengenai sinergi pembangunan ekonomi dan pertahanan maritim dalam visi Poros Maritim Dunia. FGD yang dibuka oleh Wadanseskoal Laksma TNI T.S.N.B Hutabarat itu menghadirkan pembicara dari Kemenko Maritim dan Kementerian Pertahanan.
Dalam sambutannya, Laksma TNI Choky Hutabarat menuturkan agar jalannya FGD ini harus menemukan keselarasan antara pertahanan dan ekonomi maritim. Perwira Tinggi TNI AL Bintang Satu yang mewakili Danseskoal Laksda TNI Arusukmono Indra Sucahyo ini juga mengulas sejarah berdirinya Pusjianmar Seskoal.
Perwakilan dari Kemhan yakni Laksma TNI Ir Agus Rustandi yang sehari-hari menjabat sebagai Kapuslitbang Strahan Kemhan, dalam pemaparannya, menyampaikan permasalahan yang terjadi antara dilema pertahanan dengan ekonomi.
“Output pertahanan tidak bisa dihitung secara langsung, karena barang dan jasa kegiatan hankam adalah rasa aman. Menurut sebagian orang ini masih abstrak,” tandas Agus.
Ia menyatakan selama ini sering dipertentangkan antara cost benefit dengan cost effectiveness. Sehingga menurutnya, hal itu selalu dinilai sebagai versus antara kegiatan hankam dengan ekonomi.
“Di Ambon pembangunan jembatan merah putih menghambat laju kapal perang yang keluar masuk dermaga, begitu juga dengan pembangunan Makassar New Port. Intinya masalah ini adalah tata ruang dan wilayah yang mempengaruhi postur pertahanan,” bebernya.
Premis yang didapat dari fenomena itu ialah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan pertahanan adalah rasa aman yang timbul, sehingga stabilitas keamanan menghasilkan stabilitas ekonomi.
Dengan tegas, Agus menyatakan bahwa Poros Maritim Dunia bukan sebuah tujuan melainkan suatu cara untuk mencapai tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Ia juga menyebut perlunya definisi yang baku terhadap visi ini agar setiap instansi memiliki pemahaman yang sama.
“Kita lihat dalam tinjauan kawasan strategis nasional di mana di dalamnya ada prioritas wilayah pertahanan. Tetapi TNI AL dalam hal ini Pushidros tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan rancangan itu, semuanya diambil alih oleh KKP,” tegasnya.
Sementara itu, Asisten Deputi I Kemenko Maritim Basilio Dias Araoujo menyatakan bahwa peranan Kemenko Maritim adalah menyeimbangkan antara ekonomi dan pertahanan maritim. Ia juga menilai bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan belum berkembang.
“Di China, nelayannya selalu di-back up oleh angkatan lautnya, begitu juga dengan negara-negara maju lainnya. Sedangkan kita belum punya konsep terhadap itu,” kata Basilio.
Memperkuat pernyataan Basilio, Sekretaris Deputi I Kemenko Maritim Dedi Miharja menyatakan visi Poros Maritim Dunia telah didefinisikan secara jelas dalam Perpres No 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Dalam perpres ini juga ditambahkan pilar pembangunan maritim yang tadinya terdapat lima pilar menjadi tujuh pilar.
Ketujuh pilar tersebut antara lain (1) Pengelolaan SD Kelautan dan SDM; (2) Hankam, penegakan hukum dan keselamatan maritim; (3) Tata Kelola dan kelembagaan laut; (4) Ekonomi, infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan; (5) Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut; (6) Budaya bahari dan (7) Diplomasi maritim.
‘Semua itu kita mengacu pada tahun emas Indonesia 2045. Dari sekarang kita menyusun landasan itu yang sebelumnya telah disusun oleh Dekin sejak 15 tahun silam,” kata Dedi.
Lebih lanjut, ia mengaku hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan sosialisasi terhadap Perpres tersebut. Ia berharap agar perpres ini mampu menjadi payung hukum bagi kesemrawutan peraturan perundangan yang terjadi selama ini.
Diharapkan dari FGD ini, ego sektoral yang saat ini menjadi momok bagi pembangunan maritim Indonesia dapat dilenyapkan. Terutama pertentangan antara ekonomi dan pertahanan maritim yang selalu menjadi perdebatan di setiap ruang publik.
Wakapusjianmar Kolonel Laut (P) Bayu Tri Kuncoro di sela-sela FGD tersebut menyatakan bahwa pihaknya terus berkomitmen untuk membangun ruang-ruang kajian dalam menyelesaikan permasalahan maritim. Ke depannya, Pusjianmar akan sering menggelar FGD dan seminar yang menghadirkan para pakar kemaritiman.
(Adit/MN)
