Published On: Wed, Apr 19th, 2017

GMKI Gelar Diskusi terkait Pro Kontra Kebijakan Moratorium Kapal

GMKI gelar Diskusi tentang Moratorium Kapal

MNOL, Jakarta – Ada yang menarik kali ini di sudut Salemba tepatnya di gedung Lembaga Al-Kitab Indonesia,  saat mayoritas masyarakat ibukota sedang disibukkan dengan hiruk pikuk Pilkada, PP GMKI malah mengadakan diskusi maritim yang membahas kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti mengenai dampak dari moratorium Kapal, Selasa,18 April, 2017.

Diskusi ini pun dihadiri oleh sekitar 50 orang lintas generasi dan lintas organisasi yang memiliki ketertarikan tentang perkembangan maritim.

Diskusi yang dipandu oleh David Bori yang merupakan salah satu Pengurus Pusat GMKI, menjelaskan tentang bagaimana isu Maritim ini bisa membawa dampak besar bagi masyarakat khususnya dalam hal kesejahteraan. Terutama bagi moratorium kapal yang tujuannya sangat baik untuk mencegah kapal asing masuk namun di sisi lain malahan mencekik industri perikanan nasional. Akibat ribetnya kebijakan ini, seharusnya bisa menjadi alternatif dari hiruk pikuk industri perikanan nasional.

Hal tersebut diungkapkan oleh Basmi Sa’id yang merupakan narasumber pertama dalam diskusi ini. Menurut Pria yang saat menjabat sebagai ketua Asosiasi unit Pengolahan ikan di Bitung itu menjelaskan tentang potensi perikanan di Bitung sangatlah besar, dimana kita bisa melihat ikan cakalang bisa naik ke darat. Bahkan 50% pengalengan ikan yang ada di Indonesia itu terbanyak di Bitung karena dari 14, Bitung memiliki 7 pusat pengalengan ikan.

Pria yang sudah malang melintang di dunia perikanan sejak 1981 ini menambahkan bahwa sebelum ada moratorium, kondisi perekonomian masyarakat Bitung sangat stabil, dimana mayoritas masyarakat Bitung sangat bergantung pada industri perikanan.

“Bahkan ada sekitar 13000 tenaga kerja yang berada di unit pengolahan ikan. Maka dari itu Kota Bitung dijuluki sebagai Cakalang City karena dari pagi sampai malam begitu geliatnya industri perikanan,” terang Basmi.

Namun setelah ada Permen 56/57 ini semuanya berubah total, karena peraturan ini sangat menghancurkan Industri, banyak industri pengalengan dan pengolahan ikan di Bitung yang lambat laun gulung tikar. Bahkan berdampak pada psikologis masyarakat Bitung yang tadinya aman menjadi mencekam akibat banyak warga Bitung yang menganggur dan cenderung berbuat kriminalitas akibat dari turunnya perekonomian masyarakat.

“Bahkan sebelum ada moratorium ini Provinsi Sulawesi Utara berada dalam posisi kedua dalam lumbung perikanan nasional namun setelah moratorium ini seakan jungkir balik berada dalam peringkat 10, padahal Bitung ini sebagai kiblatnya perikanan Nasional,” tandas Basmi.

“Kami juga berharap kepada Menteri Susi untuk melakukan kajian ulang kembali terhadap kebijakan ini yang sangat tidak manusiawi, dan agar bisa mengembalikan kejayaan perikanan di wilayah Bitung. Dan kami pun siap mem-back up terhadap penangkap-penangkap Ikan yang illegal. Dan merevisi tentang kebijakan moratorium Kapal, masa CCTV harus datang dari Jerman dan tidak boleh CCTV apa saja, kalau ini bukan proyek ya apalagi,” pungkas.

Arya Sinulingga yang merupakan narasumber kedua memberikan pandangan dari sudut informasi media. Menurut Pria yang Asli medan ini mengungkapkan mayoritas Informasi media dikuasai oleh pihak KKP yang dinahkodai oleh Ibu Susi, karena mayoritas informasi yang diberikan selalu baiknya saja. Seharusnya Informasi itu bukan berdasarkan keberimbangan namun atas keadilan.

“Bahkan saya tertegun mendengar pernyataan Bang Basmi Sa’id tentang  kondisi Bitung yang porak poranda akibat dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu pentingnya mengambil informasi bukan hanya dari sudut pandang pemerintah saja namun beberapa pihak terkait yang menyangkut kasus ini,” tegas Arya.

“Seharusnya Pemerintah asal mau berfikir sedikit saja jangan langsung membuat moratorium, itu tandanya pemerintah tidak mau berfikir dan ambil pusing. Sehingga kebijakan ini berdampak buruk bagi industri perikanan,” pungkas.

Lalu dalam sesi berikutnya, Herbeth Marpaung sebagai  Koordinator Poros Maritim Watch, sebuah lembaga kajian Maritim yang berada dalam garis Koordinasi PP GMKI menjelaskan tentang  bagaimana visi kemaritiman Presiden Jokowi bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, setidaknya membangkitkan gairah maritim yang sempat lama vakum.

Menurutnya, Tol Laut yang dicanangkan Presiden Jokowi sudah pas menjadi program pembangunan nasional ke arah laut. Dengan melihat posisi geografis dan luas wilayah Indonesia yang sekitar 75% didominasi oleh laut sangat mungkin dimanfaatkan dengan sebaik baiknya untuk kemakmuran rakyat.

Namun dibalik potensi itu semua ada beberapa hal kebijakan yang mesti dikritisi agar kebijakan tersebut benar benar berdampak baik untuk rakyat bukan malah menambah susah rakyat khususnya nelayan.

“Kita juga harus mewaspadai modus modus illegal fishing yang sangat merugikan bangsa ini. Agar kekayaan ikan kita betul betul dirasakan langsung oleh masyarakat, “ pungkas Herbeth.

Berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Herbeth, Abdul Halim dari Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan mengungkapkan banyak cerita horor dari sektor maritim kita. Khususnya dari para nelayan dan para pengusaha yang berkecimpung pada sektor ini.

Dan menurutnya harus ada evaluasi dari dampak moratorium ini. Kebijakan ini tidak menyertakan solusi, khususnya dalam menyikapi hasil sitaan KKP yang tidak jelas proses lelangnya. Karena Pemerintah hanya memikirkan dimensi lingkungan tanpa melihat dimensi lainnya seperti sosial dan ekonominya.

“Karena kebijakan ini membuat penganguran dimana-mana dan banyak pengusaha ikan yang gulung tikar,” ujar Halim.

Menurut Pria yang pernah aktif di KIARA ini sangat mengapresiasi kinerja KKP yang sudah memberikan reformasi di bidang perikanan. Namun hanya caranya saja yang harus dikoreksi.

Karena ini akan hanya menimbulkan ketidakadilan, lagi lagi nelayan lah yang menjadi korbannya,” pungkasnya.

Dalam diskusi ini ditutup dengan sesi dialog, yang pada intinya sama-sama sepakat bahwa perlu adanya revisi ulang terkait moratorium ini. Karena sudah banyak nelayan yang terkena dampaknya.

KKP juga harus lebih terbuka lagi, jangan hanya sekedar memberitakan yang baik-baiknya saja. Agar kepercayaan masyarakat pun akan meningkat bila keterbukaan dan keadilan itu memang nyata adanya.

Di sela-sela akhir diskusi Sahat Martin Philip Sinurat sebagai  Ketua Umum GMKI memberikan statement, menurutnya Diskusi ini merupakan kegiatan lanjutan dari Simposium kedaulatan Agraria dan Maritim yang diadakan GMKI di Bengkulu pada akhir Maret lalu.

Menurut Pria asli Medan ini, salah satu hal yang kita fokuskan adalah bagaimana kebijakan maritim ini dapat bermanfaat langsung bagi rakyat. “Khususnya di wilayah pesisir pantai. Melihat kebijakan moratorium kapal ini akan berdampak pada ketahanan industri perikanan nasional,” bebernya.

Setidaknya dari diskusi dapat melihat dari sisi lain dari Kebijakan Menteri Susi yang sangat dipuji kinerjanya, namun masih menyisakan luka di hati para nelayan. Seperti masalah cangkrang dan moratorium kapal yang harus segera dievaluasi oleh Menteri Susi. Setidaknya Bu Susi harus bisa lebih terbuka menerima masukan-masukan karena tidak semua kebijakan itu pastinya baik,” tutup Sahat.

(Sutisna/MN)

 

 

 

 

 

About the Author

- Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom

Tulis Tanggapan Anda

Komentar menjadi tanggung jawab pembaca. Redaksi Maritimnews berhak melakukan moderasi terhadap komentar yang diberikan sesuai dengan etika jurnalistik.

XHTML:You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Silahkan isi kode captcha