Iluni FTUI Gelar FGD Strategi Percepatan Cabotage Naik Kelas dalam Perspektif Kemaritiman Nasional
Suasana FGD yang digelar oleh ILUNI FTUI dengan tema “Strategi Percepatan Penerapan Cabotage Naik Kelas” di Hotel Borobudur, Senin (25/9).
MN, Jakarta – Ikatan Alumni Fakultas Teknik Universitas Indonesia/ ILUNI FTUI gelar Focus Group Discussion/FGD di Hotel Borobudur, Senin (25/9). FGD yang bertemakan “Strategi Percepatan Pemberdayaan Industri Kemaritiman Nasional dalam Perspektif Peran Pelayaran Niaga dan Pelayaran Rakyat, Peran Galangan, Industri Komponen lokal dan Badan Klasifikasi Nasional, serta Peran Sumber Daya Manusia dan Teknologi Maritim” ini , akan dibuka oleh Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi.
ILUNI FTUI selaku penyelenggara acara ini tidak lepas dari tujuan untuk mempertemukan tiga simpul yang terdiri dari Akademisi, Pemerintah dan Pelaku usaha terkait, guna melakukan konsolidasi yang dapat bermanfaat sebesar besarnya bagi kepentingan bangsa dan Negara Indonesia. Demikian Ketua Iluni FTUI, Teten Derichard menjelaskan terkait kegiatan yang diselenggarakan tersebut, Senin (25/9) di Jakarta.
FGD ini tidak hanya konsolidasi saja, akan tetapi diharapkan para pihak yang terlibat dapat memberikan alternatif solusi serta rekomendasi untuk pemerintah terkait permasalahan yang dihadapi, pemecahan masalah serta langkah-langkah yang dapat diambil. Oleh karena itu, dengan adanya FGD ini, kongkretnya dapat terlaksana demi kepentingan bangsa dan kedaulatan NKRI.
Koordinator FGD dari Indonesian Cabotage Advocation Forum (INCAFO) ILUNI FTUI, Idris Hadi Sikumbang, mengatakan bahwa perlu menghadirkan pihak pihak terkait dan dengan itu nantinya para pihak akan saling memberikan masukan bagaimana strategi dari masing masing.
Diantara pihak yang berhadir sebagai ujung tombak industri kemaritiman yang merupakan pelaku utama adalah pihak yang bermain di sektor pelayaran, baik pelayaran niaga yang memiliki dan mengoperasikan kapal-kapal niaga domestik dan ocean going, maupun pihak yang bermain di sektor pelayaran rakyat. Pelayaran rakyat merupakan pelaku usaha yang menggunakan kapal-kapal kayu dengan sistem manajemen kapal tradisional atau kapal dengan kategori kapal yang tidak masuk dalam standar konvensi internasional atau dikenal dengan nama NCVS (Non Conventional Vessel Standart), dan ini perlu didorong untuk meningkarkan ekonomi berbasis kerakyatan.
Keberpihakan para stakeholder untuk memajukan industri pelayaran niaga maupun rakyat tidak terlepas dari peran pemerintah, dan sejalan pula dengan peran pemerintah untuk memajukan galangan kapal nasional beserta industri komponen lokal nasional. Ini akan memberikan konstribusi positif dengan menciptakan peluang dan langkah kongkret roadmapnya terlaksana, termasuk memajukan peran badan klasifikasi nasional untuk menjaga keselamatan pelayaran.
“Kita ingat pidato Bapak Presiden Joko Widodo didampingi Bapak Wakil Presiden Jusuf Kalla diatas kapal phinisi, salah satu quotenya adalah kita kuat karna kita bersatu, kita bersatu karena kita kuat, karena itu, konsolidasi kemaritiman ini sangat penting dan strategis untuk merumuskan hal itu,” imbuhnya.
“FGD ini jelas sekali outputnya, yakni cabotage ‘naik kelas’ dalam rangka mewujudkan kedaulatan negara, sebagaimana amanat UU Pelayaran No 17 Tahun 2008. Dengan itu pengejawantahan peraturan berupa strategi percepatan cabotage naik kelas yang hingga hari ini belum sepenuhnya tuntas, termasuk perspektif SDM dan Teknologi Maritim,” lanjut alumni FTUI tersebut.
Ia berharap hendaknya melalui FGD ini, akan dapat merumuskan sebuah roadmap terkait industri komponen kapal nasional yang dapat terlaksana dalam jangka waktu maksimal lima tahun misalnya. “Hingga tahun ke-5, sudah 100% komponen kapal dibuat di dalam negeri dengan standar dari badan klasifikasi nasional. Khusus untuk kapal NVNC tadi, bahwa standar jelas ada pada badan klasifikasi nasional, hanya butuh dorongan dari para pihak agar dapat dikonsolidasikan,” katanya.
“Itulah gunanya kenapa perlu didorong percepatan cabotage naik kelas, melalui FGD ini,” pungkas Idris H. Sikumbang.
