Published On: Mon, Feb 12th, 2018

Indonesia Ukir Prestasi sebagai ‘Top Five Black List’ di Tokyo MoU

Direktur Namarin, Siswanto Rusdi (kiri)

MN, Jakarta – Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menyebut Indonesia sebagai negara yang masuk daftar hitam Tokyo Memorandum of Understanding (MoU). Hal itu ia sampaikan saat dihubungi redaksi di Jakarta, (12/2).

Menurutnya, di tengah berjalannya visi pemerintah Poros Maritim Dunia, Indonesia justru masih berkutat dengan masalah birokrasi terkait pelayaran. Tentunya ini menjadi ironis, mengingat salah satu indikator keberhasilan Poros Maritim Dunia dan Tol Laut adalah adanya kelaiklautan yang baik.

“Dalam Tokyo MoU Indonesia mengukir prestasi dengan masuk sebagai deretan daftar hitam, Sebelumnya, Indonesia menghiasi senarai yang dikeluarkan oleh International Maritime Bureau (IMB) dan Joint War Committee (JWC),” terang Siswanto.

Dalam catatan Tokyo MoU, Indonesia masuk dalam “Top Five Black List” pada tahun 2015 dan masih terus bercokol dalam klasemen tersebut hingga saat ini. Ada banyak obyek audit yang dilakukan oleh petugas Port State Control (PSC) terhadap kapal-kapal yang memasuki pelabuhan sebuah negara pantai semisal SOLAS, MLC, dll.

“Adapun catatan untuk kapal-kapal Indonesia yang diperiksa oleh PSC di pelabuhan luar negeri adalah: penerbitan sertifikat statutoria masih dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kemenhub. Loh, kok bisa bermasalah urusan sertifikat ini,” selorohnya.

Pria yang juga aktif mengajar di Perguuran Tinggi Swasta di Jakarta ini menjelaskan pada saat kapal bermasalah dalam berbagai obyek audit PSC, di mana sertifikat statutoria merupakan alat pembuktian kelaiklautan sebuah kapal.

“Kapal-kapal Indonesia yang ditahan oleh negara pelabuhan sulit meng-otorisasi sertifikat yang ada di atas kapal,” ujarnya.

Pasalnya, penerbit sertifikat adalah Kemenhub yang marine inspector-nya tidak ada di negara bersangkutan. Seharusnya masalah SDM menjadi sorotan pemerintah dengan mengoptimalkan lembaga klasifikasi yang ada seperti BKI.

“Biasanya, untuk mengatasi masalah ini negara lain melimpahkan otorisasi kepada klas internasional yang memiliki kantor di berbagai arah mata angin. Jadi, lengkaplah sudah prestasi kita sebagai Poros Maritim Dunia,” pungkas pria asal Sumatera Barat.

 

About the Author

- Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom

Tulis Tanggapan Anda

Komentar menjadi tanggung jawab pembaca. Redaksi Maritimnews berhak melakukan moderasi terhadap komentar yang diberikan sesuai dengan etika jurnalistik.

XHTML:You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Silahkan isi kode captcha

Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com