Jokowi Serukan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia di Sidang IMO
Presiden Jokowi di sidang IMO di London, Inggris
MNOL, Jakarta – Sidang International Maritime Organization (IMO) yang digelar di Gedung IMO, London. (19/4/16) dihadiri oleh Presiden Jokowi. Dalam pidatonya, Jokowi menegaskan komitmen Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Humas Kepresidenan, Presiden Jokowi mengurai kejayaan maritim Nusantara dahulu dalam berbagai aspek. Hal itu telah membuktikan Indonesia sebagai pusat gravitasi dunia yang menggerakan arus perdagangan dan stabilitas keamanan dunia, terutama yang membentang antara Samudera Hindia dan Pasifik.
Seperti pidatonya kala dilantik sebagai presiden di hadapan anggota MPR, Jokowi mengemukakan bahwa Indonesia telah lama memunggungi laut.
“Jati diri bangsa Indonesia adalah jadi diri maritim sebagai negara kepulauan terbesar di dunia di mana dua pertiga wilayahnya terdiri dari air dan kaya akan kandungan sumber dayanya,” ungkap Jokowi di hadapan dari 171 negara.
Turut mendampingi presiden, antara lain, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri KKP Susi Pudjiastuti, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Dubes Indonesia untuk Inggris Rizal Sukma.
Dalam pembahasan itu, Pemerintah Indonesia berkomitmen menjadikan kembali Indonesia sebagai poros maritim dunia dan menyuarakan kembali Jalesveva Jayamahe untuk kembali ke jatidirinya sebagai negara maritim dalam bingkai poros maritim dunia.
Posisi strategis Indonesia di antara dua samudera, yang menjadi poros pelayaran dunia,itu merupakan faktor penting dalam menjaga kebebasan dan keamanan navigasi pelayaran internasional terutama di persimpangan jalur laut yang menghubungkan perdagangan Barat-Timur dan Utara-Selatan.
“Lebih dari 60 ribu kapal melewati wilayah laut kami setiap tahunnya,” lanjut Jokowi dengan penuh percaya diri.
Tak hanya itu, Jokowi juga menegaskan sikap Indonesia yang memerangi illegal fishing di perairan yurisdiksinya sebagai tindakan melanggar kedaulatan dan hak berdaulat, serta merusak lingkungan laut di wilayah perairan Indonesia.
Dalam konteks itulah, Indonesia memandang penting IMO sebagai badan PBB yang mendapat mandat di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, dan pencegahan polusi laut serta memastikan bahwa pelayaran internasional, sebagai unsur penting bagi pertumbuhan ekonomi dunia.
“Indonesia terus berkomitmen dalam menjaga keselamatan pelayaran di setiap ALKI perairan yurisdiksi kami,” pungkasnya. (TAN)
