Published On: Mon, Feb 20th, 2017

Karut Marut Dunia Pendidikan Pelaut, Ketua PPI: Nasib Pelaut Indonesia Kian Miris

Ketua PPI Andri Yani Sanusi

MNOL, Jakarta – Ketua Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) Andri Yani Sanusi menyatakan SDM Pelaut merupakan sosok penting dalam pencapaian Indonesia sebagai Negara Maritim. Oleh karena itu baik kesejahteraan maupun kualitas harus menjadi fokus pemerintah yang kini memiliki visi Tol Laut dan menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

“Jumlah pelaut di Indonesia mencapai 600.000 orang lebih. Sebagian besar dari jumlah itu hidupnya masih dibawah rata-rata ,bahkan ribuan Pelaut ada yang di upah ratusan ribu per bulannya, sebagai tenaga kerja Indonesia tentunya tidak wajar dan ini sudah termasuk kategori kerja paksa atau perbudakan,” ujar Andri biasa disapa di Jakarta beberapa waktu lalu di kantor DPP PPI di daerah Kelapa Gading, Jakarta.

Tidak hanya itu, pelaut Indonesia masih berada pada strata terendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand Myanmar, Filipina dan India, padahal dahulu Indonesia adalah tempat mereka menuntut ilmu.

Hal tersebut, menurut Andri, berkaitan dengan kualitas para pelaut Indonesia. Pendidikan pelaut Indonesia tentunya menjadi sorotan untuk bagaimana menciptakan pelaut yang andal dan berkualitas.

Kualitas Pendidikan Pelaut

Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) yang beberapa waktu lalu tengah ditimpa kasus meninggalnya seorang Taruna hanya sebuah fenomena gunung es dari sistem yang diterapkan selama ini.

Banyaknya Sekolah Pelayaran baik yang setingkat Sekolah Menengah Umum (SMK Pelayaran) maupun Akademi Pelayaran Swasta, masih banyak yang belum mendapatkan approval dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Ada sekitar 82 sekolah Pelayaran yang tidak masuk dalam ikatan kerjasama dengan Kemenhub, ini bagaimana bisa terjadi, ini pembodohan dalam Dunia Pendidikan, Siswa atau pun Taruna Pelayaran Swasta banyak yang tidak bisa mendapatkan Ijazah Laut-nya karena tidak bisa melanjutkan ujian kenegaraan di Badan Badan Diklat yang di bawah naungan BPSDM Kemenhub,” beber Andri.

Menurutnya hal itu disebabkan tidak adanya kerjasama yang baik antar pemerintah dengan lembaga pendidikan. “Kemenhub harus membuka kerjasama dengan Sekolah Sekolah Pelayaran Swasta dengan tangan terbuka, jangan ada embel-embel, karena ini menyangkut nasib anak bangsa. Semua Sekolah Pelayaran sudah mengajukan permohonan ke BPSDM Kemenhub, tapi ya begitulah Indonesia kalau masih bisa dipersulit kenapa harus dipermudah,” tambahnya.

Taruna swasta yang tidak ada ikatan kerjasama dengan BPSDM sebagai calon Pelaut-nya tidak bisa mendapatkan Ijazah Laut karena tingkah laku oknum-oknumnya. Lanjut Andri, mereka yang dari swasta sangat dipersulit, ini adalah pembodohan generasi penerus bangsa, sedangkan Sekolah Pelayaran di bawah naungan Kemenhub.

“Pelaut Indonesia selamanya tidak akan pernah maju dan menyaingi negara-negara tetangga jika sistem pembelajaran masih seperti sekarang. Bagaimana bisa dengan seragam kebesaran Kemenhub para Pasis Pasis yang lagi diklat di Badan-badan Diklat yang memakan waktu selama berbulan-bulan dan bahkan belajar  sampai wisudanya pun tidak pernah dosen hadir di kelas,” kata Andri dengan heran.

Masih kata Andri, padahal mereka (dosen-red) ini digaji untuk mendidik. Sebaiknya dosen-dosen tersebut jangan dari PNS, lebih baik yang betul betul memberikan pelajaran. Ini sangat tragis sekali dalam dunia Pendidikan Pelaut, semestinya kurikulum dari BPSDM paling diutamakan adalah Bahasa Inggris, Komputer, Hukum Maritim dan Leadership, dan beberapa pelajaran khusus kejuruan lainnya.

Karena disadari Pelaut Indonesia sangat lemah dalam berbahasa Inggris. Seharusnya BPSDM Kemenhub menerapkan peningkatan Ijazah Pelaut mengikuti tata cara yang telah diterapkan negara tetangga.

Selain itu, Pelaut juga tidak perlu duduk berbulan-bulan di badan Diklat, tetapi bisa mendaftar dan mengambil materi peningkatan Ijazah.

“Mereka (para pelaut-red) belajar bisa sambil berlayar, dan menjawab soal-soal kurikulum yang telah diberikan Badan Diklat. Jika pelaut-nya sudah mampu untuk ujian maka pelaut tersebut tinggal mendaftar untuk ujian ke Badan Badan Diklat, ini lebih praktis dan tidak menyusahkan seperti Universitas Terbuka buat para pekerja,” imbuhnya.

Ijazah Palsu

Mengenai ribuan ijazah-ijazah palsu beredar dalam Negeri maupun mancanegara membuat harga tawar Pelaut Indonesia menjadi titik terendah dibandingkan negara-negara tetangga. “Kita mau dibayar murah karena pengguna Ijazah palsu tersebut banting harga, mau dibayar murah dan perusahaan-perusahaan Luar Negeri lebih senang mempekerjakan mereka karena bayarannya lebih murah,” ucapnya sambil menghela nafas.

Hal ini membuat Pelaut Indonesia yang legal dengan jenjang Pendidikan yang tinggi juga susah mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan standar mereka. “Karena pengguna Ijazah palsu yang tidak bertanggung jawab ini adalah Pelaut yang otaknya miring yang mesti dibasmi, tidak merasa bersalah dengan apa yang mereka perbuat,” seloroh Andri.

Sampai saat ini Ijazah palsu tersebut masih diperjual belikan dengan online di database Perhubungan Laut dan yang bisa akses ini adalah hanya orang dalam Kemenhub.

“Pak Budi Karya sudah mengetahui hal ini, tetapi belum ada tindakan yang signifikan, ” pungkasnya. (An/MN)

 

About the Author

- Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom