Published On: Fri, Dec 2nd, 2016

Kemenko Maritim dan PT. Garam Siapkan Program Percepatan Swasembada Garam Nasional

Ilustrasi Petani Garam.

Ilustrasi Petani Garam.

MNOL-Kupang,  Program Swasembada Garam Nasional 2017 sudah semakin dekat. Pemerintah pun terus gencar melakukan dorongan kepada para petani garam untuk lebih meningkatkan produksi garam di wilayahnya masing-masing. Dorongan ini juga terus dilakukan oleh pemerintah dengan menggencarkan sosialisasi di wilayah-wilayah penghasil garam. Salah satunya adalah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Seperti kita ketahui, NTT adalah salah satu daerah sentra garam di Indonesia. Sentuhan teknologi ulir dan geo membran pun telah digunakan para petani garam di NTT untuk meningkatkan kualitas garam tersebut. Dan hasilnya pun memuaskan. Kualitas garam yang dihasilkan tak kalah saing dengan garam impor.

Seiring dengan percepatan program Swasembada Garam Nasional tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman terus mendorong para petani garam untuk terus meningkatkan kualitas garam. Deputi II bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Maritim, Agung Kuswandono, dalam kunjungannya ke Kupang, NTT, melakukan kegiatan Focus Group Discussion terkait program Percepatan Swasembada Garam Nasional. Pada kegiatan ini, Agung juga didampingi oleh Direktur Utama PT. Garam, Achmad Budiono.

Selain itu, Agung juga melakukan tinjauan lapangan, yakni ke lahan pegaraman Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, tempat produksi garam tersebut. “Ini merupakan harapan yang cerah menurut saya, kita tahu Indonesia ini masih mengimpor garam, bahkan untuk kebutuhan garam industri,Indonesia masih impor sementara. Ekstensifikasi pada lahan pegaraman Bipolo yang dikelola oleh PT. Garam ini merupakan satu-satunya cara untuk meningkatkan produksi garam melalui pembukaan dan perluasan lahan, ujarnya.

Direktur Utama PT. Garam, Achmad Budiono menjelaskan, sebenarnya PT. Garam di Bipolo ini meneruskan proyek dari Kementerian Perindustrian. “Land clearing sebelumnya dilakukan oleh Kementerian Perindustrian dengan anggaran sekitar Rp13 miliar, untuk menormalisasi dan belanja modal sekitar Rp10 miliar, tapi total nilai investasi untuk Bipolo adalah Rp25 miliar,” tandasnya.

Nah, teknologi garam yang selama ini digunakan, yakni ulir dan geo-membran ini sendiri dianggap mampu meningkatkan produktivitas lahan garam dari sekitar 74 ton per hektar (ha) per musim menjadi 150 hingga 170 ton per ha per musim. Peningkatan produksi terjadi akibat percepatan pengubahan air laut menjadi air tua dari 28 hari menjadi sekitar 14 hari.

Untuk Kupang sendiri ada sekitar 22 kelompok petani garam yang telah mengadopsi teknologi geo membran dan juga garam ulir. Teknologi ini pun terbukti ampuh dalam meningkatkan produksi garam oleh petani garam di Kupang.

Ketika ditanya media terkait kapasitas panen Bipolo saat ini yang tidak sesuai harapan, Agung menegaskan, bahwa Ini bukan gagal panen atau apa, tapi karena terjadi la nina itu hujan terus-menerus, bahkan yang tadinya kemarau jadi musim hujan,otomatis ladang garamnya kapasitasnya jadi turun. Hanya saja, lanjut Agung, di Kupang ini masih bisa produksi, meskipun tidak seratus persen. “Nah, nanti kalau lahannya semakin besar, tentu produksinya akan semakin banyak,” paparnya.

Lebih lanjut, Agung menambahkan terkait kebijakan importasi garam, menurutnya, Untuk mengimpor dasarnya harus jelas. Artinya untuk mengimpor jumlahnya berapa itu betul-betul karena kita kurang, mengerti bedanya ya, misalnya kita produksi 1 juta ton, kita kurang 2 juta ton, lalu kita mengimpor 3 juta ton, namanya kelebihan itu. “Jangan sampai seperti itu, itung-itungannya harus jelas. Nanti dibuatkan itungan yang baku, agar setiap tahun bisa diverifikasi, sehingga kalau sedang panen garam, dia bisa jual karena pembelinya ada, enggak ada saingan dari luar, tetapi kalau garamnya kurang, ya tidak masalah kalau kita impor. Kita tidak antipati terhadap impor, yang jelas masih wajar,” kata Agung.

Achmad Budiono percaya bahwa percepatan swasembada garam khususnya di Bipolo ini akan lebih mudah apabila didukung dengan pembebasan lahan seluas 8000 ha dan dibantu oleh pemerintah. “Kira-kira 2019 bisa selesai, karena di sini bukan hutan bakau, jadi tinggal bikin tanggul-tanggulnya,” tambahnya.

Agung pun menambahkan, intinya cita-cita luhur untuk swasembada garam nasional harus kita kejar. Masyarakat Indonesia itu kalau belum ada contohnya, biasanya enggan untuk memulai. “Yang terpenting adalah untuk memulai dulu, contoh di Bipolo ini adalah contoh permulaan yang baik,” tutup Agung.

About the Author

-