Kepala BIN Bertemu Gubernur Papua, Pengamat: Kalau untuk Bahas Keamanan itu Wajar
Pertemuan Kepala BIN dengan Gubernur Papua Lukas Enambe
MN, Jakarta – Pertemuan Gubernur Papua Lukas Enembe dengan Kepala BIN Budi Gunawan dinilai wajar. Sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), dinamika wilayah Papua penting untuk selalu dipantau guna mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI.
Analis Intelijen Universitas Indonesia (UI) Ridlwan Habib mengutarakan hal itu penuh dengan kewajaran bahkan bisa dibilang kewajiban sebagai seorang Kepala BIN dalam mengamankan territorial NKRI. Kedudukan Kepala BIN yang setingkat Menteri sama halnya dengan seorang Gubernur, maka wajar bila keduanya berkoordinasi.
“Saya kira itu sesuatu yang wajar, biasa biasa saja, seorang Kepala BIN bertemu Gubernur adalah hal yang lazim dan tidak melanggar aturan apapun. Wilayah Papua menjadi prioritas pantauan keamanan karena jadi barometer penting situasi tanah air saat ini,” ungkap Ridlwan di Jakarta (19/9).
Menurutnya, Papua harus selalu kondusif, apalagi Presiden juga sangat memperhatikan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat Papua. Misalnya dengan pembangunan jalan trans papua dan pembangunan pasar serta infrastruktur seperti pelabuhan dan bandara.
“Harga bensin juga diupayakan sama dengan di pulau lain, jadi Papua ini memang spesial. Selain itu, Papua juga selalu disorot oleh masyarakat Internasional, harus aman. Jadi wajar saja Kepala BIN menerima kunjungan Gubernur,” ujar alumni S2 Kajian Intelijen UI tersebut.
Koordinator Executive Indonesian Intelligence Institute ini menilai tugas utama intelijen adalah menghindari pendadakan strategis dalam bidang keamanan. “Tentu seorang Gubernur pasti punya data wilayah, dia orang asli Papua dan Kepala BIN wajar mendengarnya langsung dari sumber pertama,” tandas dia.
Ridlwan menambahkan, kehadiran mantan Kapolda Papua Paulus Waterpauw juga sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan. Hal itu sangat wajar karena mantan Kapolda Papua itu baru saja pindah ke Sumut dengan asumsi bahwa Paulus menguasai banyak hal soal Papua.
Ridlwan meyakini pertemuan itu adalah silaturahmi biasa. “Ada foto foto, ada senyum senyum, wajar saja itu, suasananya santai kelihatan di foto itu,” ungkapnya lagi.
Ridlwan juga melihat ada kejanggalan dalam broadcast yang beredar di publik, seolah olah hanya menyerang Kepala BIN tetapi sudah menyangkut kewibawaan Presiden selaku kepala pemerintahan. Padahal di forum juga ada pihak lain yang hadir.
“Ini ada semacam intensi tidak baik kepada Kepala BIN karena memojokkan Kepala BIN padahal di dalam acara itu ada pihak lain juga yang hadir,” bebernya.
Karena itu, dia menganggap berlebihan jika pertemuan itu diseret-seret ke wilayah politik dan seolah-olah dimainkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan politis dengan tujuan mengganggu pemerintahan.
Ridlwan menilai pertemuan Kepala BIN, Kapolri, dan Gubernur Papua akan berdampak positif bagi masyarakat Papua. “Tentu yang kita harapkan Indonesia damai, dari Aceh hingga Papua, dan BIN memiliki tanggung jawab itu,” pungkasnya.
Di lain kesempatan, Gubernur Papua Lukas Enambe saat dikonfirmasi juga membantah pertemuan itu dalam rangka membahas pencalonan dirinya Bersama Paulus Waterpauw dalam Pilkada Papua 2018 dan bagi-bagi proyek.
Menurut Lukas, hampir di setiap Pilkada selalu terjadi permasalahan. Bukan hanya di Papua tetapi setiap daerah juga memiliki tendensi yang sama. Akibatnya, banyak pembangunan yang dilakukan, tapi kemudian hancur karena dibakar.
Selain itu, Lukas juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan PON di Papua. Papua akan menjadi tuan rumah PON pada 2020. “Selain masalah keamanan Pilkada, kami meminta dukungan dari BIN dan Polri untuk mengamankan itu,” terang Lukas.
Indonesia dalam visi Poros Maritim Dunia sangat menghendaki adanya persatuan dan kesatuan yang kokoh. Sebagaimana amanat Deklarasi Djuanda yang menjadikan laut sebagai pemersatu bukan pemisah, maka wilayah Papua adalah bagian yang tak terpisahkan dari NKRI.
(Adit/MN)
