Ketua PPI: Pelaut kita terus Dibodohi dan Dibohongi oleh Regulasi
Ketua PPI Andri Yani Sanusi. (Foto: Dok Pribadi)
MNOL, Jakarta – Baru saja Indonesia dihebohkan dengan pernyataan seorang tokoh yang mengungkapkan ‘dibodohi’ dan ‘dibohongi’ oleh kitab suci, kini giliran pelaut Indonesia yang faktanya dibodohi dan dibohongi oleh regulasi beserta birokrasinya.
Pemerintah Indonesia memiliki program prioritasnya yaitu Nawacita, yang di dalamnya tertuang Tol Laut dalam visi mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Akan tetapi program ini bisa terancam gagal jika SDM maritim utamanya (pelaut) tidak diperhatikan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) Andri Yani Sanusi kepada maritimnews di Jakarta (20/5). Menurutnya pelaut sebagai pelaku utama Tol Laut dan Poros Maritim Dunia masih hidup penuh dengan ketidakpastian.
“Kementerian Perhubungan khususnya Ditjen Perhubungan Laut harus dibenahi. Minimnya perhatian pemerintah kepada pelaut Indonesia berakibat tingginya risiko kecelakaan di laut,” kata Andri dengan geram.
Di antara musibah itu kebanyakan atas kelalaian para pemangku kewenangan yang sangat tidak serius dalam menerapkan sistem keselamatan transportasi laut. Terbukti banyaknya kapal yang tidak layak layar, namun bisa seenaknya mengarungi pelayaran Indonesia dengan mengangkut penumpang.
Keselamatan untuk Pelaut
Baru kemarin terjadi kejadian kapal terbakar di Perairan Masalembo, Jawa Timur yakni KM Mutiara Sentosa I rute Surabaya-Balikpapan. Kapal yang mengangkut 134 penumpang dan 44 ABK itu terbakar di tengah perjalanan menuju Balikpapan.
Sambung Andri yang terkenal kritis itu, adapun pelanggaran yang sering dilakukan oleh pemlik kapal di antaranya muatan kapal over draff, alat keselamatan yang tidak berfungsi atau tidak memenuhi persyaratan, kapal yang sudah terlalu tua dan banyak kebocoran serta dokumen sudah expire.
“Siapa yang bertanggung jawab penuh untuk mengeluarkan SPB kepada kapal-kapal yang hendak berlayar, tentunya Syahbandar setempat yang punya kuasa menentukan hal tersebut, kenapa kapal kapal yang tidak layak layar bisa berlayar,” tandasnya dengan heran.
Masih kata dia, sangat tidak menutup kemungkinan adanya permainan pemberian izin layar. Bahkan hal ini sudah bukan menjadi rahasia umum bagi kita.
“Semua pelaut Indonesia tahu hal ini, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ketidakseriusan Pemerintah membenahi masalah pelaut dan kelautan sudah di ambang memprihatinkan. Semestinya ini program prioritas dan betul-betul dilaksanakan di lapangan, jangan pernah bermain dengan nyawa manusia,” tegasnya lagi.
Ia pun menuding bahwa kementerian terkait (Kemenhub) harus bertanggung jawab atas sering terjadinya kecelakaan kapal di laut. Karena jika hal ini terus terjadi maka akan berakibat fatal bagi perjalanan visi maritim pemerintah.
“Saya sungguh prihatin dengan kondisi seperti ini yang tidak ada henti-hentinya, selagi Pelaut dianaktirikan di Republik ini, selagi pelaut dilupakan atau terlupakan nasib mereka, maka musibah di lautan tidak akan pernah berhenti,” keluhnya.
Tak hanya itu, Andri juga membeberkan masih ada ribuan pelaut Indonesia yang diberi upah di bawah 1 juta rupiah. Namun semuanya seakan membisu dan hingga saat ini belum ada tokoh bangsa yang berani menyuarakan nasib pelaut Indonesia.
Ilustrasi: Nasib Pelaut Indonesia
“Semua seperti membisu dan buta atas perbudakan di Laut Indonesia. Perusahaan- perusahaan asing seenaknya membayar upah yang jauh dari standar IMO, ijazah class l pun dibayar belasan juta, jabatan terendah pun, yaitu ribuan ABK dibayar ratusan ribu per bulan,” seloroh Andri.
Sehingga lanjut Andri, tidak ada artinya sertifikat standar Internasional dan Indonesia sebagai Anggota IMO. Karena hal ini memalukan Indonesia sebagai Bangsa Maritim yang besar
“Yang namanya Indonesia lahir dari Rahim maritim tetapi nasib pelaut memprihatinkan. Mana yang namanya nenek moyangku seorang pelaut?” selorohnya lagi.
Angin Surga untuk Pelaut
Andri menuturkan bangsa ini mengklaim dirinya sebagai Bangsa Pelaut, tetapi nasib pelaut tidak pernah diperhatikan. Di Indonesia pun belum pernah ada memiliki Hari Pelaut dan diperingati tiap tahunnya.
“Saya sangat berharap dengan program Presiden Joko Widodo, tetapi sampai detik ini saya tidak melihat keseriusan pemerintah mengedepankan SDM Pelaut untuk diperhatikan dan diperdayakan,” tudingnya.
Andri menilai selama ini pemerintah justru kerap mengeluarkan isu yang tidak masuk di akal. Pernyataan itu biasa dilontarkan oleh Pejabat Kemenhub yang seakan-akan cuci tangan dengan keadaan yang terjadi.
“Misalnya Indonesia kekurangan Pelaut sebanyak 18 ribu tiap tahunnya, ini adalah info hoax yang tidak melihat fakta dan kenyataan. Justru ribuan pelaut menganggur akibat kurangnya lapangan kerja untuk pelaut, ini memalukan masih sempat menebar isu Indonesia kekurangan pelaut,” bebernya.
Menurut catatan Andri, saat ini sudah banyak pelaut indonesia yang beralih profesi menjadi tukang ojek dan sopir online. Maka dari itu ia meminta kepada para pejabat agar berbicara sesuai fakta.
“Kasihan kami yang selama ini dibodohi dan dibohongi melalui regulasi dan birokrasi, banyaknya broker-broker liar yang tak tersentuh hukum dan pemerintah melakukan pembiaran,” ulasnya.
Setiap hari, pelaut Indonesia ditipu dengan modus lowongan pekerjaan fiktif. Andri pun siap pasang badan dalam memperjuangkan nasib pelaut.
“Janganlah membenci saya ataupun orang orang di sekitar saya, karena saya bicara fakta dan realita, karena saya bicara keadilan yang mana kami tidak pernah merasakan keadilan untuk pelaut Indonesia,” tutupnya.
(Adit/MN)
