Published On: Sat, Jun 17th, 2017

Klaim Konservasi Laut dan Bertambahnya Stok Ikan harus Sejalan dengan Kesejahteraan Nelayan

Ilustrasi

MN, Jakarta – Di tahun 2020 Indonesia harus memiliki kawasan konservasi dengan luas 20 juta ha. Menurut pakar kelautan dari Universitas Hasanudin, Jamaludin Jompa, hal tersebut merupakan sebuah keniscayaan yang akan segera terwujud. Hingga akhir tahun 2012, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pun telah merilis kawasan konservasi 10,7 juta ha.

Konservasi merupakan upaya pemeliharaan dan pengembangan masyarakat pesisir serta menjaga keseimbangan alam. Sehingga sumberdaya laut baik berupa hewan mamalia dan tumbuhan, tanpa diusik habitatnya dan berdampak pada sustainability.

Terlebih pada era kepemimpinan Susi Pudjiastuti, sustainability selalu menjadi prioritas utama dalam menyelamatkan laut Indonesia. Sehingga kebijakan turunannya pun mengacu pada istilah tersebut.

Kehidupan nelayan akan mengalami kerugian akibat sumber daya ikan yang makin berkurang. Berkurangnya sumber pendapatan ekonomi akan mengakibatkan nelayan mencari ikan di wilayah lain. Bahkan termasuk membuat nelayan untuk memilih jalan singkat menangkap ikan. Penangkapan secara destruktif menjadi pilihan yang cepat dan menghasilkan ikan yang banyak.

Namun demikan, cara tersebut mengakibatkan kerusakan habitat ikan dan lingkungan laut semakin meningkat.  Menurut ketua Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto Samawa dalam siaran persnya, lemahnya peran pemerintah dalam mendorong kebijakan pemanfaatan sumber daya alam menjadi celah bertambahnya tingkat kerusakan.

“Apalagi masyarakat pesisir yang makin terhimpit secara ekonomi membuat kesadaran mengelola lingkungan pesisir semakin rendah. Situasi itu kemudian mendorong masyarakat pesisir terjebak pada ruang kemiskinan,” ujar Rusdianto di Jakarta (17/6) yang mengutip pernyataan salah satu pakar.

Hasil kajian KKP menyebutkan bahwa penduduk miskin di Indonesia kebanyakan di wilayah pesisir dengan jumlah 7,9 juta atau 25 persen dari penduduk miskin di Indonesia.

Pada saat bersamaan, kerusakan lingkungan pesisir dan laut juga terus meningkat. Hasil kajian Lembaga Pengetahuan Indonesia (LIPI) menemukan sekitar 30,4 persen kondisi terumbu karang mengalami kerusakan. Hanya 5,29 persen yang berada dalam kondisi baik.

Rusdianto mengungkapkan bahwa kontribusi WWF Indonesia untuk target global menjadi alasan untuk melarang alat tangkap ikan bagi nelayan baik tradisional maupun modern. WWF Indonesia bekerjasama dengan KKP  dalam mengurangi pengaruh industri ekstraktif dan non ekstraktif yang berada di dekat kawasan perlindungan laut.

“KKP membuat kebijakan pelarangan alat tangkap, karena didasarkan pada pertimbangan konservasi kawasan laut. Tujuan KKP mungkin dapat dipahami untuk regenerasi ikan-ikan dan menjaga ekosistem di sekitarnya. Namun paradigma konservasi kawasan laut ini dengan melarang alat tangkap membuat nelayan tertekan sehingga menurunnya hasil tangkapan ikan,” ulas dia.

Berdasarkan hasil kajian internalnya, yang dimaksud dengan merusak ekosistem, karena di kawasan 0-10 mil tersebut ada biota laut lainnya seperti terumbu karang yang keberadaannya sudah sangat dilindungi. Jika terumbu karang mengalami kerusakan, maka regenerasi ikan-ikan bisa terancam, mengingat selama ini terumbu karang menjadi rumah yang nyaman bagi ikan.

Peningkatan Stok Ikan

Rusdianto mengendus bahwa pelarangan alat tangkap untuk menjaga konservasi kawasan laut hanya sebuah modus.

“Melalui kerjasama KKP dengan WWF-Indonesia, pelarangan dengan alasan apapun membuat nelayan sangat tertekan, industri pengolahan ikan banyak tutup akibat pelarangan alat tangkap,” bebernya.

Sehingga dirinya berkesimpulan bahwa konservasi kawasan laut itu merupakan kedok Susi Pudjiastuti untuk melarang berbagai alat tangkap yang memiliki dampak pada menurunnya pendapatan nelayan.

“Apalagi Susi Pudjiastuti demi membela kebijakannya yang tidak menguntungkan bagi nelayan dan rakyat itu menyatakan bahwa stok ikan mencapai 19.7 juta ton/tahun. Padahal apa yang disebut Susi ini sebagai kebohongan publik,” pungkasnya.

Hal itu ditegaskan Susi Pudjiastuti saat konferensi pers beberapa waktu lalu. Dirinya mengklaim stok ikan lestari atau yang boleh ditangkap secara berkelanjutan di perairan Indonesia, terus merambat naik selama tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Senada dengan Rusdianto, Kabid Maritim dan Agraria Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Mahyudin Rumata menyatakan bertambahnya stok ikan itu beserta angka impor yang turun sejak 2015 dan bertambahnya konsumsi ikan nasional pada 2016 masih belum diiringi dengan tingkat kesejahteraan nelayan.

“Jika mengikuti asumsi KKP tentu ini sebuah prestasi atas apa yang menjadi kebijakan KKP selama ini terutama Pemberantasan Illegal Fishing yang akhirnya berdampak pada peningkatan stok ikan. Namun pertanyaaannya adalah klaim peningkatan stok ikan sejalan dengan peningkatan pendapatan nalayan? Sekali lagi ini menjadi tanda tanya,” seloroh Yudi biasa akrab disapa di Jakarta (17/6).

Ketika pemerintah merilis kenaikan stok ikan di perairan Indonesia namun di lain sisi nelayan masih belum sejahtera maka terbesit pertanyaan, ‘kekayaan laut itu milik siapa?’.

 

(Anug/MN)

About the Author

- Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom

Tulis Tanggapan Anda

Komentar menjadi tanggung jawab pembaca. Redaksi Maritimnews berhak melakukan moderasi terhadap komentar yang diberikan sesuai dengan etika jurnalistik.

XHTML:You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Silahkan isi kode captcha