Published On: Sun, Jul 2nd, 2017

KSOP Batam akan Mewujudkan Sinergi UPP Perhubungan Laut, Pemkot, dan BP Batam yang Lebih Erat

Salah satu sudut Kota Batam. (Foto: Batam News)

MN, Jakarta – Pembentukan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Batam akan terwujud seiring sinergisitas Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Sinergi ditingkatkan lebih erat lagi, guna merealisasikan “Batam, Menuju Bandar Dunia yang Madani” di masa mendatang.

Bagaimanapun suatu Bandar, baik pelabuhan atau bandara adalah pintu gerbang perekonomian bagi wilayah setempat, karenanya instansi yang berwenang di wilayah Batam berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Republik Indonesia, sebaiknya mereka fokus bersinergi/kolaborasi mengesampingkan ego sektoral demi kemajuan kota Batam itu sendiri.

Masalah ego sektoral akan membosankan dan tidak pernah kunjung usai, padahal jika mengetahui “isi” persoalannya justru membuat tersenyum bahkan tertawa. Kekuasaan dan kewenangan ego yang berakibat fatal bagi para Investor. Di sisi lain, masyarakat merindukan Batam menjadi kota kompetitor perekonomian dunia, seperti Singapura, negara tetangga terdekat.

Alih-alih menjalani Undang-Undang dan peraturan dibawahnya, namun over lapping kewenangan di Batam jelas terlihat, salah satunya terkait jasa labuh kapal di pelabuhan. Mengacu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, maka jasa labuh dipungut oleh UPT Ditjen Perhubungan Laut.

Namun pihak BP Batam selaku satu-satunya badan pengusahaan yang ditunjuk Pemerintah Republik Indonesia di Batam, juga melakukan pungutan uang jasa labuh kepada pihak Pelayaran. Pungutan uang jasa labuh berdasarkan Peraturan Kepala (Perka) Badan Pengusahaan (BP) Batam Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Layanan Lay Up Kapal.

Masing-masing pihak merasa benar dan berhak menerapkan pungutan uang jasa labuh kapal berdasarkan peraturan yang ada. Akhirnya pemilik kapal, dalam hal ini pihak Pelayaran berada pada situasi “tak nyaman dan khawatir”. Sebenarnya mau dibawa kemana roda perekonomian kota Batam kedepan? Belum lagi kita bicara mengenai birokrasi bagi investor di wilayah Batam.

Mengutip pernyataan akademisi di bidang ekonomi Dr. Mohamad Gita Indrawan, ST., MM pada acara Rembuk Akbar ‘Menyambut Impian Batam Menuju Otonomi Khusus’ di Sahid Batam Center Hotel & Conventionpada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 yang lalu, menyebutkan bahwa ekonomi Batam sudah jatuh, roboh (kolaps) akibat dari fungsi BP Batam dan Pemkot Batam yang memiliki dasar kewenangan sama.

Menurut Dr. Mohamad Gita Indrawan, ST., MM, akibat dualisme tersebut, para investor asing/luar negeri lebih memilih berinvestasi ke daerah lain di Provinsi Kepulauan Riau seperti daerah Tanjung Balai Karimun ketimbang di Batam.

Dua instansi, antara Pemkot Batam dan BP Batam, disebut akademisi ekonomi telah membawa kota Batam kolaps. Kemudian dimanakah seharusnya peran UPP Perhubungan Laut sesuai Undang-Undang (UU) nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang diberi wewenang sebagai Regulator, dapatkah menjadi berarti dan penting bagi roda perekonomian wilayah Batam?

Dalam UU nomor 17 tahun 2008, telah mengatur tentang pelayaran dari kapal hingga pelabuhan. Seyogyanya UU Pelayaran menjadi acuan masyarakat Indonesia, tidak terkecuali bagi kota Batam. Isi UU nomor 17 tahun 2008 jelas mengatur memgenai dunia usaha dibidang Pelayaran.

Kewenangan dan tugas Regulator (Otoritas Pelabuhan dan Syahbandar) sesuai UU nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran terbagi dalam dua kelompok kegiatan yaitu 1) Kegiatan Pemerintahan dan 2) Kegiatan Pengusahaan.
Kegiatan Pemerintahan seperti yang diatur dalam pasal 80 diuraikan seperti berikut :
a) Kegiatan yang menjalankan fungsi pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pelabuhan (mungkin yang dimaksud adalah kegiatan yang ada kaitannya dengan penyediaan jasa kepelabuhanan) yang dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan. (Pasal 80 ayat 3 jo Pasal 81 ayat 1) yaitu :
– Otoritas Pelabuhan (OP) atau
– Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP)
b) Kegiatan pemerintahan yang menjalankan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang dilaksanakan oleh Syahbandar. (Pasal 80 ayat 4)
c) Kegiatan pemerintahan yang menjalankan fungsi CIQ, yang dilakukan oleh masing-masing instansi yang bersangkutan yaitu Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina pelabuhan. (Pasal 80 ayat 5)
d) Kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap. (Pasal 80 ayat 2)
Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan terdiri dari (pasal 90 ayat 1) :
a) Kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP)
b) Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan (antara lain perkantoran, perhotelan, instalasi air bersih, listrik dan lain-lain)

Pembentukan KSOP Batam bukanlah sesuatu yang tidak mungkin terealisasi, seiring upaya sinergi dan kerjasama antara UPP Ditjen Perhubungan Laut, Pemkot Batam, dan BP Batam bersatu lebih erat, ditengah melemahnya perekonomian kota Batam. Kebersamaan untuk “Batam, Menuju Bandar Dunia yang Madani” serta Batam sebagai kota Industri.

Di negeri ini ‘semua bisa diatur’ itulah salah satu pernyataan dari seorang birokrat yang diplomatis: Adam Malik. Pernyataan cukup populer pada akhir era 60an hingga awal era 80an. Sedikit tambahan dari Maritimnews, bahwa kita harus pula sepakat menjadikan Hukum sebagai Panglima Tertinggi.

(Bayu/MN)

About the Author

- Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom

Tulis Tanggapan Anda

Komentar menjadi tanggung jawab pembaca. Redaksi Maritimnews berhak melakukan moderasi terhadap komentar yang diberikan sesuai dengan etika jurnalistik.

XHTML:You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Silahkan isi kode captcha