Masyarakat kian Teredukasi di Tengah Berdirinya banyak Organisasi Maritim
Ilustrasi
MNOL, Jakarta – Visi poros maritim dunia yang didengungkan oleh pemerintah pada 2014 silam ternyata membawa pengaruh positif dalam perubahan dinamika organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP). Kini, banyak OKP yang memiliki bidang kemaritiman atau bahkan organisasi baru yang berbasiskan maritim.
Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2017 ini, organisasi dan komunitas maritim yang tumbuh bak jamur di musim hujan itu sejatinya telah mendorong percepatan pembangunan budaya maritim sesuai dengan pilar poros maritim dunia.
Entah yang tujuannya hanya sekadar kegiatan sosial, formalitas, seremonial, atau pragmatis, dan sebagainya, namun sedikit banyaknya upaya pendidikan maritim secara informal yang dilakukan oleh berbagai organisasi dan komunitas maritim itu cukup membantu mengenalkan kemaritiman kepada khalayak ramai.
Menurut Sekjen Assosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) Ahlan Zulfakhri, makin banyaknya organisasi kemaritiman menjadi sebuah respons positif dari masyarakat yang perlu diapresiasi. Namun yang perlu diingat bahwa hadirnya wadah-wadah kemaritiman itu bukan hanya semata-mata menjadi sebuah gerakan yang dibuat secara “aji mumpung”mengingat visi pemerintah saat ini.
“Hadirnya wadah-wadah tersebut harapannya mampu menjadi pendorong terwujudnya kekuatan maritim Indonesia. Bukan hanya memiliki visi jangka pendek yang hanya memikirkan salah satu aspek,” ujar Ahlan.
Sambungnya, maritim ialah berbicara mengenai bagaimana pengelolaan yang berkelanjutan atau ada istilah Planet, Profit and People. Konsepsi ini yang mungkin dirasa ideal dan semangat pembangunan kemaritiman harus didorong ke arah sana.
Paramater kemaritiman pun bukan hanya dari satu sektor namun dapat dilihat dari berbagai sektor. Satu hal yang perlu digaris bawahi bahwa implementasi kebijakan maritim tidak bisa langsung dirasakan, namun baru bisa dirasakan pada masa yang akan datang.
“Untuk itu peran pemuda dan organisasi dalam agenda-agenda strategis kemaritiman perlu dilibatkan secara utuh bukan hanya sekadar dijadikan operator politik saja tetapi juga berperan aktif dalam penentuan kebijakan-kebijakan yang diambil,” tandas Ahlan.
Kendala dari tumbuhnya organisasi dan komunitas itu ialah sifatnya yang informal, maka arah, tujuan hingga manajemen baik pra dan pasca pendidikan pun tak terlihat. Maka dari itu, sudah sepatutnya, ke depan metode-metode seperti itu yang berbentuk gerakan alamiah dari masyarakat perlu diakomodir dan dikoordinir dengan baik serta secara berkesinambungan.
Meskipun jauh sebelumnya, komunitas binaan TNI AL seperti Saka Bahari dan organisasi keprofesian di bidang maritim sudah lama berdiri, tetapi kehadiran komunitas-komunitas baru itu kian memberi nuansa dan semangat baru dalam menyongsong babak baru kemaritiman Indonesia.
Masih kata Ahlan, walaupun terdiri dari berbagai warna, namun mereka diikat oleh satu kata kunci, yaitu ‘maritim’. Sudah pasti hal tersebut menjadi potensi yang luar biasa bagi perkembangan pembangunan karakter maritim Indonesia.
“Jika sepuluh tahun lalu mungkin sebagian besar masyarakat kita masih tabu terhadap istilah ‘maritim’, namun hari ini dari ujung ke ujung, ruang-ruang kampus dan sekolah, ‘maritim’ menjadi kata yang senantiasa mengisi diskusi mereka. Bahkan media masa baik cetak maupun elektronik juga tak henti-hentinya menggelorakan semangat kemaritiman,” beber Ahlan.
Trend Abad 21
Ibarat suatu habit (kebiasaan) dan euphoria, maritim senantiasa menjadi trend bagi kehidupan di abad 21 saat ini. Di luar negeri, setiap negara besar pun cenderung mengarah kepada trend maritim seluruhnya.
Indonesia baru merintis kembali setelah terlelap selama puluhan tahun dengan karakter kontinental. Dalam dunia maritim, sebenarnya Indonesia bukan pendatang baru. Hanya saja di Indonesia terjadi fluktuasi yang dinamis.
Secara ilmiah, sifat atau karakter itu bersifat kekal, jadi yang berubah-ubah hanya kadarnya. Maka dari itu kemaritiman Indonesia tetap hidup di dalam sanubari rakyat Indonesia, walaupun untuk masa sekarang spektrumnya masih terbatas. Ke depan gelombang itu perlu diperbesar yang dibungkus dengan isu poros maritim.
“Jangan sampai semangat yang sudah demikian hebatnya harus kandas pada saat pengelolaan kebijakan kemaritiman khususnya mengenai pembangunan budaya dan SDM maritim tidak mampu mengatur kehadiran mereka,” tandas Ahlan lagi.
Lulusan Perkapalan Undip itu mengimbau kepada pemerintah dalam hal ini Kemenko Kemaritiman semestinya menjadi leader atau pamong dalam pembangunan maritim Indonesia. Instansi ini pun juga menjadi rumah bersama bagi seluruh komunitas maritim yang ada.
“Bahkan bukan hanya komunitas-komunitas maritim saja yang mampu digerakan oleh pemerintah melainkan musisi, seniman, pembuat film, guru sampai dengan pemuka agama pun harus mampu diakomodir untuk menyampaikan doktrin maritim,” pungkasnya.
(Adit/MN)
