Memahami Konektivitas Antar Pulau sebagai Tulang Punggung Poros Maritim

Ilustrasi konektivitas antar pulau.

Oleh: Achmad Rizal dan Asep Sahidin

MN, Bandung – Definisi konektivitas adalah ketersediaan transportasi yang memungkinkan orang dan barang mencapai berbagai tujuan dengan biaya umum yang wajar dan masuk akal. Secara teori diperlukan analisis konektivitas ex–ante yang memberikan pemahaman bahwa infrastruktur tersedia untuk mendukung jenis koneksi yang relevan. Analisis konektivitas ex–post akan terjadi jika koneksi sebenarnya telah terjadi.

Negara berkembang dengan kontur yang terdiri dari banyak pulau, memiliki kerentanan yang berasal dari populasi kecil (penduduk pulau), basis ekspor yang terbatas, ketergantungan yang lebih tinggi terhadap gangguan ekonomi global, serta sering terjadi bencana alam.

Banyak negara kepulauan menghadapi tantangan dalam konektivitas komunikasi karena keterpencilan dan tingginya biaya transportasi laut terbuka, yang dikombinasikan dengan populasi kecil, kepadatan penduduk rendah dan skala ekonomi rendah, di mana konsekuensinya seringkali menyebabkan biaya konektivitas lebih tinggi.

Kondisi geografis Indonesia yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, menyebabkan perlunya penguatan sarana dan prasarana kemaritiman untuk melakukan kegiatan distribusi barang dan sarana transportasi laut.

Sebagai perbandingan, pada tahun 1999 volume perdagangan yang melalui ALKI mencapai 21.480 milyar ton, meningkat menjadi 35 ribu milyar ton tahun 2010, dan mencapai 41 ribu milyar ton tahun 2014.

Sebesar seperempat perdagangan dunia dibawa oleh sekitar 50–60 ribu kapal dagang yang melintasi jalur lalu lintas perairan Indonesia setiap tahunnya (Ridhah Taqwa, 2014). Sampai saat ini terindikasi bahwa masih banyak inefisiensi dalam transportasi laut domestik Indonesia (Lukman adam, 2015).

Oleh karena itu, dunia cenderung tertarik menggunakan tenaga penyedia jasa logistik pihak ke tiga. Namun, di Indonesia hal ini nampaknya masih sulit dilaksanakan oleh satu perusahaan penyedia jasa logistik, mengingat banyak regulasi masih menghambat pembentukan satu perusahaan tunggal yang dapat menyediakan layanan-layanan logistik secara lengkap semacam itu.

Salah satu operator swasta mengeluh bahwa aturan yang ada sekarang mengharuskan mereka mendirikan empat perusahaan berbeda untuk empat jenis jasa logistik dan masing-masing perusahaan tersebut harus memiliki ijin operasional terpisah (angkutan truk, freight forwarder, kiriman kilat, dan pergudangan) agar dapat memberikan layanan logistik penuh sebagaimana diminta oleh sektor manufaktur di Indonesia.

Akibatnya, biaya operasional meningkat dan produk-produk dari Indonesia yang pada dasarnya berkualitas bagus dengan harga yang dapat diterima pasar menjadi tidak lagi berdaya saing dan sulit didapat oleh banyak calon pelanggan potensial.

Tingginya biaya logistik Indonesia menjadi beban bagi perusahaan penyedia jasa logistik, yang tentunya berimbas pula pada perusahaan manufaktur. Beban biaya transportasi muncul sejak proses memasok bahan baku sampai dengan proses paling hilir dari rantai pasok, yakni pengiriman barang jadi ke konsumen.

Inefisiensi dan keterbatasan sarana dalam aktivitas pelabuhan menyebabkan banyak biaya tambahan yang harus dikeluarkan (S. Bahagia, Sandee H, Meeuws R. State of Logistics Indonesia, 2013).

Saat ini, Indonesia terpaksa harus membayar ongkos mahal akibat buruknya kondisi keterhubungan berbagai sektor domestik (konektivitas domestik). Gejala tersebut dapat dilihat dari lebarnya kesenjangan laju pembangunan di setiap wilayah, kesenjangan harga-harga bahan pokok antar wilayah, serta menurunnya daya saing produk-produk domestik di pasar ekspor dan juga di dalam negeri sendiri.

Untuk meningkatkan kondisi konektivitas domestik ini, tidak hanya dibutuhkan investasi dalam arti pembangunan infrastruktur fisik namun juga investasi dalam bidang jasa yang saling terkait dalam rantai suplai (baik dalam suatu pulau, antar pulau, maupun internasional).

Satu cara untuk mendorong peningkatan investasi di bidang jasa konektivitas tersebut adalah dengan mengembangkan lingkungan regulasi domestik yang saling mendukung dan koheren sehingga mampu menarik investasi swasta di bidang jasa tersebut.

Keputusan bersama Direktorat Jenderal di Kementerian Tenaga Kerja, Transportasi, Koperasi, dan UKM mengenai stevedores (bongkar muat barang di pelabuhan) yang berlaku saat ini, telah menimbulkan ketidakpastian di bidang investasi.

Keputusan tersebut menyatakan bahwa layanan bongkar muat barang harus disediakan oleh koperasi pekerja pelabuhan. Keputusan ini dianggap telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan dalam penentuan biaya bongkar muat barang dari kapal kargo, termasuk juga memperkecil kemungkinan adanya inisiatif peningkatan layanan oleh para operator bongkar muat ini.

Lambatnya verifikasi dokumen kepabeanan sebelum kontainer tiba berakibat ke ketidakefisienan dan lambannya operasi di pelabuhan. Saat ini, Bea dan Cukai baru mengurus dokumen kepabeanan setelah kapal tiba di pelabuhan, dan kebiasaan itu telah menciptakan hambatan waktu yang serius bagi kelancaran lalu-lintas barang di pelabuhan-pelabuhan utama seperti Tanjung Priok.

Indonesia tidak pernah kekurangan ide serta strategi untuk meningkatkan konektivitas domestik. Hanya saja, kemampuan implementasi ide serta strategi itu masih patut dipertanyakan, karena terhambat rendahnya kapasitas birokrasi, lemahnya struktur kelembagaan, serta kurangnya dukungan politik dari lembaga tinggi.

Banyak peningkatan konektivitas terjadi karena persaingan yang diperkenalkan di banyak kawasan selama 15 tahun terakhir. Harga telah turun dan tingkat akses meningkat. Namun, tingkat persaingan sangat bervariasi di tiap-tiap kawasan dalam hal konsentrasi pasar.

Sampai batas tertentu, intensitas kompetisi akan selalu dibatasi pada kawasan karena ukuran pasar mereka yang kecil, dan ini tercermin dari fakta bahwa kebanyakan kawasan memiliki struktur pasar sendiri-sendiri. Untuk itu, diperlukan peraturan pengawasan yang kuat dengan infrastruktur yang solid dan berkelanjutan untuk bersaing secara efektif satu sama lain.

Sektor transportasi yang lancar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan berpengaruh terhadap investasi. Studi yang dilakukan oleh Oktaviani mengenai dampak investasi swasta dan pemerintah dengan fokus penelitian di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan dengan menggunakan model matematika ekonomi, yang hasilnya dipublikasikan tahun 2011 menyimpulkan bahwa kenaikan produktivitas akibat peningkatan investasi pemerintah maupun swasta akan meningkatkan kinerja ekonomi di tingkat nasional dan regional.

Naiknya produktivitas akibat investasi tersebut akan menurunkan tingkat harga, baik harga barang modal maupun harga output. Turunnya tingkat harga produk mengakibatkan terjadinya peningkatan daya saing industri dalam negeri di pasar internasional (Oktaviani, 2011).

Infografis pemahaman konektivitas antar pulau sebagai tulang punggung poros maritim.

 Perlunya Jaringan Komunikasi yang memadai

Terlepas dari tantangannya, Politik Maritim Indonesia semestinya membuat kemajuan yang mengesankan dalam meningkatkan konektivitas. Penggunaan komunikasi bergerak telah berkembang dengan pesat dan tersedia di banyak kawasan.

Dengan meningkatnya broadband internet (terutama melalui mobile broadband yang sekarang diluncurkan), konektivitas internasional juga turut meningkat, karena makin banyak kawasan yang terhubung ke jaringan kabel serat optik bawah laut, yang menurunkan biaya grosir dan meningkatkan kualitas layanan.

Meskipun terdapat variasi yang luas dalam tingkat perkembangan ekonomi antara kawasan, diperoleh fakta bahwa di seluruh kelompok pendapatan yang berada di beberapa kawasan, telah mengatasi perubahan ini dengan baik dan menunjukkan sektor teknologi komunikasi yang menguntungkan, dengan harga broadband yang relatif rendah yang dibangun di atas teknologi terkini dan menyediakan akses yang luas.

Ini bermakna, politik nasional harus memberikan prioritas tinggi pada bidang ini dalam rencana pembangunan nasional serta merancang strategi broadband dan teknologi komunikasi nasional yang sesuai, bersamaan dengan dukungan sisi permintaan untuk pembuatan konten lokal dan penggunaan layanan e-government.

Selain itu, memastikan keandalan dan kepercayaan penggunaan layanan internet cenderung menjadi prioritas karena penggunaan broadband meningkat, dan kawasan tertentu mungkin perlu memastikan bahwa tim tanggap darurat teknologi komunikasi yang efektif perlu dibentuk untuk merespons masalah keamanan.

Persyaratan untuk kesinambungan juga perlu diperiksa dalam konteks memiliki dampak luas dari peningkatan konektivitas tersebut. Jika manfaat ekonomi dan sosial yang lebih luas tidak diperhitungkan, maka kabel serat optik bawah laut mungkin tidak layak secara finansial untuk beberapa kawasan. Ini menjelaskan mengapa beberapa negara telah menggunakan hibah bantuan pembangunan dan pinjaman lunak untuk membangun koneksi serat optik.

Sama halnya dengan pesatnya evolusi teknologi, tingkat persaingan belum terlihat jelas berkesinambungan, serta perlu pemeriksaan tentang manfaat kompetisi dalam prisma yang lebih luas. Penting untuk menyelesaikan masalah ini akan sangat penting untuk menempa jalan menuju keberlanjutan teknologi informasi di kawasan kepulauan, seperti Wilayah Indonesia Timur.

Peran kunci akan dimainkan oleh masyarakat internasional dalam mendukung peningkatan konektivitas di sejumlah kawasan. Sejumlah inisiatif dan kemitraan internasional yang sudah aktif di bidang ini, telah diidentifikasi dalam penelitian ini. Mengingat keragaman yang ada di masing-masing kawasan tersebut, tantangan yang harus dihadapi adalah bahwa proyek mungkin terlalu luas dan tidak relevan untuk semua kawasan.

Dalam hal ini, proyek pembangunan mungkin akan lebih bermanfaat dengan pendekatan yang lebih terkonsentrasi, seperti berfokus pada daerah atau kawasan yang merupakan kawasan kepulauan.

Ke depan, bantuan akan terus dibutuhkan untuk proyek infrastruktur utama yang mendukung kabel internasional tambahan, serta tulang punggung serat nasional, terutama di negara-negara pulau mikro dan kawasan dengan pendapatan yang rendah.

Pada saat bersamaan, peningkatan konektivitas di banyak kawasan telah memicu tantangan yang lebih terkait dengan pengembangan keterampilan daripada keterbatasan perangkat keras. Ini adalah area di mana terdapat kebutuhan yang signifikan akan kemitraan pembangunan. Ini termasuk kebutuhan untuk membangun kapasitas pengaturan, terutama di lingkungan dengan ukuran pasar terbatas yang memerlukan pendekatan baru.

Ada juga kebutuhan mendesak untuk mengembangkan dan men-skala-kan aplikasi serta layanan di berbagai sektor untuk menyertai peningkatan bandwidth. Namun, di banyak kawasan, ada kekurangan pengembang perangkat lunak, serta wirausahawan inovatif, pakar manajemen perubahan, dan ekosistem start up yang memungkinkan ditemukan di negara-negara yang lebih besar.

Salah satu contoh bantuan pembangunan di bidang ini adalah Program Kewirausahaan untuk Inovasi di Karibia oleh Bank Dunia, yang membantu pengembangan teknologi tingkat tinggi melalui beberapa komponennya (World Bank, 2016).

Dalam hal mendukung strategi pengembangan teknologi informasi dan broadband secara lebih terbuka yang bersamaan dengan langkah menentukan kebutuhan kebijakan dan peraturan, dibutuhkan pertukaran informasi lebih lanjut.

Pentingnya keberadaan pertemuan para pihak di tingkat nasional dan regional untuk mengidentifikasi serta mendiskusikan isu-isu yang muncul harus terus didorong. Dorongan tersebut dapat melalui lokakarya kawasan kepulauan yang berlangsung di Forum Tata Kelola Internet regional dan global. Hal inilah yang meningkatkan daya saing kekuatan maritim kita.

Selain itu, implementasinya juga harus didampingi dengan kebijakan jangka menengah dan jangka panjang. Keunggulan daya saing China, antara lain berupa iklim investasi yang baik, inovasi dalam teknologi yang intensif, serta kuatnya penelitian dan pengembangan.

*Penulis adalah peneliti pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran.