Menko Luhut: Jangan Kaitkan BRI dengan Komunis
Presiden Jokowi berjabat tangan dengan Presiden Xi Jinping dalam Belt and Road Forum
MNOL, Beijing – Usai menghadiri pertemuan Forum Jalur Sutra atau Belt and Road Initiative (BRI), Menko Maritim Luhut Pandjaitan mengatakan forum ini hanya membicarakan hal-hal yang sudah jelas yaitu soal investasi China terhadap negara-negara yang menjadi mitranya.
“Pada forum Belt and Road Forum ini saya lihat, mungkin bisa dikatakan lebih baik dari APEC. Karena mereka membicarakan hal-hal konkret. Mereka (China) kan punya dana USD 3 triliun dan jika mereka mainkan USD 1 triliun saja itu bisa membangun perekonomian baru di berbagai negara,” kata Luhut di Beijing (16/5).
Kendati demikian Luhut tetap menekankan agar Indonesia tetap harus hati-hati. Pasalnya, sejauh ini Indonesia sudah mempertahankan posisi utang kurang 30% dari GDP.
Sehingga investasi China bukan bersifat pinjaman melainkan bantuan hibah kepada negara mitra. Sambung Luhut, kerjasama ini untuk memfasilitasi dan memberi kemudahan kedua belah pihak dalam saling memberi insentif, misalnya seperti tax holiday.
Lanjut Purnawirawan TNI AD itu, pemerintah menyadari, walaupun China bersedia menanamkan dananya di Indonesia, tetap kedaulatan nomor satu. Ia pun tetap akan waspada terhadap isu-isu sensitif seperti isu paham komunis dan pekerja China.
“Ada yang perlu diwaspadai ya mungkin isu komunis tapi sejujurnya di sini saya tidak melihat adanya bahaya komunis ini hingga bisa mengancam stabilitas dan keamanan negara kita,” terangnya.
China yang menggunakan model Partai Tunggal di mana, Partai komunis China (PKC) memiliki peranan penuh dalam arah kenegaraannya. Sehingga adanya Politbiro sangat berpengaruh dalam skema kebijakan apapun.
Kaitannya dengan Indonesia, pada tahun 1965 dibangun Poros Jakarta-Peking sebagai bentuk mesra Pemerintahan Sukarno dengan Pemerintahan RRC yang saat itu dipimpin oleh Mao Tse Tung. Hal itu, tentunya menjadi trauma di dalam negeri dan timbul kekhawatiran terbangunnya pola yang sama seperti dulu.
Tetapi lagi-lagi, Luhut menegaskan hal itu tak perlu dikhawatirkan. Lalu soal isu pekerja China yang datang berbondong-bondong ke tanah air, mantan Politisi Golkar ini juga menyatakan agar kita jangan terus memiliki buruk sangka atau phobia.
“Bagi kami, para pekerja kalau bisa orang Indonesia dan jika pun ada yang dari mereka, harus dilakukan alih teknologi sehingga nantinya setelah pekerjaan konstruksi selesai, jumlah mereka akan berkurang secara signifikan,” tandasnya.
Masih kata Luhut, alih teknologi adalah syarat yang diajukan Indonesia. Hal ini selain untuk meningkatkan keahlian para pekerja local juga membentuk etos kerja yang baik.
“Seperti yang di Morowali, mereka bahkan membuat satu politeknik untuk masyarakat sekitar. Lalu kemarin mereka juga minta untuk bisa bekerjasama dengan LEN (Lembaga Elektronik Nasional) untuk sistem sensor api (firing system), tetapi tetap dasar kerjasamanya harus alih teknologi,” bebernya.
Mengejar Investasi
Sebanyak 29 kepala negara/pemerintahan dan pimpinan organisasi internasional berkumpul membahas sinergitas kebijakan dengan konsep BRI dalam forum yang berlangsung 14-15 Mei 2017 di Ibukota China tersebut.
“Banyak negara lain yang sudah mendapatkan dana investasi ini, mungkin masih banyak negara yang ingin mendapatkannya juga. Yang sudah dapat antara lain negara Saudi Arabia misalnya, mereka membeli sebagian Saudi Aramco, Pakistan mendapat hingga USD 62 miliar, Malaysia dapat lebih dari USD 30 miliar, Filipina juga mendapat lebih dari USD 20 miliar,” jelas Luhut.
Lebih lanjut, pria asal Sumatera Utara tersebut mengemukakan yang dihasilkan dari keikutsertaan Indonesia pada forum ini adalah respons yang baik dari China pada beberapa proyek dan paket yang ditawarkan.
“Beberapa proyek yang direspons sangat baik, seperti proyek terintegrasi di Bitung, kemudian di Sumatera Utara yang juga merupakan proyek terintegrasi, membuka konektivitas di sana. Lalu ada juga proyek listrik dan pembangunan kawasan industri di Kalimantan Utara,” paparnya.
Ia mengatakan Presiden Joko Widodo juga sudah memerintahkan (para menteri) untuk mempersiapkan proyek-proyek tersebut. “Waktu pamit kepada Presiden Xi Jinping kemarin, Presiden Joko Widodo mengatakan mungkin bulan depan akan mengirim tim dari Indonesia untuk menindaklanjutinya,”imbuh dia.
Kerjasama yang dihasilkan dari forum ini di antaranya membuat produk baru sehingga diharapkan akan memberi keuntungkan bagi Indonesia. Intinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Menko Luhut mengatakan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat akan mengumumkan hasil dari kehadiran Indonesia pada acara ini.
“Kita tunggu saja keterangan resmi dari Presiden dalam waktu dekat, jumlahnya bisa dikatakan cukup besar,” pungkasnya.
(Ari/MN)
