Menko Luhut Tegaskan masalah Sampah Laut dalam Dialog Kemitraan Konferensi Kelautan Dunia
Menko Luhut dalam Konferensi Kelautan Dunia di New York
MN, New York – Menko Maritim Luhut Pandjaitan memimpin Dialog Kemitraan (Partnership Dialogue) pertama di Konferensi Kelautan Dunia PBB, New York, Senin (5/6). Di dalam dialog yang bertajuk “Menangani Polusi Laut” tersebut, Menko memimpin bersama dengan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Vidar Helgesen.
Dialog kemitraan ini digelar untuk mendukung implementasi Sustainable Development Goals 14 (SDG 14), yakni untuk melestarikan pemanfaatan laut dan sumber daya kelautan. Hal ini penting untuk dilakukan agar tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.
Dalam dialog itu ada sekitar 21 negara yang diwakili oleh beberapa kepala negara, wakil perdana menteri, menteri, wakil menteri negara-negara anggota PBB yang hadir.
Sebagai Ketua Dialog Kemitraan, Menko Luhut menyampaikan betapa seriusnya sampah plastik dan mikroplastik sebagai ancaman terbesar pada keberlangsungan laut dan keanekaragaman hayati pesisir. Sebagian besar faktor penyebab pencemaran sampah plastik itu adalah buruknya manajemen sampah di darat serta aktivitas masyarakat di wilayah pesisir atau sebagian kecil sampah yang berasal dari kapal.
“Langkah paling efektif untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melakukan upaya pencegahan untuk mengurangi produksi sampah yang berjenjang dan melibatkan beragam pemangku kepentingan mulai dari tingkat lokal, provinsi, nasional hingga internasional,” tegas Menko Luhut di depan audiens.
Kepada peserta dialog, Menko pun memberikan contoh upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk mengatasi masalah sampah laut ini.
“Kami telah melakukan survey bersama dengan Bank Dunia dan pemerintah Denmark di 15 kota di Indonesia untuk mengatasi masalah sampah laut serta melakukan riset dengan AS untuk mengetahui kandungan plastik di dalam perut ikan di kedua negara,” sebutnya.
Hasilnya, lanjut Menko Luhut, menunjukkan bahwa sampah plastik laut yang mencemari perairan kami merupakan masalah yang nyata.
“Tapi pada saat yang sama, kami juga menemukan di beberapa pulau, bahwa 2/3 jumlah botol plastik yang mencemari pulau-pulau itu berasal dari perairan sejauh Asia Selatan,” keluhnya.
Oleh karena itu, Menko Luhut menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin tinggal diam melihat kenyataan itu.
“Pemerintah Indonesia telah menyusun Rencana Aksi Nasional untuk Menanggulangi sampah Plastik Laut,” ujar Menko Luhut.
Rencana Aksi Nasional tersebut disusun dalam dalam lima pilar, yakni perubahan perilaku, mengurangi produksi sampah di darat, mengurangi produksi sampah dari aktivitas di laut, mengurangi produksi dan penggunaan sampah, serta meningkatkan mekanisme pendanaan, reformasi kebijakan dan penegakan hukum.
“Desain, proses dan implementasi Rencana Aksi Nasional itu melibatkan berbagai pemangku kepentingan yakni LSM dan kerjasama lintas sektor dalam skala nasional,” tutur Menko serius.
Terakhir, Menko Luhut mengajak semua hadirin untuk mengatasi masalah sampah plastik di laut secara bersama-sama. “Sampah plastik laut merupakan bencana yang mengancam kita secara perlahan-lahan,” ujarnya menambahkan.
Maka dari itu, tutupnya, diperlukan langkah yang komprehensif di level nasional maupun global untuk mengatasi masalah tersebut.
Dan negara-negara peserta dialog mengaku siap melakukan langkah bersama pada tingkat regional dan global. Ringkasan hasil dialog kemitraan ini akan disampaikan dalam sidang paripurna (Plennary Meeting) yang akan dilaksanakan secara tertutup pada Hari Jumat (9/6) mendatang.
(Adit/MN)
