Menko Luhut: Tidak ada Invasi China dalam konsep OBOR
Menko Luhut
MNOL, Jakarta – Menko bidang Kemaritiman, Luhut B. Pandjaitan mengatakan masyarakat jangan diberi informasi yang keliru tentang negara China, One Belt One Road (OBOR). Tidak ada invasi dalam bentuk apa pun dari pola ini.
“Bisnis itu kan gak mengenal invasi, jangan rakyat diberikan informasi yang keliru,” ujarnya kepada wartawan di sela kegiatan Rakornas Maritim di TMII, Jakarta, Kamis (4/5/2017).
Seperti diketahui China saat ini sedang gencar melakukan kerja sama dengan negara-negara di Asia untuk menjalin jaringan di wilayah ini yang betujuan untuk membangun jalur sutra maritim. Dan anggapan publik pun merebak bahwa poros maritim dunia hanyalah bagian dari jalur sutra maritim-nya China.
“One Belt One Road ini China memberikan dana proyek beberapa negara seperti ke Pakistan sebesar 47 miliar dolar, Malaysia 27 miliar dolar dan ke Filipina 24 miliar dolar, nah ke Indonesia belum ada. Banyak yang sudah ribut kita digelontorkan uang oleh China dan segala macam. Kami berpikir kenapa kita tidak seperti itu juga,” tandasnya.
Purnawirawan TNI AD itu menyebutkan bentuk manfaat dari OBOR itu bisa kerja sama proyek dan banyak hal. Ia mengimbau agar rakyat Indonesia tidak perlu khawatir soal itu. “Tetapi proyek tersebut tetap milik kita, mereka bisa mengelola beberapa tahun. China juga akan membeli saham Saudi Aramco hampir sebesar 80 miliar dolar,” bebernya.
China menaruh dana besar di Asia untuk beragam proyek infrastruktur maritim dalam program ini. Dengan rute daratnya yang melalui Eurasia, sehingga proyek ini dinamakan “One Belt One Road”. Ini pun merupakan tindak lanjut dari kebesaran imperium China pada era Laksamana Cheng Ho di abad 15 yang menguasai dua jalur, yakni jalur darat antara Asia-Eropa dan jalur pelayaran antara Samudra Hindia dan Pasifik.
Maka dari itu, China memandang Indonesia sebagai mitra penting dalam upaya ini. Bahkan negara-negara mayoritas Islam pun mendukung dan bekerja sama dalam proyek ini.
“Pakistan dan Malaysia itu negara-negara dengan jumlah penduduknya terbanyak beragam Islam, tapi di sana tidak ada yang ribut,” imbuhnya.
Dalam sejarah Nusantara, pengaruh budaya China banyak merasuki pola kehidupan masyarakat di kepulauan ini. Bahkan penyebaran agama Islam di Nusantara memasuki gelombang besarnya saat pelayaran muhibah Laksamana Chong Ho ke beberapa tempat di Nusantara.
Menuurt beberapa catatan,beberapa Wali Songo pun merupakan keturunan China yang memang diutus oleh Laksmana cheng Ho untuk menyebarkan Islam di Nusantara.
Kemudian soal investasi, Menko Luhut mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan sektor mana saja yang cocok untuk investasi negara tersebut jika akhirnya Indonesia ikut OBOR ini.
“Kita mau coba buat outer ringroad Bali dengan lapangan terbangnya, kita minta dia investasi. Tenaga kerja dari sana tidak apa-apa, tapi dalam jangka waktu tertentu jumlah tenaga kerjanya dikurangi,” pungkas mantan Politisi Golkar ini.
Geliat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Menko Luhut juga mengatakan, Indonesia mendapat apresiasi berkat pencapaian dalam memajukan pertumbuhan ekonominya.
“Kami laporkan bahwa kami baru kembali dari spring annual meeting di Washington. Dari paparan yang disampaikan petinggi dunia, baik menteri ekonomi, menteri keuangan, dan gubernur sentral bank semua memberikan apresiasi terhadap pencapaian Indonesia,” kata Menko Luhut
Direktur IMF, Christine Lagarde memuji fundamental ekonomi Indonesia sejak dipimpin Presiden Joko Widodo. Kepada Menko Luhut, Lagarde mengatakan bahwa Presiden Widodo sebagai pemimpin, lain dari yang lain, Presiden Jokowi mengerti secara makro dan dia bekerja secara detail, dan dia bekerja dengan hati.
“Di dalam G-20, meski memang dalam basis data keekonomian kita jauh lebih baik dari India dan China, namun Lagarde meminta untuk bertemu Presiden (Joko Widodo) nanti saat berkunjung ke Beijing,” katanya.
Atas dasat itulah banyak negara termasuk China mengincar Indonesia sebagai mitra kerjanya. Tentunya bukan maksud untuk saling ekspansi atas dasar neo kolonialisme dan imperialisme dalam hubungan antar negara melainkan untuk saling memajukan untuk menciptakan kesejahteraan bersama.
(Sutisna/MN)
