Published On: Sun, Dec 10th, 2017

Menyambut Peluang menjadi Pekerja Perwira Kapal Dunia

Oleh: Dedi Gunawan Widyatmoko, S.E.*

Ilustrasi

MN – Keinginan menjadi seorang pelaut dan mengarungi samudera adalah budaya bahari dasar yang memunculkan era petualangan dan penemuan dunia baru seperti penemuan Benua Amerika oleh Christopher Columbus di abad 15. Keinginan untuk berlayar dan menaklukkan dunia juga menjadi faktor penyebab berjayanya bangsa-bangsa Eropa dengan era kolonialisme-nya. Fakta-fakta tersebut menjadi bukti kebenaran ungkapan AT Mahan (ahli strategi laut dari Angkatan Laut Amerika Serikat abad 19) yang terkenal yaitu “whoever rules the waves rules the world”, siapapun yang menguasai lautan akan menguasai dunia.

Di Indonesia, minat untuk menjadi pelaut (seafarer) masih tergolong rendah dengan melihat perbandingan jumlah penduduk, tingginya angka penganguran dan jumlah masyarakat yang bekerja menjadi pelaut. Data terakhir menyebutkan bahwa dengan jumlah penduduk mendekati 259 juta jiwa, Indonesia tercatat memiliki angka pengangguran 7 juta (tradingeconomics.com).

Akan tetapi, besarnya jumlah penduduk tersebut tidak sebanding dengan besarnya jumlah pelaut dari Indonesia apabila dibanding negara lain. Data jumlah Pelaut Indonesia yang bekerja di kapal dagang internasional sebanyak 1,7 juta dan hanya menempati posisi ketiga setelah China dan Filipina (ics-shipping.org).

International Chamber of Shipping (ICS) juga mencatat bahwa terdapat kekurangan untuk Perwira Kapal di angka 16.500 Perwira.  Dengan besarnya angkatan kerja yang dimiliki dan masih terbukanya peluang untuk menjadi Perwira Kapal, Indonesia bisa mengambil kesempatan ini sebagai jalan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan eksistensi di dunia pelayaran internasional.

Ilustrasi

Dengan signifikanya jumlah pelaut Indonesia di dunia pelayaran juga akan menjadi faktor yang diperhitungkan oleh negara lain berkaitan dengan potensi Indonesia sebagai Bangsa Maritim.

Dua hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menumbuhkan budaya bahari dan menjawab masih terbukanya peluang kerja di sektor pelayaran adalah : meyakinkan perlindungan terhadap hak-hak para Pelaut Indonesia dimana pun berada. Kemudian juga membekali masyarakat yang berminat menjadi pelaut dengan kemapuan Bahasa Inggris yang cukup.

Perlindungan Terhadap hak-hak  Pelaut Indonesia

Adanya berita-berita tentang penyanderaan ABK, hak-hak pelaut yang tidak terpenuhi dan terlantarnya ABK kapal berkewarganegaraan Indonesia di beberapa negara lain menjadi faktor yang tidak menguntungkan dalam upaya menumbuhkan budaya bahari. Berita-berita tersebut haruslah dijawab oleh pemerintah dengan upaya yang nyata dalam menjamin keselamatan dan melindungi hak-hak pelaut berkewarganegaraan Indonesia dimana pun berada.

Sebagaimana bidang-bidang kerja lain, bekerja sebagai pelaut juga harus mendapat perlindungan keselamatan, hak mendapatkan layanan kesehatan, hak mendapatkan gaji yang layak, hak cuti, hak tunjangan pensiun dll.  Perlindungan terhadap hak-hak para pelaut ini haruslah menjadi urusan pemerintah dalam rangka melayani warga negaranya.

Pada level internasional, perlindungan hak-hak pelaut ini diatur dalam Maritime Labor Convention/Konvensi Pekerja Maritim yang merupakan hasil dari konferensi yang dilaksanakan oleh International Labor Organization (ILO)/Organisasi Pekerja Internasional yang dilaksanakan pada Februari 2006 (biasa disingkat MLC 2006). MLC 2006 ini berkekuatan mengikat secara internasional sejak tanggal 20 Agustus 2013.

Pasal-pasal dalam MLC 2006 mengatur hampir semua aspek untuk melindungi hak-hak pekerja maritim. Aspek-aspek yang diatur dalam MLC di antaranya: syarat minimal untuk seseorang bekerja di kapal; persyaratan kontrak kerja antara pekerja dengan owner kapal; syarat akomodasi, sarana rekreasi, layanan kesehatan, kesejahteraan dan perlindungan keamanan di kapal; dan aturan-aturan mengenai penegakkan ketentuan-ketentuan tersebut.

Indonesia sudah meratifikasi MLC 2006 ini tertanggal 12 Juni 2017, namun masih akan diberlakukan (in force) pada 12 Juni 2018 (www.ilo.org). Pemerintah dan DPR sudah sama-sama setuju untuk meratifikasi MLC 2006 dan menjadikannya UU RI dengan disahkanya UU nomor 15 tahun 2016.

UU ini adalah wujud komitmen Pemerintah untuk melindungi WNI pekerja maritim dimana pun berada dan memperjelas kewajiban owner dari usaha perkapalan yang mempekerjakan mereka.

Langkah meratifikasi MLC 2006 ini merupakan langkah yang bagus dalam melindungi hak-hak perkerja maritim akan tetapi masih perlu diikuti dengan program-program yang nyata untuk penegakkanya. Adanya negara-negara yang berstatus flag of convenience (FOC) seperti Liberia dan Panama yang begitu mudah menerima pendaftaran kapal dari berbagai penjuru dunia, tetapi tidak melakukan prosedur akan membuat sulit upaya penegakkan hak-hak pekerja kapal.

Dengan pertimbangan itulah, Indonesia harus melindungi hak-hak warga negaranya yang bekerja di kapal sesuai dengan ketentuan MLC 2006. Terutama perlu mewaspadai perlindungan mereka yang bekerja di kapal berbendera negara yang tergolong FOC tersebut.

Upaya perlindungan ini perlu direncanakan dengan baik dengan melibatkan berbagai instansi. Perlu adanya kerjasama dan sharing data antara Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi dan juga Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (dalam hal ini Otoritas Pelabuhan). Upaya perlindungan terhadap pekerja maritim bisa ditegakkan salah satunya dengan inspeksi dari Otoritas Pelabuhan (Port Authority) ketika kapal tempat mereka bekerja sedang sandar.

Inspeksi ini harus ditindaklanjuti dengan upaya yang tanggap (responsive) dari instansi-instansi pemerintah tersebut di atas. Koordinasi yang bagus dengan Otoritas Pelabuhan di berbagai pelabuhan di dunia menjadi hal yang penting dalam upaya perlindungan hak-hak pekerja maritim Indonesia ini.

Pelatihan Bahasa Inggris untuk Pekerja Maritim Indonesia

Mengingat masih terbukanya kesempatan bekerja di kapal-kapal dagang di seluruh dunia pada level Perwira, Pemerintah perlu menyambutnya dengan membekali kemapuan Bahasa Inggris bagi Pelaut Indonesia. Selain kualifikasi standar sesuai dengan profesi mereka misalnya Ahli Nautika (ANT-D sd ANT-I), Ahli Teknik (ATT-D sd ATT-I) dan sertifikat-sertifikat profesi sebagai pelaut lainya, perlu upaya peningkatan kemampuan Bahasa Inggris untuk para Pelaut Indonesia supaya mereka bisa bersaing dalam mengambil pasar tenaga kerja dunia.

Bahasa Inggris menjadi bahasa utama di kapal internasional

Tidak bisa dipungkiri bahwa kemapuan Bahasa Inggris menjadi sangat penting di era globalisasi ini. Bahasa Inggris menjadi bahasa yang digunakan di dunia internasional. Untuk pekerja maritim, kemapuan Bahasa Inggris menjadi demikian penting untuk bisa diterima bekerja di kapal-kapal yang belayar antar negara.

Dengan pertimbangan itulah, perlu adanya upaya pemerintah untuk membekali para Pelaut Indonesia terutama yang layak menjadi Perwira Kapal dengan kemampuan Bahasa Inggris supaya mereka bisa bersiang dengan pekerja-pekerja maritim lainya dari negara lain, misalnya China dan Filipina. Upaya ini bukanlah upaya yang sia-sia karena income yang mereka peroleh akan menambah signifikan pemasukkan devisa yang masuk ke Indonesia.

Kesimpulan

Dengan masih terbukanya kesempatan menjadi Perwira Kapal dagang di dunia, upaya perlindungan WNI yang bekerja menjadi pelaut dimana pun berada dan peningkatan kemampuan Bahasa Inggris mereka harus menjadi program pemerintah. Dua upaya ini pasti akan meningkatkan semangat para pemuda Indonesia untuk menjadi Perwira Kapal yang berarti juga tumbuhnya budaya bahari di kalangan pemuda.

Menjadi Pelaut (Perwira Kapal) akan menjadi pilihan profesi yang menarik untuk pemuda selain profesi-profesi umum yang sudah ada. Profesi ini memberikan kesempatan untuk berpetualang ke seluruh dunia.

Dengan meningkatnya minat menjadi Pelaut di kalangan Pemuda Indonesia, maka prosentase Pekerja Maritim Indonesia pasti akan menggeser posisi China dan Filipina. Keberhasilan upaya ini juga akan menjadi solusi nyata dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia yang masih tinggi. Dengan demikian, eksistensi Indonesia sebagai “Poros Maritim Dunia” akan menjadi lebih nyata. Jalesveva Jayamahe.

 

*Penulis adalah Siswa Program Master of Maritime Policy di ANCORS (The Australian National Centre for Ocean Resources and Security), University of Wollongong, Australia.

 

About the Author

- Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom

Tulis Tanggapan Anda

Komentar menjadi tanggung jawab pembaca. Redaksi Maritimnews berhak melakukan moderasi terhadap komentar yang diberikan sesuai dengan etika jurnalistik.

XHTML:You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Silahkan isi kode captcha