Published On: Fri, Sep 29th, 2017

Menyoal Pembangunan Kemaritiman Berwawasan Kependudukan

 

Aktivitas Nelayan Dalam Mengelola Sumberdaya Perairan.

Oleh: Achmad Rizal dan Izza Mahdiani Apriliani*

MN – Sumberdaya Kemaritiman, merupakan aset pembangunan Indonesia yang penting. Kontribusi sektor maritim Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional berpotensi tumbuh tinggi.

Diharapkan, hal ini menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Industri perikanan dan kelautan mempunyai peran strategis bagi perekonomian nasional. Diperkirakan, pada tahun 2025, potensi 11 sektor kemaritiman Indonesia mencapai US$ 1,3 triliun per tahun dengan penyerapan tenaga kerja 45 juta orang (Komite Ekonomi dan Industri Nasional, 2017).

Sementara, sumber daya darat seperti hutan dan lahan semakin terbatas akibat alih fungsi, eksploitasi yang berlebihan, dan kebakaran hutan. Disamping itu, pertambahan populasi penduduk (masyarakat pesisir) meningkat pesat mendorong tekanan terhadap sumberdaya pesisir dan laut semakin besar. Diperkirakan 60 % dari populasi Indonesia bermukim di pesisir, dan 80 % dari pembangunan Industri mengambil tempat di pesisir (Neumann 2014).

Secara sederhana, yang dimaksud dengan pembangunan kemaritiman berwawasan kependudukan adalah pembangunan kemaritiman yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk (masyarakat) lokal yang ada. Penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan kemaritiman. Penduduk harus dijadikan subjek dan objek pembangunan kemaritiman tersebut.

Pembangunan oleh penduduk dan untuk penduduk, merupakan jargon yang sudah lama didengar, namun masih mengalami banyak hambatan dalam pelaksanaannya. Sudah saatnya jargon tersebut diimplementasikan dengan sungguh-sungguh jika kita tidak ingin mengalami krisis ekonomi yang berakibat pada problem disintegrasi bangsa lebih hebat lagi di masa mendatang.

Dengan demikian, salah satu indikator keberhasilan pembangunan kemaritiman harus diubah dari sekedar GNP atau GNP per kapita menjadi aspek kesejahteraan atau memakai terminologi UNDP adalah HDI (Human Development Index). Memang dengan memakai strategi pembangunan berwawasan kependudukan untuk suatu pembangunan akan memperlambat tingkat pertumbuhan ekonomi. Namun ada suatu jaminan bahwa perkembangan ekonomi yang dicapai akan lebih berkesinambungan (sustainable).

Sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan membawa pada ketimpangan ekonomi. Industrialisasi dan liberalisasi yang terlalu cepat memang akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas, namun sekaligus juga meningkatkan pengangguran dan setengah menganggur, sebagaimana terlihat sekarang di Indonesia. Dengan memakai pendekatan pembangunan berwawasan kependudukan, Indonesia sudah seharusnya mengedepankan sektor-sektor berbasis sumberdaya alam (resources-based sector) dalam arti yang luas, dibandingkan dengan mengedepankan sektor industri berteknologi tinggi. Dukungan sumberdaya alam pesisir Indonesia sangat memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Demikian pula, jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar (ke-4 terbesar di dunia) harus dapat dijadikan pasar bagi produk industrinya sendiri.

Pengembangan industri yang menghasilkan barang dan jasa yang sederhana dan murah akan mendapatkan konsumen yang besar.

Demikian pula lokasi pembangunan harus diatur agar dapat memacu pembangunan manusia Indonesia secara keseluruhan bukan hanya penduduk di pulau-pulau besar dan pada penduduk saja. Prinsip ini sekali lagi dalam jangka pendek berdampak pada penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi karena besarnya investasi yang harus dilakukan di daerah baru, namun lebih menjamin kesinambungan pembangunan dalam jangka panjang.

Yang lebih mendasar lagi adalah kesungguhan pemerintah untuk membangun sumberdaya manusia Indonesia. Kesungguhan untuk membangun penduduk melalui pembangunan kesehatan dan pendidikan. Human Capital (kesehatan dan pendidikan) sudah lama diketahui berkaitan erat dengan perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara.

Namun jika diperhatikan bahwa selama ini pemerintah lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan pembangunan pendidikan, misalnya. Persentase pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dibandingkan dengan GNP misalnya tergolong yang terendah di kawasan ASEAN. Antara tahun 2010-2015 data memperlihatkan bahwa investasi untuk pendidikan rata-rata hanya sekitar 3,8 persen dari GNP per tahun.

Sementara Indonesia sangat agresif dalam melakukan investasi di bidang infrastruktur (padahal karena hal ini, kerusakan sumberdaya alam semakin meningkat). Laju investasi infrastruktur di Indonesia telah naik dengan cepat, meningkat sebesar 43,6 persen dalam dolar AS dan naik menjadi 2,5 persen dari PDB pada tahun 2015. Angka ini tertinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, kecuali Singapura.

Prediksi peningkatan belanja sektor infrastruktur jika dibandingkan dengan periode lima tahun sebelumnya; tingkat pertumbuhan tahunan gabungan/compound annual growth rate (CAGR) investasi sektor infrastruktur periode 2014-2019 diprediksi mencapai 9,5%. Pengeluaran sektor infrastruktur akan meningkat dari US$ 57 miliar pada tahun 2014 menjadi US$ 90 miliar pada tahun 2019 dan US$139 miliar pada tahun 2025.

Jika memakai data PDB maka investasi untuk pendidikan di Indonesia adalah sekitar 2,95 persen dari PDB, sedangkan negara ASEAN lainnya telah melakukan investasi lebih dari 4 persen dari PDB mereka di bidang pendidikan. Dampaknya adalah kebanyakan tenaga kerja Indonesia menjadi tenaga kerja tidak terampil. Pembangunan sumber daya manusia sangat relevan dengan situasi krisis saat ini dengan adanya penurunan derajat kesehatan penduduk dan tingginya drop-out sekolah, terutama di daerah-daerah pesisir dan kepulauan.

Namun kiranya penyediaan dana untuk kedua sektor tersebut tidak semata dikaitkan dengan program JPS (Jaringan Pengaman Sosial), namun harus diberikan prioritas yang lebih besar secara lebih berkesinambungan.

Pada akhirnya sekali lagi perlu ditekankan bahwa untuk menghindari krisis yang sama di masa mendatang, di samping upaya pemulihan ekonomi sebagaimana yang telah dilakukan pada saat ini, pemerintah perlu melakukan reorientasi pembangunan dengan lebih menekankan pada pembangunan berwawasan kependudukan atau pembangunan berwawasan sumber daya manusia.

Dengan demikian dinamika kependudukan seperti struktur usia, persebaran, struktur lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya, harus dijadikan landasan dalam kebijaksanaan pembangunan kemaritiman nasional. Dan oleh karenanya, pembangunan kemaritiman, sebagai salah satu tulang punggung pembangunan nasional, tentunya haruslah memiliki wawasan kependudukan dalam platform kebijakannya. Ini berarti pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi dan kondisi sumber daya yang ada, sekaligus potensi dan kondisi sosial yang ada pula.

Tentunya, ini sejalan dengan arah pembangunan daerah dan desa, yang sedang di implementasikan. Untuk itu dibutuhkan ketersediaan data kependudukan mikro pada tingkat kabupaten/kota atau lebih rendah. Karena, tanpa adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk menyediakan informasi kependudukan pada tingkat tersebut maka pembangunan kemaritiman yang berwawasan kependudukan tidak akan berjalan secara optimal.

Community Driven

Berdasarkan hal di atas, pada masa mendatang penghampiran (aproach) pembangunan kemaritiman sudah seyogyanya; mengacu pada kaidah Community driven jika kita ingin mewujudkan suatu pola pembangunan berkeadilan dan bertanggung jawab. Artinya, politik pembangunan kemaritiman nasional benar-benar berpijak pada realitas bangsa saat ini. Sehingga proses pembangunan benar-benar menjunjung tinggi dimensi keadilan, pemerataan dan kemanusiaan demi meningkatkan kemandirian, harkat, martabat, dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Oleh karena itu, kenyataan obyektif yang senantiasa harus diperhatikan ialah: (1) bahwa sebagian besar rakyat yang hidup di kawasan pesisir dan menggantungkan hidup pada ekosistem pesisir; (2) Nelayan (komunitas dominan di wilayah pesisir) sebagai kelompok sosial, merupakan yang terparah dibandingkan kelompok sosial lainnya; dan (3) ada sekitar 80 % masyarakat bahari (nelayan) yang hanya mengenyam pendidikan formal paling tinggi selama enam tahun.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, dan sudah umum diketahui bahwa penyebab kegagalan pembangunan di masa lalu adalah karena diabaikannya realitas sosio-ekonomi rakyat dalam proses pembangunan. Kini saatnya kita harus meninggalkan pola penghampiran elitis dalam pembangunan.

Paradigma yang telah mengandalkan growth semata telah terbukti gagal dalam mewujudkan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Hendaknya pembangunan ke depan diletakkan dalam bingkai growth through equity, yakni suatu pertumbuhan yang didahului oleh pemerataan. Namun, konsekuensi pilihan politik pembangunan seperti ini mesti pula didukung oleh pranata-pranata sosial yang efektif dan demokratis.

Untuk itu, transformasi kelembagaan dari sistem kelembagaan ekstraktif menuju sistem kelembagaan representatif mutlak harus dilakukan. Sejarah perkembangan ekonomi bangsa-bangsa di dunia membuktikan bahwa pembaruan organisasi dan pranata sosial ternyata lebih berpengaruh bagi perkembangan ekonomi suatu negara, daripada sekadar perubahan teknologi semata.

 

*Penulis adalah Peneliti FPIK UNPAD

About the Author

Tulis Tanggapan Anda

Komentar menjadi tanggung jawab pembaca. Redaksi Maritimnews berhak melakukan moderasi terhadap komentar yang diberikan sesuai dengan etika jurnalistik.

XHTML:You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Silahkan isi kode captcha