Published On: Fri, Aug 11th, 2017

Organisasi Kepelautan Indonesia dalam Kisruh yang tak Berujung

Pelaut Indonesia (Foto: Lensaindonesia)

MN, Jakarta – Dalam Kongres VIII KPI tahun 2014, Mathias Tambing terpilih menjadi Sekjen untuk ketiga kalinya merangkap Bendahara Pengurus Pusat (PP) Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) untuk. Sementara itu, Hasudungan Tambunan terpilih menjadi Presiden KPI yang baru periode 2014-2019 menggantikan Hanafi Rustandi (almarhum).

Kongres yang meninggalkan berbagai permasalahan mengingat kongres sebelumnya, Kongres VII KPI pada tahun 2009 mengalami deadlock.

Buntutnya, Ketua Pimpinan Sidang Kongres VII KPI tahun 2009 John Kadiaman melayangkan Surat Somasi kepada Mathias Tambing dan Hasudungan Tambunan di Jakarta beberapa waktu lalu.

Surat somasi tertanggal 8 Agustus 2017 itu meskipun jeda waktunya begitu jauh, dengan penyelenggaraan Kongres VII KPI yang terjadi deadlock, namun tetap disambut baik oleh Pelaut Senior.

“Apakah mungkin bisa diterima lalu dipatuhi oleh Mathias dan Hasudungan yang di-somasi? Ya, wallahualam bhisowab, serahkan saja pada Tuhan hasilnya bagaimana,” tandas Juru Bicara Pelaut Senior Teddy Syamsuri kepada maritimnews di Jakarta, (11/8).

Ia melanjutkan, hasil Kongres VII KPI tahun 2009 dianggap deadlock dan tidak terpilihnya PP KPI periode 2009-2014 sebagai memegang kepengurusan dari organisasi pelaut terbesar itu. Namun pihak PP KPI pimpinan Hasudungan Tambunan tetap menganggap sah kongres itu kendati mengalami deadlock.

“Oleh PP KPI periode 2009-2014 justru telah mengganggap sah dengan alasan karena hasil Kongres VII KPI tersebut telah didukung oleh International Transportworkers Federation (ITF) yang sejak tahun 81 menjadi wadah afiliasi KPI di lembaga internasional,” terang Teddy.

Tetap masih dianggap deadlock, namun PP KPI tetap menggelar Kongres VIII KPI tahun 2014 di Four Season Hotel, Jakarta. Selang hitungan hari setelah Kongres VIII KPI di Hotel Four Seasaon tersebut, KPI Tanjung Priok juga menggelar kongres tandingan di Gelanggan Olah Raga (GOR) Jakarta Utara yang menghasilkan terpilihnya Capt Fedinandus menjadi Presiden KPI dan Tonny Pangaribuan menjadi Sekjen KPI.

“Kongres tandingan ini pun mengklaim sebagai PP KPI yang bersifat nasional, sehingga terdapat 2 kubu PP KPI,” bebernya.

Di lain pihak,  John Kadiaman bersama mantan Wakil Presiden KPI periode 2004-2009 Hanneman Suria terus melakukan gugatan atas terjadinya deadlock Kongres VII tersebut.

Melihat kekisruhan yang terjadi pada organisasi yang menjadi wadah SDM utama dalam pembangunan Poros Maritim Dunia ini, Pelaut Senior pada 6 Oktober 2015 melayangkan Petisi Pelaut Indonesia kepada pihak Pemerintah. Petisi itu diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemnkumham) dan juga ditembuskan ke Kementerian Perhubungan.

Pada 29 Oktober 2015, Pelaut Senior mendapat balasan dari Kemenkumham yang intinya menegaskan bahwa organisasi KPI tidak terdaftar di badan hukum Kemenkumham.

“Surat balasan tersebut oleh Pelaut Senior di-copy perbanyak serta disebarkan ke lokasi-lokasi dimana para pelaut pada berkumpul, sebagai bukti bahwa ada masalah besar yang menimpa organisasi kepelautan kita,” seloroh Teddy.

Gayung pun bersambut. Ketua Umum Forum Komunikasi Maritim Indonesia (FORKAMI) James Talakua berinisiatif menggelar beberapa kali pertemuan dengan para pelaut di Taman Kebon Bawang, yang kemudian melahirkan organisasi Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) yang awalnya digawangi oleh James dan didampingi oleh Andri Yani Sanusi.

Semangat para aktivis PPI-pun ditumpahkan lewat aksi turun ke jalan yang sasarannya selain ke Istana Merdeka juga menggeruduk Kantor KPI Pusat yang beralamat di Jl. Cikini Raya No. 58 AA-BB Jakarta Pusat. Dari sekian tuntutan yang disampaikan, di antaranya ada tuntutan Kongres Luar Biasa (KLB) KPI.

“Tuntutan inilah yang sampai dilakukan aksi sampai ketiga kalinya, tapi entah bagaimana kemudian redup ditelan bumi oleh proses perubahan arah kebijakan pimpinan PPI sendiri,” ungkapnya.

Tak sampai di situ, akhir 2015 nampaknya Ketua KPI Tanjung Priok Ricky Salaka jeli melihat fenomena yang terjadi. Dengan menggunakan sistem online, KPI Tanjung Priok mendaftarkan diri Kemenkumham. Baru kemudian menyusul di awal tahun 2016, KPI Cikini melalui notaris yang mendaftarkan organisasi KPI di Kemenkumham.

“Jika kedua organisasi yang sama, bernama sama dan berlogo sama, kemudian sama diterima oleh Kemenkumham. Tentu ada yang salah, sebab hal itu dilarang oleh UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan,” ungkapnya lagi.

Menyusul kemudian, dikabarkan PPI juga didaftarkan di Kemenkumham. Maka baik KPI Cikini, KPI Tanjung Priok maupun PPI, masing-masing memiliki legal standing. KPI Tanjung Priok dan PPI juga menggelar tuntutan terhadap KPI Cikini untuk melaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB) KPI. Namun hal itu jelas tidak diperbolehkan lagi berdasarkan undang-undang.

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) juga sudah melakukan berbagai mediasi untuk mengatasi kekisruhan ini. Namun hasilnya masih dirasa belum optimal.

Sebaiknya, kekisruhan yang menghambat pembangunan maritim Indonesia segera diakhiri mengingat pelaut sebagai SDM utama Poros Maritim Dunia yang berdasarkan data berjumlah lebih dari 800.000 orang ini memerlukan wadah yang jelas sebagai penyalur aspirasinya. Sehingga terkesan kisruh semakin tak berujung, yang berdampak nasib pelaut menjadi tak menentu.

 

(Adit/MN)

 

 

About the Author

- Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom

Tulis Tanggapan Anda

Komentar menjadi tanggung jawab pembaca. Redaksi Maritimnews berhak melakukan moderasi terhadap komentar yang diberikan sesuai dengan etika jurnalistik.

XHTML:You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>