Pakar Hukum Maritim: Calon Kepala Daerah Harus Bervisi Maritim!
Dr. Fitra Deni, MSi. saat berbicara sebagai narasumber dalam Talkshow Hukum Maritim USNI.
MN, Jakarta – Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat luas. Luas wilayah laut tersebut mencapai 5,8 juta km2 yang terdiri dari 2,8 km2 perairan pedalaman, 0,3 juta km2 laut teritorial, dan 2,7 juta km2 ZEE, yang disertai dengan garis pantai sepanjang 95.181 km.
Dengan kondisi geografis seperti itu, sektor maritim selayaknya menjadi aspek yang sangat strategis bagi Indonesia, baik ditinjau dari aspek ekonomi dan lingkungan, sosial-budaya, yuridis, dan pertahanan keamanan.
Namun ironisnya, di usia negeri ini yang hampir mencapai 73 tahun, berbagai aspek yang terkait dengan sektor kemaritiman masih belum terkelola dengan baik, pun di masa pemerintahan saat ini yang memiliki visi ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Menurut pakar hukum maritim dari Universitas Satya Negara Indonesia (USNI), Dr. Fitra Gani, MSi., salah satu penyebab permasalahan ini masih terjadi di masa kepemimpinan pemerintahan yang bervisi maritim saat ini adalah tidak adanya kesamaan visi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait hal tersebut, yang pada akhirnya menyebabkan visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia ini seakan berhenti pada tataran konsep semata.
Menyikapi hal tersebut, Dr. Fitra Gani, MSi., menyarankan agar dalam para calon kepala daerah yang akan mengikuti pilkada serentak di tahun 2018 ini, harus memiliki visi kemaritiman yang luas. Tak hanya itu, bila nantinya terpilih untuk memimpin, para calon kepala daerah ini diharapkan memiliki visi yang sejalan dengan pemerintah pusat terkait misi mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia tersebut. Hal ini dikarenakan, poros maritim dunia merupakan program jangka panjang yang membutuhkan waktu lebih dari lima tahun untuk mewujudkannya.
“Visi poros maritim dunia ini merupakan program jangka panjang. Untuk mewujudkan visi tersebut, tidak bisa hanya dalam waktu lima tahun saja, diperlukan kesinambungan dan konsistensi untuk mewujudkannya,” papar wanita yang saat ini menjabat sebagai salah Kaprodi di USNI tersebut.
Untuk itu, ia pun berharap pemerintahan Presiden Joko Widodo bisa menemukan formula yang tepat agar ke depannya pemerintah pusat dan para pemimpin daerah bisa sejalan membangun sektor kemaritiman Indonesia tersebut.
“Terkait dengan lamanya waktu untuk mewujudkan visi poros maritim dunia tersebut, maka diperukan kesamaan visi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan visi tersebut. Pilkada serentak yang akan berlangsung pada tahun ini merupakan momen yang sangat pas untuk mewujudkan visi tersebut,” tukasnya.
Lebih lanjut, terkait dengan masih banyaknya persoalan penegakan hukum melibatkan banyak pihak di dalamnya, ia menyarankan agar pemerintah menjalankan penegakan hukum dengan menerapkan sistem Single Agency Multy Tasks. Hal ini untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam praktik di lapangan nantinya, sehingga akan memudahkan pemerintah dalam misi menjalankan visi poros maritim dunia tersebut ke depannya.
“Terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia hendaknya pemerintah menjalankan penegakan hukum dengan menerapkan sistem Single Agency Multy Tasks. Sedangkan untuk menunjang program pembangunan fisik dibidang kemaritiman, Indonesia tidak mungkin melakukannya tanpa melibatkan penyandang dana dari negara-negara besar melalui kerja sama yang membutuhkan investasi dari luar. Karena itu kerjasama dengan negara besar perlu dilakukan secara berkesinambungkan namun selektif, berpihak pada kepentingan bangsa dan negara demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” tutupnya.
