Published On: Tue, Feb 20th, 2018

Paparkan hasil Riset, MARIN Nusantara Buka-bukaan soal Implementasi Tol Laut

Paparan hasil riset Tol Laut oleh MARIN Nusantara di Graha Pena 98, Jakarta (20/2)

MN, Jakarta – Maritim Reseacrh Instittute (MARIN) Nusantara menyampaikan hasil risetnya soal Tol Laut selama pantauannya sejak awal 2017 lalu. Bertempat di Graha Pena 98, Kemang Jakarta Selatan, (20/2/18), Direktur MARIN Nusantara, Makbul Muhammad di hadapan awak media mengulas detail soal program unggulan Pemerintahan Jokowi-JK tersebut.

Ia mengungakapkan bahwa Tol Laut merupakan jawaban dari ketidakadilan ekonomi dan ketimpangan pembangunan selama ini antara Pulau Jawa dan luar Jawa.

“Di masa pemerintahan Jokowi-JK ini baru ada sebuah terobosan untuk memperkecil disparitas harga. Melalui program Tol Laut ini disparitas harga menyangkut kebutuhan pokok dapat ditekan hingga 30%,” kata Makbul.

Tol laut yang disubsidi oleh negara, diharapkan mampu mengurai disparitas harga antar daerah di luar pulau Jawa. Itulah letak urgensi riset yang dilakukan oleh MARIN Nusantara, untuk mengetahui sejauh mana program ini berjalan.

“Kita melakukan riset ini dengan metode kwalitatif sehingga kita bisa tahu seperti apa dampaknya kepada daerah dan masyarakat, apa hambatan yang dihadapi, dan bagaimana resolusinya. Hasil riset ini akan menjelaskan kepada publik tentang fakta yang sesungguhnya berdasarkan temuan-tamuan yang kami amati langsung di lapangan,” beber dia.

Lebih lanjut, lulusan S2 Prodi Keamanan Maritim Unhan ini menjelaskan rute yang diamatinya ialah Surabaya-NTT-Papua. Karena prioritas Tol Laut yang tertuang dalam garis besar Nawacita, memprioritaskan daerah-daerah terpencil, terpelosok dan terluar.

“Untuk di Papua, riset ini dilaksanakan di Manokwari, Wasior, Nabire, Serui, Biak, dan di NTT dilaksanakan di Maumere, Larantuka, Lewoleba, Rote, Sabu dan Waingapu,” jelasnya.

Masih kata Makbul, program tol laut yang dicanangkan oleh pemerintah sudah tepat, hanya saja ada beberapa kendala-kendalah yang menghabat terlaksananya program ini. Ia menyebut masih ada oknum ekspedisi yang mengambil keuntungan dari jasa pengiriman Tol Laut yang relatif murah ini.

“Modus ekspedisi ini dengan menetapkan harga sendiri yang lebih mahal sekitar 70% dari harga yang ditetapkan oleh operator kapal Tol Laut. Mereka ini memborong kontainer, sehingga pelaku usaha kecil sulit mendapatkan kuota kontainer yang kemudian diarahkan mengambil kontainer melalui ekspedisi yang notabene adalah pihak swasta,” tandasnya.

Sambung dia, pihak ekspedisi biasanya menetapkan harga per satu kontainernya dari Pelabuhan Surabaya ke Pelabuhan Manokwari sebesar Rp10-11 Juta. Padahal harga per kontainer dari operator kapal hanya Rp5-6 Juta.

“Sehingga biaya subsidi yang dikeluarkan oleh negara kurang berefek menekan angka disparitas harga. Hal ini hanya membuka praktik percaloan yang dilakukan oleh ekspedisi,” tegasnya.

Namun, pria asal Sulawesi Selatan ini enggan menyebut perusahaan ekspedisi mana yang mendulang keuntungan di tengah berjalannya program pemerintah untuk rakyat kecil ini. Ia hanya menyebut inisial perusahaan ekspedisi, antara lain AR, TA dan AS.

Masalah lain yang ia temukan di lapangan terkait program Tol Laut ini ialah adanya pihak pengusaha yang mencampur barang dagangannya dari barang kapal non Tol Laut dengan barang kapal Tol Laut, sehingga harga barang tidak turun secara signifikan.

Masalah lainnya ialah masalah klasik yang dipaparkan oleh Makbul, yakni muatan balik yang kosong. Sehingga hal ini membuat tidak terjadinya keseimbangan hilirisasi logistik nasional. “Hanya beberapa daerah seperti di NTT seperti Pulau Sabu, Lewoleba dan Larantuka yang mempunyai muatan balik ke pulau Jawa. Rata-rata di sana membawa garam dan ikan segar,” ungkapnya lagi.

Lemahnya sinergitas antar lembaga yang berwenang dalam program Tol Laut, juga masih menjadi kendala yang tak urung tuntas. Akibatnya, pelaksanaan dan pengawasan berjalannya program ini tidak maksimal.

“Dalam pengamatan kami untuk di Papua nilai disparitas harga-harga bahan pokok seperti beras, gula, terigu, minyak goreng, semen, besi turun 10% dari tahun 2016-2017, dan di NTT turun 15% dari tahun 2016 ke 2017, harusnya ini bisa turun 30% asal memotong supply chain yang dilakukan oleh ekspedisi-ekspedisi swasta,” pungkasnya.

 

(An/MN

About the Author

- Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Silahkan isi kode captcha

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com