Published On: Wed, Jun 27th, 2018

Pelaut Senior Harapkan Presiden, Menhub, Menaker, dan KPI Sejahterakan Pelaut Indonesia

Foto bersama para pelaut senior Indonesia.

Foto bersama para pelaut senior Indonesia.

MN, Jakarta – Juru Bicara Pelaut Senior, Teddy Syamsuri menjelaskan bahwa pasca peringatan Hari Pelaut Sedunia sebagian besar kaum pelaut Indonesia mengharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Tenaga Kerja Muhammad Hanif Dhakiri, dan organisasi Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) sudah saatnya menyejahterakan kaum pelaut Indonesia.

“Harapan kepada Presiden Jokowi tersebut ada karena untuk visi pemerintahannya berani mencetuskan Poros Maritim Dunia,” jelas pria yang juga menjadi Juru Bicara Gerakan Spirit ’66 Bangkit (GS66B) itu.

Kendati dari perspektif sejarah kita sempat berjaya di zaman Sriwijaya dan makmur di zaman Majapahit karena bisa menguasai lautan, namun karena hukum laut warisan Belanda menentukan laut teritorial hanya 12 mil laut maka pada saat merdeka kita belum membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Baru pada saat pemerintahan Perdana Menteri Ir Djuanda tahun 1957, kita mendeklarasikan Wawasan Nusantara atau Deklarasi Djuanda 1957 yang secara sepihak menetapkan laut teritorial tidak lagi sebatas 12 mil laut, sehingga keberadaan pulau dengan laut dan selat dalam wilayah yurisdiksi Indonesia tidak lagi terpisah, namun dengan konsepsi Wawasan Nusantara menjadikan laut mempersatukan pulau-pulau yang membentuk NKRI.

Perjuangan kita agar bangsa Indonesia bisa diakui sebagai negara kepulauan (archipelago state) baru berhasil ketika PBB menetapkan Hukum Laut pada tahun 1982 yang dikenal UNCLOS 1982. Luas laut Indonesia berhasil dilebarkan dengan adanya zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang membuat perairan kepulauan Natuna tidak lagi disengketakan oleh negara lain termasuk oleh Tiongkok.

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 kemudian mengamanatkan bentuk negara kita ialah negara kesatuan, namun para Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan sampai enam tahun reformasi tidak pernah menyentuh hal pembangunan NKRI sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia.

Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), pemerintah  pernah menghilangkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial dan malah membentuk departemen baru bernama Departemen Eksplorasi Kelautan, yang sekarang bernama Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun orientasi bangsa Indonesia tetap saja mengutamakan orientasi daratan ketimbang lautan.

Adalah Joko Widodo (Jokowi) yang pada saat ditetapkan menjadi pemenang  Pilpres 2014, diatas haluan Kapal Pinisi di pelabuhan Sunda Kelapa, mencetuskan visi Poros Maritim Dunia. Padahal, seperti kita ketahui Jokowi berasal dari Kota Solo yang daerahnya tidak memiliki pantai atau laut, serta Jokowi sendiri merupakan alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM).

Baru di era pemerintahan Presiden Jokowi inilah permasalahan kemaritiman yang sekian lamanya ditabukan malah dikumandangkan. Terlebih dalam membangun infrastruktur untuk Indonesia, dibangun pula program koneksitas antar pulau yang dikenal dengan sebutan Tol Laut.

“Sudah saatnya Presiden Jokowi konsisten atas visi Poros Maritim Dunia yang dicetuskannya untuk menyejahterakan pelaut Indonesia. Sebab dalam program tol laut ada transportasi laut atau kapal, dan di dalam kapal ada pelaut sebagai penggerak kelancaran program tol laut,” ungkap Teddy.

Baik Menhub ataupun Menaker, diharapkan agar bersungguh-sungguh mendukung visi Poros Maritim Dunia Presiden Jokowi dengan tidak lagi berkutat mempertahankan ego sektoral mereka dalam membina dan mengurusi kaum pelaut Indonesia, baik yang bekerja di kapal-kapal niaga nasional maupun yang bekerja di kapal-kapal asing di luar negeri.

“Patuhilah Undang-Undang No 15 Tahun 2016 tentang Ratifikasi Maritime Labour Conventions (MLC) 2006 yang disahkan Presiden Jokowi. Sebab inti di dalam MLC 2006 bermuatan hak-hak dasar pelaut yang harus Kemenhub dan Kemenaker laksanakan sesuai tupoksinya masing-masing. Mohon jangan terus menerus menjadikan pelaut  objek penderita atau dikorbankan hanya karena masing-masing dari mereka mempertahankan ego sektoralnya,” tambahnya.

Kepada organisasi KPI dengan tujuan disasar hanya untuk Pengurus Pusat (PP) KPI, diharapkan untuk mundur dari kepengurusan yang sejak Kongres VII KPI tahun 2009 yang deadlock tetap berkuasa tapi illegal. Dimaksudkan agar organisasi KPI yang oleh pelaut Indonesia bersepakat membentuk organisasi KPI dari, oleh dan untuk pelaut bisa kembali pada khitahnya saat didirikan pada 1966 dan masih bernama PPI (Persatuan Pelaut Indonesia).

Lebih lanjut, Teddy menekankan kepada organisasi KPI, utamanya bagi para Pengurus Pusat (PP) KPI, ia mengharapkan agar para pengurus tersebut segera mundur dari kepengurusan organisasi tersebut. Ini karena sejak Kongres VII KPI pada tahun 2009 hanya menghasilkan deadlock, tetapi hingga saat ini para pengurus tersebut tetap berkuasa namun ilegal.

Hal ini dimaksudkan agar organisasi KPI yang pada sejarahnya digagas oleh para pelaut Indonesia yang bersepakat membentuk organisasi tersebut dengan tujuan dari, oleh, dan untuk pelaut bisa kembali pada khitahnya seperti pada saat didirikan di tahun 1966 saat masih bernama PPI (Persatuan Pelaut Indonesia).

“Bagi yang bertitel profesor doktor tapi bukan pelaut, sebaiknya mundur saja. Sebab UU Serikat Pekerja No 21 Tahun 2000 sudah menegaskan bahwa pembentukan serikat pekerja adalah dari, oleh dan untuk pekerjanya sendiri, bukan diurus oleh seorang profesor doktor sekalipun,” tukasnya.

Harapan agar para pengurus PP KPI yang sedang berkuasa saat ini mundur bukanlah sebuah asa baru. Terlebih melihat ekspos Presiden KPI Prof DR Mathias Tambing saat jelang peringatan Hari Pelaut Sedunia yang seakan cuci tangan dengan mengkritik pemerintah dalam konteks pengupahan pelaut di kapal-kapal niaga nasional yang masih banyak yang di bawah upah minimum regional (UMR).

“Ini kan tidak bertanggung jawab. KPI itu mestinya ada dalam Dewan Pengupahan Nasional yang terdiri dari para pihak pengusaha, serikat pekerja, pemerintah, atau tripartie. Tapi sang profesor doktor yang akunya Presiden KPI itu, justru menyalahkan pemerintah karena belum bisa menetapkan standar pengupahan bagi pelaut di kapal-kapal niaga nasional. Sehingga harapan agar PP KPI mundur adalah suatu realita bukan tidak beralasan,”, lanjutnya.

Lebih jauh, Teddy menegaskan agar organisasi KPI kembali punya sifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab, harus dilakukan dengan regenerasi kepengurusan PP KPI melalui forum KLB (Kongres Luar Biasa).Ini termasuk untuk mengembalikan tujuan organisasi KPI yaitu melindungi, membela hak, kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan pelaut dan keluarganya juga bisa diwujudkan.

“Demikian substansialnya harapan kaum pelaut Indonesia pasca memperingati Hari Pelaut Sedunia 25 Juni lalu. Semoga saja Presiden Jokowi, Menhub Budi Karya dan Menaker Hanif Dhakiri berkenan untuk memperhatikan harapan kaum pelaut Indonesia ini. Semoga, Amin,” pungkasnya.

About the Author

- Redaktur

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Silahkan isi kode captcha

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com