Published On: Tue, Jan 3rd, 2017

Pelaut Senior Minta Menhub Posisikan Hak Dasar Pelaut sesuai UU MLC

Menhub Budi Karya Sumadi Diminta untuk penuhi Hak Dasar Pelaut

MNOL, Jakarta – Hak-hak Dasar Pelaut Sesuai Dengan UU No. 15 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Maritime Labour Convention (MLC) 2006 harus dipatuhi oleh setiap pelaku pelayaran. Oleh karena itu, Pelaut Senior meminta kepada Menhub untuk mematuhi ketentuan undang-undang tersebut.

Melalui Juru Bicaranya,Teddy Syamsuri, Pelaut Senior hanya sekadar memberi masukan kepada para pimpinan KPI Tanjung Priok yang rencananya bersama FORKAMMI, IFMA dan lainnya akan mememenuhi Audiensi Dengan Menhub dalam waktu dekat Ini.

Dalam pertimbangan UU No. 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Convention (MLC) 2006 yang disahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 6 Oktober 2016 lalu disebutkan bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta Pemerintah Republik Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan menjamin hak-hak dasar yang dimilikinya dengan tetap memperhatikan perkembangan industri pelayaran nasional dan internasional.

“Hal ini harus dipatuhi oleh pemerintah bila ingin memajukan dunia maritime kita dalam bingkai poros maritime dunia,” ujar Teddy kepada maritimnews, (3/1/17).

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri dalam rapat kerja di gedung DPR Jakarta pada hari Senin, 5 September 2016 mengatakan, bahwa ratifikasi Maritime Labour Convention (MLC) 2006 akan melindungi pelaut dan awak kapal Indonesia.yang tujuan utamanya adalah memberikan pelindungan kepada pelaut dan awak kapal terkait pemenuhan hak dasar yang di antaranya soal upah, syarat kerja, termasuk waktu kerja dan waktu istirahat, perawatan medik, jaminan kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, pelatihan, penempatan dan pengawasan

Lebih jauh Menaker menyatakan upaya pemerintah untuk meratifikasi MLC merupakan tanggung jawab negara guna memberikan perlindungan kepada warga negara yang berprofesi sebagai tenaga kerja pelaut, meningkatkan kemampuan industri pelayaran sehingga dapat bersaing di dunia internasional dan meningkatkan koordinasi bidang maritim diantara para pemangku kepentingan, khususnya antar Kementerian/Lembaga pemerintah.

Dalam kesempatan itu pula Menaker mengatakan ratifikasi MLC akan memberikan dampak positif bagi Indonesia secara keseluruhan terkait untuk meningkatkan peran aktif indonesia di dunia intenasional.

Sambung Teddy, dampak positif adalah memberikan perlindungan kerja di bidang maritim, memberikan perlindungan optimal bagi awak kapal Indonesia, memperluas kesempatan kerja bagi awak kapal Indonesia di bidang maritim, meningkatkan daya saing industri perkapalan Indonesia di industri perkapalan dunia sekaligus meningkatkan koordinasi di bidang maritim di antara para stakeholder khususnya pemerintah.

Dengan demikian memang kehadiran negara dalam melindungi rakyatnya di dalam melindungi warganya terutama pelaut dan awak kapal telah dilakukan.

“Secara implisit UU No. 15 Tahun 2016 itu untuk kepentingan pelaut, sebab MLC 2006 bertujuan untuk memastikan hak-hak para pelaut di seluruh dunia dilindungi dan memberikan standar pedoman bagi setiap negara dan pemilik kapal untuk menyediakan lingkungan kerja yang nyaman bagi pelaut,” terangnya.

Ini dilakukan karena pelaut bekerja lintas negara sehingga perlu diatur suatu standar bekerja yang berlaku secara internasional. MLC 2006 pada mulanya hanya bersifat anjuran untuk diterapkan oleh semua pihak yang berkaitan dengan pekerjaan di dunia maritim. Namun, per 20 Agustus 2013, standar MLC 2006 mulai diwajibkan untuk diterapkan seluruh Negara anggota ILO dan IMO.

Ketetapan ini kemudian telah direspons berdasarkan surat Presiden Jokowi kepada Ketua DPR dengan No. R.23/Pres/04/2016 perihal RUU tentang Pengesahan MLC 2006 tertanggal 8 April 2016, Presiden telah menugaskan Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Perhubungan untuk mewakili pemerintah dalam membahas RUU tersebut. Menyusul kemudian Presiden mengesahkan RUU Ratifikasi MLC 2006 menjadi UU No. 15 Tahun 2016.

Pelaut Senior mengimbau agar diketahui oleh Menhub Budi Karya Sumadi jika pelaut sejatinya adalah tenaga professional, sama seperti tenaga dokter, tenaga penagaca dan sejenisnya. Sehingga istilah buruh sebaiknya untuk pelaut diganti dengan tenaga kerja, karena sejatinya pula pelaut bukanlah tergolong buruh.

Namun karena banyaknya pelaut bekerja di kapal-kapal asing dan dikirim ke luar negeri yang berjumlah besar yang membuat pemerintah harus memfasilitasi dengan berbagai aturan, maka profesi pelaut digolongkan tenaga kerja dibawah pembinaan Kementerian Ketenagakerjaan.

MLC 2006 ditetapkan dengan maksud untuk memastikan bahwa hak-hak dan kebutuhan pelaut dijaga dan mereka dimungkinkan untuk mendapat apa yang menjadi hak mereka tanpa dieksploitasi.

“Sebab itu, kami, Pelaut Senior, meski sudah purna layar karena sudah pada sepuh, terpanggil sebagai suatu kewajiban dan tanggungjawab moralnya untuk meminta Menhub memposisikan hak hak dasar pelaut sesuai UU No. 15 Tahun 2016,” tegas Teddy.

Memang pelaut adalah salah satu bagian dari Tenaga Kerja Maritim, namun dalam ruang lingkup pekerjaan hubungan industrialnya sangatlah berbeda. Jika tenaga kerja dok kapal atau galangan kapal, habis bekerja bisa pulang, begitu juga tenaga kerja pariwisata bahari.

Namun pada pelaut hubungan industrialnya tetap melekat dan mengikat, di mana kapalnya yang berpindah-pindah itu selalu saja tetap ada pelautnya. Sebab itu jika tidak bersesuaian dengan aturan MLC 2006, sama artinya tenaga kerja pelaut hanya dieksploitasi belaka.

Teddy melanjutkan, salah satu contoh gaji pokok minimum untuk AB (Jurumudi) adalah untuk memberikan jaring pengaman internasional untuk perlindungan, dan untuk berkontribusi ke pekerjaan yang layak bagi pelaut. Hal ini didasarkan pada ketentuan Upah Pelaut ILO, Jam Kerja dan Rekomendasi Pengawakan Kapal, 1996 (No. 187) yang merekomendasikan bahwa gaji pokok atau gaji bulanan untuk Jurumudi harus tidak kurang dari jumlah yang ditetapkan oleh Komisi Maritim Bersama (KBM) secara periodik.

“KBM adalah bagian bipartit dari pemilik kapal dan pelaut yang ditetapkan oleh ILO,” tambahnya.

Rekomendasi itu sendiri mendefinisikan pelaut sebagai “setiap orang yang ditetapkan demikian oleh undang-undang atau peraturan nasional atau kesepakatan bersama yang dipekerjakan atau terlibat dalam kapasitas apapun di atas kapal yang berlayar di laut”.

Joint Working Group dari Komisi Maritim Bersama bertemu pada bulan Juli 2003 dan disepakati interpretasi gabungan dari total upah minimum bulanan bagi AB (Jurumudi). “Penafsiran ini hanya berkaitan dengan pendapatan untuk AB dan tidak boleh ditafsirkan sebagai menyiratkan interpretasi dari pendapatan yang harus diterima oleh Jabatan lainnya,” bebernya.

Prinsip-prinsip berikut berlaku seperti yang ditemukan dalam relevansi ILO Maritim Instrumen mulai ketentuan minimum gaji dasar bulanan, waktu bekerja normal 8 jam per hari (48 jam per minggu dan setara dengan 208 jam per bulan), cuti tidak kurang dari 30 hari kalender untuk layanan satu tahun yaitu 2,5 hari per bulan kalender dan untuk mendapatkan cuti dibayar (leave pay) per bulan.

Selanjutnya tarif lembur setiap jam lembur harus diberi kompensasi 1,25 x tarif per jam dasar, hari istirahat mingguan dan hari libur yang harus diberi kompensasi oleh pihak perusahaan, serta jam lembur harus disimpan dan ditandatangani oleh pelaut dan nakhoda atau petugas yang berwenang.

Harapan Pelaut Senior, dengan pemenuhan secara eksplisit UU No. 15 Tahun 2016 berarti misi Nawacita Presiden Jokowi menunjukkan Negara Hadir, dan dengan demikian visi poros maritim dunia juga bisa mencapai perspektifnya.

“Sebab itu, mohon Menhub berkenan memperhatikan nasib pelaut secara sungguh-sungguh jika sebagai pembantu Presiden konsisten menjalankan amanat Presiden Jokowi,” pungkas Teddy. (Tan/MN)

 

About the Author

- Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom

Tulis Tanggapan Anda

Komentar menjadi tanggung jawab pembaca. Redaksi Maritimnews berhak melakukan moderasi terhadap komentar yang diberikan sesuai dengan etika jurnalistik.

XHTML:You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Silahkan isi kode captcha