Published On: Tue, Oct 10th, 2017

Pemanfaatan ALKI bagi Pembangunan Wilayah Tertinggal

ALKI Alur Laut Kepulauan Indonesia

ALKI Alur Laut Kepulauan Indonesia

Oleh : Achmad Rizal dan Lantun Paradhita Dewanti*

MN, Bandung – Sejak diproklamasikan pada tahun 1945, Indonesia menganut prinsip-prinsip hukum laut peninggalan kolonial yaitu Territoriale Zee En Maritime Kringen Ordonantie 1939, StbNo. 442.

Sejalan dengan perkembangan sejarah, pada tanggaf 13 Desember 1937 Indonesia mendeklarasikan kedaulatannya secara bulat dan penuh terhadap pulau dan laut antaranya dan menyatakan bahwa seluruh kepulauan Indonesia adalah merupakan suatu kesatuan dan laut antara pulau Indonesia dianggap sebagai perairan pedalaman yang dikenal sebagai Deklarasi Djuanda.

Sebelum 13 Desember 1957 peraturan antar pulau Indonesia yang terletak diluar batas 3 mil laut dari setiap pulau Indonesia adalah perairan Internasional bebas. Keadaan tersebut jelas tidak menguntungkan bagi upaya pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dan bagi usaha-usaha pembangunan nasionalnya.

Konferensi PBB ke-3 mengenai Hukum Laut dan pertemuan-pertemuan persiapan sebelumnya (1967-1982) menerima Konvensi Hukum Laut Internasional yang baru pada tanggal 10 Desember 1982, yang antara lain mengakui Konsepsi Negara Kepulauan/Wawasan Nusantara sebagai bagian integral dari Hukum Laut Internasional yang baru, dengan pengertian bahwa Indonesia tetap mengakui hak-hak tradisional negara-negara lain untuk dapat lewat melalui Perairan-perairan Nusantara Indonesia yang biasa dipakai untuk pelayaran internasional.

Konvensi Hukum Laut 1982 juga memperkenankan Indonesia untuk menetapkan alur-alur pelayaran melalui perairan Indonesia, dengan catatan bahwa alur-alur tersebut haruslah mencakup semua rute yang selama ini pernah dipakai untuk pelayaran internasional. Sebagai konsekuensinya, Indonesia telah menerima ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak transit kapal-kapal asing dan telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut dengan UU No. 17 Tahun 1985 tanggal 13 Desember 1985.

Berdasarkan ratifikasi tersebut, maka ABRI/TNI-AL telah mengambil prakarsa sejak 1987 untuk memulai berusaha menetapkan Alur-alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) melalui perairan Nusantara Indonesia. Rapat Kerja Nasional yang diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri dalam bulan Januari 1995 memutuskan bahwa Indonesia telah siap untuk mengajukan usul penetapan 3 (tiga) ALKI kepada Organisasi Maritim Internasional (IMO) di London sebagai organisasi internasional yang kompeten menurut ketentuan-ketentuan Konvensi.

Karena itu dalam tahun 1996 Indonesia telah mengusulkan kepada IMO mengenai penetapan Tiga ALKI tersebut beserta cabang-cabangnya di perairan Indonesia yaitu ALKI I (dibagian utara bercabang menuju Singapura (IA) dan menuju laut Cina selatan, ALKI II melalui selat lombok menuju laut Sulawesi dan ALKI III yang dibagian selatan bercabang tiga menjadi ALKI III-A, III-B, III-C dan III-D, dan yang dibagian utara bercabang menuju Laut Sulawesi (III-E) dan Samudra Pasifik.

Pada tanggal 19 Mei 1998 Sidang Pleno MSC-69 IMO secara resmi telah menerima (adopt) tiga ALKI yang diusulkan oleh Indonesia. Dalam kaitan ini Indonesia adalah Negara Kepulauan/Nusantara pertama yang telah mulai mengusulkan penetapan alur-alur laut kepulauannya sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982.

Sementara itu, instansi-instansi Indonesia yang terkait, khususnya ABRI/TNI-AL dan Ditjen Perhubungan Laut juga sedang mempersiapkan perangkat-perangkat yang diperlukan bagi pelaksanaan ALKI tersebut, termasuk pembuatan-peta-peta navigasi yang baru dan persiapan-persiapan pemantauan (monitoring), pengintaian (surveillance) dan pengawasan (controlling) – (MSC) pelayaran dan penerbangan internasional melalui ALKI-ALKI tersebut.

Di tingkat nasional, dalam rangka implementasi ALKI yang teIah ditetapkan tersebut, Pemerintah RI telah melakukan serangkaian kegiatan penting diantaranya dengan menetapkan garis-garis pangkal kepulauan Indonesia dan koordinat-koordinat ketiga ALKI tersebut Saiah satu hasil penyesuaian tersebut adalah garis-garis pangkal kepulauan di laut Natuna yang dilewati oleh ALKl-I dengan memasukkan sebagian ZEE di daerah tersebut menjadl perairan kepulauan.

Penyesuaian garis pangkal di laut Natuna tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No.6 /1998 tentang Daftar Koordinat Titik-titik Garis PangkaI Kepulauan Indonesia di laut Natuna dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggri dan disampaikan ke IMO. Daiam kaitan ini Indonesia merupakan negara pertama yang menetapkan alur Iaut kepulauannya sesuai ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982.

Sejalan derigan keputusan MSC-69 seperti tersebut dl atas, dalam rangka pemberlakuan ALKI secara internasional, Pemerintah RI diwajlbkan untuk mengundangkannya dalam peraturan nasionalnya dan disampaikan kepada IMO untuk diumumkan.

Dalam kaitan ini, Departemen Luar Negeri selaku koordinator masalah ALKI yang berdimensl Internasional bersama-sama dengan Departemen Hukum dan Perundang-undangan (d/h Departemen Kehakiman) telah merarnpungkan Rancangan Peraturan Pemerlntah yang saat ini teIah siap untuk diproses pengesahannya. RPP ini memuat tentang penetapan ALKI dan ketentuan tentang Hak-hak dan Kewajiban Kapal Asing dl ALKI.

Namun perubahan wilayah Indonesia sebagal konsekuensi hasil jajag pendapat dl Timor Timur pada tahun 1998 secara Iangsung mernpengaruhi penerapan salah satu ALKI yaitu ALKI III khususnya dl bagian Ill-A dan Ill-B. Jalur ALKI-III-A dan III-B yang karena pemisahan tersebut, tidak lagi melintasi wilayah teritorial Indonesia tetapi diperkirakan akan melewati wilayah teritorial dan ZEE Timor Timur.

Bagi Indonesia, hal ini sudah tidak lagi memenuhi kriteria dan kaidah hukum internasional sesuai dengan pasal 53 (I) Konvensi tentang jalur ALKI sehingga penanganan leblh Ianjut penerapan ALKI yang sesuai dengan kaidah hukum lnternasional dan komitmen Indonesia dalam menangani seluruh masalah hukum laut secara terpadu melalui mekanisme institusi Konvensi perlu terus ditegakkan, termasuk penyelesaian masalah ini dengan bakal negara Timor Timur

Indonesia sebagai negara kepulauan dituntut untuk dapat menyediakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang merupakan alur laut bagi kepentingan pelayaran internasional.

Dalam awal penetapannya, maka hal-hal yang menjadi pertimbangan utama adalah persoalan pertahanan keamanan negara dan kondisi hidro-oseanografi (kedalaman laut, arus laut, angin, pasang surut, posisi karang yang berbahaya dan lain-lain), sehingga keberadaan ALKI memungkinkan alur pelayaran yang aman untuk dilayari oleh setiap kapal.

Manfaat yang didapatkan oleh Indonesia dari ALKI adalah Indonesia menjadi bagian penting dari terwujudnya sebuah “peradaban” yang berhubungan dengan lautan, Indonesia menjadi bagian penghubung penting dari Eurasian Blue Belt, Indonesia mengambil peranan sangat besar dalam Global Logistic Support Support System dan khususnya terkait dengan SLOCS (Sea Lanes of Communications) dan COWOC (Consolidated Ocean Web of Communication), wilayah lautan dan ALKI Indonesia menjadi penghubung pentingdalam HASA (Highly Accesed Sea Areas) di mana ketiga lautan yaitu Lautan India, Southeast, dan South Pacific bertemu di dalamnya, serta terkait dengan World Shipping yang melintasi ALKI dengan muatan Dry Cargo maupun Liquid Cargo.

Perkembangan ALKI dari mulai upaya penetapan hingga persiapan perangkat bagi pelaksanaan ALKI memperlihatkan bahwa ALKI yang ditetapkan dan diupayakan pelaksanaannya saat ini lebih mempertimbangkan pada upaya mempertahankan pertahanan keamanan (security) nasional. Pemanfaatan ALKI di masa mendatang perlu diupayakan untuk pertumbuhan ekonomi kawasan dan pengembangan wilayah.

ALKI dan Pengembangan Wilayah

 Indonesia dikenal sebagai Negara Kepulauan, dimana Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, namun Model Pengembangan Wilayahnya masih menganut pada wilayah Kontinen/Daratan. Kebijakan pengembangan wilayah Kepulauan Seribu di Teluk Jakarta diperlakukan sebagai suatu bagian dari Daratan DKI Jaya yang dipisah-pisahkan oleh laut dan bukan sebagai suatu gugusan kepulauan dalam konsep ke-baharian.

Karena itu perlu adanya upaya yang serius dan terus menerus untuk mengembangkan konsep-konsep yang jelas mengenai Perencanaan Pengembangan Wilayah Kepulauan, dengan dasar konsep Maritim, yang berbeda dengan konsep Pengembangan Wilayah Daratan/Kontinen. Setelah didapat suatu pengertian mengenai definisi perencanaan pengembangan wilayah kepulauan, serta perbedaannya dengan perencanaan pengembangan wilayah kontinen, maka perlu dipahami teori-teori yang berkaitan dengan pengembangan wilayah maritim. Pemahaman tentang teori ini menjadi orientasi untuk memahami perkembangan yang terjadi di sebagian Kepulauan di wilayah Nusantara kita.

Konsep pengembangan wilayah Kepulauan dapat dibangun dengan memanfaatkan teori saling-ketergantungan (interdependency) pertumbuhan ekonomi neoklasik dan neo-Keynes. Teori pertama berguna untuk menjelaskan proses perkembangan ekonomi wilayah, sedangkan teori ke dua memberi basis bagi perencanaan pembangunan wilayah.

Teori Saling-Ketergantungan (interdependency) Neoklasik, menurut perspektif neoklasik (Hirscman,1958) mengungkapkan bahwa setiap wilayah memiliki perbedaan potensi faktor pertumbuhan (sumberdaya alam, tenagakerja, modal dan teknologi). Perbedaan faktor pertumbuhan ekonomi ini mendorong spesialisasi wilayah berdasarkan keunggulan komparatif masing-masing.

Wilayah akan berkonsentrasi untuk menghasilkan barang dan jasa yang memanfaatkan secara intensif faktor produksi yang relatif berlebih (misalnya: resources endowment). Spesialisasi yang memberikan keunggulan komparatif dalam produksi ini akan mendorong perdagangan antar wilayah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi wilayah.

Saat ini, Indonesia mempunyai 3 (tiga) ALKI Utara–Selatan dimana dua alur diantaranya berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sesuai dengan kebutuhan pengembangan wilayah, maka peluang adanya ALKI ini harus kita optimalkan bagi pengembangan ekonomi wilayah nasional dan peluang dengan keberadaan ALKI bagi pengembangan kawasan-kawasan andalan di KTI adalah terbukanya peluang untuk pemasaran dan promosi berbagai jenis komoditas unggulan KTI yang didukung pula oleh kondisi perekonomian di kawasan Asia Pasifik dan kerjasama ASEAN yang semakin berkembang.

Hal ini juga memberikan peluang ekspor sumberdaya alam termasuk hasil-hasil kekayaan laut khususnya dari KTI.

Berdasarkan potensi, persebaran, dan pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di wilayah KTI, dapat dicatat beberapa sektor dan komoditas unggulan yang dapat diandalkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi guna mempercepat pembangunan KTI sekaligus mengurangi kesenjangan dengan KBI. Sektor dan komoditas unggulan tersebut diluar sektor migas adalah :

  • Sektor Perikanan dengan komoditas unggulan seperti tuna, udang, ikan hias, dan ikan kalengan. Di samping komoditas tersebut masih terdapat komoditas lain yang cukup prospektif untuk dikembangkan seperti kerang, mutiara, dan kepiting.
  • Sektor Pertanian sub sektor tanaman pangan dengan komoditas unggulan padi, jagung, dan kedelai.
  • Sektor Pertanian sub sektor tanaman pangan dengan komoditas unggulan karet dan tebu.
  • Sektor Kehutanan dengan komoditas unggulan berbagai jenis kayu dan hasil-hasil olahannya.

Di dalam pengembangan perekonomian wilayah, selain potensi, persebaran dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut, maka akses dan informasi terhadap kondisi dan kesinambungan pasar dunia merupakan hal yang penting. Kondisi pasar dunia dapat diindikasikan dari besarnya permintaan negara-negara lain terhadap jenis komoditas tertentu atau dari besarnya nilai ekspor.

Bagi situasi wilayah-wilayah tertinggal seperti beberapa wilayah di KTI yang relatif belum kuat, maka produk-produk yang memasuki pasar ekspor akan mampu mendorong peningkatan produksi lokal, dan pada akhirnya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.

Melalui jalur ALKI, bagi wilayah-wilayah tertinggal di KTI, konstelasi geografis kepulauan yang tersebar dalam gugus-gugus kepulauan juga membuka peluang untuk mengembangkan oulet untuk ekspor maupun pembukaan jalur pelayaran yang merupakan kemudahan akses kepada pusat pasar dan kawasan perdagangan potensial.

Data tahun 1997-2015 menunjukkan bahwa pangsa pasar (market share) dari seluruh komoditas ekspor Indonesia, 63 % diantaranya ditujukan ke negara-negara Asia Pasifik terutama negara ASEAN (Singapura, Brunei) dan Asia Timur (Jepang, Korea, Hongkong, RRC, dan Taiwan), 18 % ditujukan ke negara Amerika termasuk Kanada, 16 % ditujukan ke benua Eropa terutama Eropa Barat, dan sisanya sebesar 3 % ditujukan ke benua Australia dan Afrika (UNCTAD, 2016).

Pelabuhan-pelabuhan utama mancanegara yang menjadi tujuan pemasaran produk-produk unggulan wilayah-wilayah di KTI diantaranya adalah Pelabuhan Kobe, Osaka dan Yokohama di Jepang, pelabuhan Shanghai dan Dalian di RRC, Pelabuhan Taipei di Taiwan, Pelabuhan Hongkong dan pelabuhan-pelabuhan di Asia Tenggara  (terutama Singapura).

Untuk pasar Eropa, pelabuhan-pelabuhan yang menangkap ekspor Indonesia adalah Southampton (Inggris), Marseille (Prancis), Hamburg (Jerman), Rotterdam (Belanda), dan Antwerpen (Belgia). Sedangkan untuk tujuan Amerika diantaranya adalah pelabuhan San Fransisco dan Washington. Dan  untuk tujuan Oceania (Australia dan Selandia Baru) adalah pelabuhan Darwin, Sidney, dan Auckland.

Namun demikian, pemanfaatan jalur ALKI untuk kepentingkan ekspor masih didominasi oleh pelayaran asing, di mana hanya 2 % dari total volume ekspor yang diangkut oleh kapal-kapal Indonesia dengan negara tujuan Jepang dan Korea Selatan.

Sisa 98 % lainnya diangkut melalui jasa kapal-kapal asing dengan daya jelajah yang relatif jauh dan volume ekspor yang jauh lebih besar.

Sementara untuk perdagangan dalam negeri (pelayaran domestik), pelayanan kapal-kapal Indonesia telah mencapai 51 % dari berbagai outlet yang ada, sedangkan sisanya 49 % masih menggunakan jasa pelayaran kapal asing.

Peningkatan aksesibilitas dari lokasi pasar dunia menuju kawasan-kawasan prioritas di KTI melalui outlet-outlet yang berdekatan dengan jalur-jalur ALKI diharapkan dapat meningkatkan arus investasi asing ke wilayah-wilayah tertinggal di KTI dan berujung pada pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah tertinggal.

 

Penulis adalah Peneliti dari FPIK Universitas Padjadjaran (UNPAD)

About the Author

-

Redaktur

Tulis Tanggapan Anda

Komentar menjadi tanggung jawab pembaca. Redaksi Maritimnews berhak melakukan moderasi terhadap komentar yang diberikan sesuai dengan etika jurnalistik.

XHTML:You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Silahkan isi kode captcha