Published On: Fri, Jul 29th, 2016

Alasan Pemerintah Prioritaskan Masyarakat Lokal di Pengelolaan Zona Perikanan Berkelanjutan

Persentase Ekosistem yang dilindungi

Peta kawasan konservasi laut Indonesia.

MNOL – Jakarta, Indonesia mempunyai komitmen dan target untuk menetapkan 20 juta hektar Kawasan Konservasi Perairan sampai dengan tahun 2020, sampai dengan tahun 2015 telah dibentuk sekitar 17,3 juta hektar Kawasan Konservasi Perairan. Selain target pencapaian luasan kawasan konservasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga berupaya untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, sehingga keberadaan kawasan tersebut dapat memberikan kontribusi nyata dalam melindungi habitat penting dan menjaga kesinambungan sumber daya ikan. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi sumber penghidupan masyarakat, terutama masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang bermukim di dalam dan sekitar Kawasan Konservasi Perairan. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, Jakarta (29/7).

Brahmantya menambahkan keberadaan Kawasan Konservasi Perairan merupakan salah satu instrumen utama untuk menjaga habitat penting (spawning and nursery area) terpelihara dengan baik. Dalam rangka perlindungan habitat sumber daya ikan tersebut, pemerintah menargetkan untuk membentuk 20 juta hektar Kawasan Konservasi Perairan pada tahun 2020. Kawasan tersebut dikelola secara kolaboratif oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain mengejar target luasan Kawasan Konservasi Perairan, pemerintah juga berupaya keras untuk melakukan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan sehingga kawasan tersebut diharapkan dapat berkontribusi terhadap perbaikan kondisi biofisik ekosistem dan jaminan kesinambungan sumber daya ikan, peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan Konservasi Perairan yang didesain dengan baik dan dikelola efektif merupakan salah satu alat pengelolaan perikanan yang efektif dalam pengelolaan sumber daya ikan. Urgensi terhadap perlindungan konservasi laut di Indonesia meningkat seiring dengan tingginya praktik open access yang menimbulkan kompetisi dalam menangkap ikan di antara nelayan kecil. Di samping itu, jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah pesisir mencapai 132 juta jiwa sehingga Indonesia menjadi produsen ikan hasil tangkapan terbesar ketiga di dunia dan 54% sumber protein masyarakat Indonesia bersumber dari laut. Indonesia juga memiliki jalur mangrove terbesar dan terumbu karang terluas kedua di dunia.

Kegiatan penangkapan ikan ramah lingkungan oleh masyarakat lokal dan tradisional dilakukan di dalam zona perikanan berkelanjutan Kawasan Konservasi Perairan sesuai dengan peruntukannya. Pengalokasian sebagian zona perikanan berkelanjutan Kawasan Konservasi Perairan bagi masyarakat lokal dan tradisional merupakan salah satu bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat nelayan skala kecil yang berada di sekitar kawasan konservasi. Model ini sudah banyak dikembangkan di negara lain dan telah diketahui berkontribusi dalam menjamin ketahanan pangan, mempertahankan sumber mata pencaharian nelayan, dan memperbaiki kondisi sumber daya ikan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut meluncurkan “Pedoman Pemanfaatan Zona Perikanan Berkelanjutan Kawasan Konservasi Perairan untuk Penangkapan Ikan oleh Masyarakat Lokal dan Tradisional melalui Kemitraan”.  Pedoman ini merupakan hasil kerja dari berbagai pihak, tidak hanya pemerintah namun juga dukungan dari kalangan pakar dan NGO. Pedoman ini merupakan acuan bagi pengelola Kawasan Konservasi Perairan dan masyarakat lokal dan tradisional di sekitar Kawasan Konservasi Perairan dalam kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan zona perikanan berkelanjutan.

Dalam rangka pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, pemerintah didukung oleh para mitra bekerja bahu membahu dalam melakukan peningkatan efektifitas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.  Keberadaan dan dukungan para mitra kerja dari kalangan pemerintah dan organisasi non pemerintah (NGO), seperti RARE, WWF Indonesia, WCS, TNC, CI Indonesia dan beberapa mitra kerja lokal.

Dukungan dan partisipasi aktif masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP). Masyarakat harus ikut serta menjaga keberadaan KKP dan ikut memastikan agar pengelolaan KKP berjalan dengan baik. Sebaliknya, keberadaan KKP juga harus menjamin masyarakat yang hidup di dalam maupun sekitarnya untuk dapat memanfaatkan sebagian wilayah Konservasi dalam mendukung pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Lebih lanjut Brahmantya mengatakan Pedoman Pemanfaatan Zona Perikanan Berkelanjutan Kawasan Konservasi Perairan bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional melalui Pola Kemitraan ini merupakan perwujudan dari pengelolaan KKP yang kolaboratif dimana masyarakat diberi akses dan tanggung jawab untuk bersama dengan unit pengelola KKP untuk mengelola sumber daya yang ada secara berkelanjutan. Pada kesempatan tersebut Brahmantya juga menyampaikan terima kasih atas dukungan para mitra di tingkat lapangan, sehingga keberadaan Kawasan Konservasi Perairan dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan kesinambungan perikanan. (APS)

About the Author

-

Tulis Tanggapan Anda

Komentar menjadi tanggung jawab pembaca. Redaksi Maritimnews berhak melakukan moderasi terhadap komentar yang diberikan sesuai dengan etika jurnalistik.

XHTML:You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Silahkan isi kode captcha