Pengamanan Pulau Terluar, Tantangan Pertahanan Indonesia Saat Ini
Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas NH Kertopati
MNOL, Jakarta – Bagi Indonesia dengan visi Poros Maritim Dunia-nya saat ini, pengamanan territorial menjadi sebuah tantangan dan kewajiban yang harus dipenuhi. Karena ancaman baik dari aktor negara maupun non negara sudah terlihat jelas fenomena dan gejalanya.
Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas NH Kertopati saat dihubungi maritimnews beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa peran TNI dalam pengamanan pulau-pulau terluar dan sekitarnya menjadi penting. Ini tak hanya dalam bentuk maritime security saja, tetapi juga menyorot pembangunan daerah perbatasan secara integral.
“Fungsinya termasuk mendukung pembangunan daerah, juga melakukan deteksi dini terhadap ancaman negara yang bisa saja muncul dari perbatasan,” kata Nuning biasa akrab disapa.
Maraknya ancaman di daerah perbatasan hingga ancaman kedaulatan kerap terjadi saat ini. Misalnya seperti terorisme, radikalisme, narkoba, penebangan pohon secara liar, perdagangan manusia, illegal fishing, dan perompakan, seluruhnya berawal dari daerah perbatasan.
Nuning menyebutkan dari 92 pulau terluar saat ini yang dimiliki oleh Indonesia, 12 di antaranya merupakan pulau-pulau strategis. Pasalnya 12 pulau itu berbatasan langsung dengan negara tetangga serta digunakan sebagai titik-titik dasar batas terluar (base point) pengukuran batas wilayah NKRI dengan negara tetangga.
Lebih lanjut mantan Anggota Komisi I DPR RI ini juga menjelaskan bahwa keberadaan pulau terluar sebagai beranda NKRI yang harus diawasi dan dipantau melalui berbagai pendekatan. Seluruh pulau itu berada dalam kondisi rawan saat ini terutama di Natuna yang berbatasan langsung dengan konflik Laut China Selatan.
“Akan lebih baik bila pendekatan yang digunakan TNI di perbatasan adalah prosperity approach dengan memperhatikan lingkungan hidup,” imbuhnya.
Trauma dengan kasus Sipadan dan Ligitan, serta Ambalat. di mana Indonesia harus menelan pil pahit setelah kalah dengan Malaysia di arbitrase internasional. “Kepulauan Natuna harus menjadi prioritas mengingat adanya nine dashed line China saat ini, kalau tidak jangan sesali bila ada area kita yang diklaim,” ucapnya.
Masih kata Nuning, TNI harus melihat peran pulau terluar sebagai area security belt dan prosperity belt. Maka dari itu, sinergitas antara TNI dengan instansi lainnya baik pusat maupun daerah perlu ditingkatkan dalam berbagai aspek.
Soal alutsista, khususnya untuk TNI AL juga menjadi sorotan mantan politisi Partai Hanura ini. Karena dengan jumlah alutsista yang ada saat ini masih dinilai kurang dalam menjangkau pulau-pulau terluar Indonesia dan ZEE serta pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
“Tentu kita harus memperbanyak jumlah kapal patroli sehingga patrolinya tidak dibatasi dengan waktu,” pungkasnya.
Tugas pembangunan dan keamanan tentu bukan hanya menitik beratkan di TNI saja melainkan juga sinergitas dari instansi terkait. Pemerintah melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) juga sudah menyusun rancangan hingga tahun 2019 terkait pembangunan daerah perbatasan. (Adit/MN)
