Peringati Deklarasi Djuanda, Marin Nusantara: Saatnya Bicara Keseimbangan Ekonomi Antar Pulau
Konektivitas antar pulau, berdampak pada keseimbangan ekonomi
MN, Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Nusantara pada 13 Desember 2017 ini, menjadi momentum 60 tahun Deklarasi Djuanda 1957 dalam rangka menyatukan kepulauan Indonesia. Deklarasi ini kemudian dapat dimaknai sebagai kristalisasi perjuangan Indonesia sebagai negara maritim.
Tentu saja deklarasi ini telah mengubah konsepsi kolonial di mana laut sebagai pemisah menjadi konsepsi negara kepulauan yang menjadikan laut sebagai pemersatu.
Menurut Direktur Maritime Research Institute (Marin) Nusantara, Makbul Muhammad, Deklarasi Djuanda telah menjadikan laut indonesia sebagai penghubung satu kesatuan NKRI. Ia mengimbau seharusnya tugas nasional yang semestinya terus digelorakan pasca deklarasi ini adalah dengan mewujudkan kenoktevitas antar pulau-pulau di Indonesia.
“Ini untuk mempermudah posisi negara agar berlaku adil dalam setiap pembangunan fisik maupun non fisik di seluruh pelosok kepulauan Indonesia. Sehingga deklarasi Djuanda bisa dimaknai secara universal yakni tidak hanya sekadar penyatuan teritori, tapi juga penyatuan ekonomi yang terkoneksi merata secara nasional,” terang Makbul dalam siaran persnya yang diterima redaksi, di Jakarta, (13/12).
Lebih lanjut, lulusan Perkapalan Unhas ini menjabarkan terminologi laut sebagai penghubung, semestinya pembangunan antar pulau di Indonesia bisa berkembang beriringan tidak seperti skema pembangunan yang dilakukan di masa pemerintahan Orde Baru yang hanya menempatkan pulau Jawa sebagai sentral pembangunan nasional.
Tidak meratanya pembangunan nasional berimplikasi pada ketimpangan Kontribusi Pendapatan domestik bruto (PDB) nasional berdasarkan pulau. Menuerut Data Bappenas tahun 2015, diperoleh data yaitu Pulau Jawa 57,86 %, Pulau Sumatera 23,88 %, Pulau Kalimantan 8,93 %, Pulau Sulawesi 4,61 %, Pulau Nusa tenggara dan Bali 2,55 dan Pulau Papua 2,33 %.
Konektivitas Ekonomi dan Tol Laut
Dengan semangat deklarasi Djuanda seharusnya diikut sertakan dengan pembangunan infrastruktur perhubungan laut yang memadai. Karena sesungguhnya yang dapat menjembatani rakyat terhadap laut adalah kapal dan pelabuhan.
Masih kata Makbul, kebijakan transpotasi laut antar pulau di Indonesia telah dimulai di era pemerintahan Presiden Bung Karno tahun 1953. Melalui kebijakan Pelayaran Interinsuler dengan menjadikan perusahaan negara Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) sebagai pelaksana utamanya.
“Saat itu Indonesia telah memiliki 13 kapal negara yang disusul kemudian pesanan pemerintah Indonesia 45 kapal yang dioperasikan dalam pelayaran interinsuler dengan total 58 kapal negara. Karena transportasi merupakan hajat hidup orang banyak maka tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang dalam bentuk privatisasi,” ungkapnya.
Lulusan S2 Prodi Keamanan Maritim, Unhan ini juga menyatakan program Tol laut, dengan konsep hilirisasi ekonomi melalui perhubungan laut dalam kebijakan Pemerintah Jokowi-JK perlu didukung dan diapresiasi.
“Karena tol laut dapat dimaknai sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menghadirkan negara di laut dengan memperkuat peran armada nasional melalui PT. Pelni sebagai operator kapal tol laut, yang selama ini hilirisasi logistik nasional melalui laut didominasi oleh pelayaran swasta,” beber Makbul.
Direktur Maritime Research Institute, Makbul Muhammad
Program Tol Laut yang berbasis daerah tertinggal, terpencil, terdepan dan perbatasan di 41 pelabuhan dengan 13 trayek telah didukung oleh Bappenas. Dengan konsep ship promote the trade, pembangunan konektivitas di wilayah Timur Indonesia diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi dan perdagangannya.
“Operasional kapal tol laut dengan anggaran subsidi negara sebesar 335 milyar di tahun 2017 dan 447 milyar di tahun 2018, tentu publik berharap dengan anggaran tersebut pemerintah dapat wujudkan konektivitas nasional yang efektif dan efisien,” ulas dia.
Namun ironisnya, sambungnya, 3 tahun program tol laut masih menyisakan kendala seperti muatan kapal balik dari wilayah Indonesia Timur dengan tingkat keterisisan muatan kapal hanya 30%-50%. Dengan kondisi demikian program tol laut akan tertatih-tatih untuk mewujudkan konektivitas ekonomi nasional.
Pria asal Sulawesi Selatan ini menerangkan hilirisasi logistik di laut merupakan bagian dari diskursus hilirisasi ekonomi nasional. Selain menyiapkan armada kapal, pelabuhan dan sumberdaya manusia yang mumpuni, pemerintah perlu memperhatikan aspek komoditas muatan angkutan laut untuk menunjang keseimbangan hilirisasi logistik yang efektif dan efisien melalui laut.
“Hilirisasi logistik nasional bisa terwujud apabila fondasi hulu ekonomi nasional juga dibangunkan. Kebijakan hulu ekonomi nasional melalui akselerasi kebijakan pangan berbasis komoditas lokal adalah kunci keseimbangan hilirisasi ekonomi nasional, daerah-daerah di Indonesia tentu mempunyai komoditas unggulannya yang menjadi bagian dari identitas daerahnya,” ungkapnya lagi.
Komoditas-komoditas lokal inilah yang nantinya harus digenjot serta memberikan jaminan pasar yang layak untuk kesejahteraan petani dan nelayan. Kebijakan akselerasi hulu ekonomi berbasis komoditas lokal ini selain diyakini sebagai penopang mewujudkan kesimbangan hilirisasi logistik nasional, juga dapat menjamin ketersediaan konsumsi nasional (pangan).
“Pangan dapat terpenuhi yang kemudian dapat meghapuskan ketergantungan impor atas komoditas-komoditas yang sebenarnya dapat diproduksi di dalam negeri. Dengan demikian kesatuan antar pulau-pulau di Indonesia sesuai semangat deklarasi Djuanda dalam konteks kenektivitas ekonomi nasional dari hulu ke hilir dapat diwujudkan,” pungkasnya.
(Adit/MN)
