Published On: Mon, May 29th, 2017

Perpres 16/2017 dan Pembangunan Maritim Indonesia

Presiden Joko Widodo

Oleh: Letkol Laut (P) Dickry Rizanny N., MMDS*

“Samudera, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera, selat, dan teluk. Sehingga Jalesveva Jayamahe, di laut kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu kembali membahana.“

(Presiden Joko Widodo, 20 Oktober 2014)

Indonesia merupakan Negara Kepulauan terluas di dunia yang terdiri atas lebih dari 17.504 pulau dengan 13.466 pulau telah diberi nama. Sebagai Negara Kepulauan yang memiliki laut yang luas (5,8 juta km2 yang terdiri dari 2,8 km2 Perairan Pedalaman, 0,3 juta km2 Laut Teritorial, dan 2,7 juta km2 ZEE.)  dan garis pantai yang panjang (95.181 km), sektor maritim menjadi sangat strategis bagi Indonesia, baik ditinjau dari aspek ekonomi dan lingkungan, sosial-budaya, yuridis dan pertahanan keamanan.

Era pemerintahan Presiden Joko Widodo menetapkan bahwa visi pembangunan adalah Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi ini memberikan harapan dan mengembalikan semangat untuk memanggil kembali kejayaan maritim dengan memanfaatkan sumber daya kelautan.

Kemudian, visi tersebut diturunkan menjadi 7 misi pembangunan, dimana tiga dari tujuh misi tersebut berhubungan dengan maritim dan posisi Indonesia sebagai Negara Kepulauan, yaitu: (1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara Kepulauan; (2) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai bangsa maritim; dan (3) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.

Pembentukan Kementerian Koordinator Kemaritiman mengedepankan konsep “Poros Maritim Dunia” dan Tol Laut”. Selain itu Presiden Joko Widodo juga sudah menandatangani Perpres No.16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

Penetapan prioritas pembangunan sektor maritim ini sangat beralasan bila dilihat dari sudut sejarah bangsa. Nenek moyang bangsa ini dikenal sebagai bangsa pelaut atau bangsa bahari dan pernah jaya di laut di masa sebelum kehadiran kolonialisme, melalui perdagangan antar pulau.

Perspektif Filosofis dan Sosial Budaya

Potensi maritim dan kelautan Indonesia memiliki multi perspektif dan tidak parsial, yaitu meliputi filosofi dan sosial budaya, hukum, ekonomi dan lingkungan, dan pertahanan keamanan. Dalam perspektif filosofi dan sosial budaya, sejak zaman dulu nenek moyang Bangsa Indonesia mengarungi laut, berlayar dan berdagang dari satu tempat ke tempat lain menjelajah Nusantara.

Kejayaan maritim dapat dilacak dari beberapa kerajaan-kerajaan di pesisir pantai yang telah membangun budaya maritim. Disebut memiliki budaya maritim karena kerajaan-kerajaan itu menghidupi aktivitas ekonominya dari perdagangan laut.

Laut tidak membuat mereka terpisah dan saling menjauh, tetapi justru saling berinteraksi melalui transaksi perdagangan laut. Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Bugis-Makassar, Aceh, Palembang dan banyak kerajaan berbasis maritim lainnya, adalah contoh jaman kejayaan maritim Indonesia.

Trajektori kerajaan maritim di atas menunjukkan kejayaan maritim di masa lalu tersebar di seluruh Nusantara. Berkembangnya kerajaan maritim menumbuhkan sosial budaya maritim. Menguatnya budaya maritim seiring dengan pemanfaatan laut sebagai sumber peradaban dan kemakmuran bangsa.

Kearifan lokal terbentuk dalam dunia maritim dan kelautan. Ekonomi kelautan mampu menyejahterakan rakyatnya. Keunikan masyarakat kuno ini ditemukan dalam pelayaran dan perdagangan laut yang menyertai sebagai salah satu kegiatan ekonomi. Kehidupan di laut mampu bergerak secara dinamis.

Sehingga nenek moyang Indonesia menjadi berkarakter egaliter dan terbuka. Laut menjadi tempat hidup, sumber orientasi kebudayaan dan juga menjadi tempat pertahanan dengan kekuatan armada laut yang tangguh.

Perjalanan menjadi Negara Maritim pun mengalami pasang surut. Kehadiran kekuasaan asing yang mampu menganeksasi dan meminggirkan budaya maritim, menyebabkan kejayaan maritim mulai luntur dan menoleh kepada budaya agraris.

Peran negara asing, naik turunnya kondisi perpolitikan Indonesia mulai dari transisi dari Demokrasi Liberal ke Demokrasi Terpimpin sampai jaman Orde Baru, kekerasan politik, dan politik sebagai panglima telah menyedot perhatian pemerintah dalam menuntaskan polemik yang tak berkesudahan. Karena itu pembangunan untuk membangkitkan kembali budaya maritim sebagai penopang ekonomi nasional semakin terabaikan.

Pada pemerintahan sekarang, dengan munculnya Kebijakan Kelautan Indonesia, geliat untuk kembali menoleh ke laut muncul kembali. Archipelagic state yang dideklarasikan diangkat, dirumuskan, dan didefinisikan kembali untuk membangun Indonesia sebagai negara maritim. Kejayaan negara maritim dan bangsa pelaut yang mengarungi cakrawala samudera, yang mempunyai armada niaga, yang mempunyai armada militer, yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri ditumbuhkan kembali untuk mengangkat budaya maritim yang lama terkubur.

Hal itu bersamaan dengan kemauan politik mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Jika pemanggilan kembali negara kelautan (maritim) berhasil, bangsa ini menghidupkan kembali kejayaan bangsa sebagai bangsa pelaut.

Perspektif Hukum

Dari perspektif hukum, visi dan misi pembangunan maritim Indonesia yang kuat dan tangguh dalam menuju Poros Maritim Dunia harus dilaksanakan dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Artinya, segala upaya ke arah pembangunan Negara Maritim harus didukung dan didasarkan pada peraturan-peraturan hukum yang memberikan kekuatan legitimasi kepada semua pemangku kepentingan.

Alinea ke-4 dari Pembukaan UUD 1945 secara implisit menjelaskan bahwa pembangunan kelautan sekurang-kurangnya memenuhi 4 (empat) tujuan yaitu kesejahteraan umum, edukasi, pertahanan keamanan dan perdamaian internasional. Kemudian, di Pasal 25A UUD 1945 amandemen ke-IV, menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara Kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”.

Sehingga kedudukan sebagai Negara Maritim harus digunakan sebagai tujuan sebagaimana diamanahkan oleh UU. Dimensi hukum yang mengatur juga harus meliputi hukum nasional dan sering kali bersentuhan dengan hukum internasional. Tentunya  dengan perubahan dan percepatan substansi regulasi yang demikian cepat.

Oleh karena itu, pengembangan hukum dan kebijakan kelautan harus dapat bergerak seiring dengan percepatan perubahan peta regulasi global dan mampu menjawab kebutuhan regulasi di tingkat nasional maupun daerah.

Peta Indonesia berdasarkan prinsip negara kepulauan “archepelagic principal state”

Sebagai negara yang telah memperjuangkan aspek legal status wilayah nasionalnya dalam Negara Kepulauan melalui Deklarasi Djuanda tahun 1957, perkembangan yuridis sebagai dasar diberdayakannya potensi kemaritiman dan kelautan Indonesia harus terus berjalan.

Proses tersebut mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring dengan proses dinamika kebangsaan dan dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis baik regional maupun global. Artikel 62 UNCLOS 1982 yang berisikan ketentuan kewajiban negara pantai untuk memberikan kesempatan kepada negara lain dalam pemanfaatan sumber daya hayati perikanan di perairan ZEE juga ikut memperkuat aspek legalitas sebagai Negara Kepulauan. Yang kemudian diimplementasikan odalan UU Kelautan, RPJP Nasional 2005 – 2025, UU Pelayaran, UU Perairan dan Peraturan kemaritiman lainnya.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang pada bagian Lampiran tentang Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2005 – 2025 mengandung visi pembangunan Indonesia yaitu Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Misi ke-tujuh dari pembangunan nasional 2005–2025 adalah Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional”.

Makna dari misi ini adalah menumbuhkan pembangunan berorientasi kelautan bagi masyarakat dan pemerintah, serta meningkatkan pemanfaatan secara komprehensif dan berkelanjutan terhadap sumber daya manusia, wilayah laut nasional dan teknologi kelautan untuk kepentingan kedaulatan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Potensi sumber daya kelautan perlu dikelola secara optimal dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dan dalam upaya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Berdasarkan hal tersebut, pada 20 Februari 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perpres Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

Kebijakan Kelautan Indonesia ini adalah pedoman umum kebijakan kelautan dan langkah pelaksanaannya melalui program dan kegiatan kementerian/lembaga di bidang kelautan yang disusun dalam rangka percepatan implementasi Poros Maritim Dunia.

Dengan demikian, UU No. 17/2007 (RPJP Nasional 2005–2025) dan Kebijakan Kelautan Indonesia telah memberikan arah bagi pembangunan kemaritiman dan kelautan yang meliputi aspek-aspek yang sangat relevan dengan Amanah Pembukaan UUD 1945. Kebijakan dan UU ini juga telah memberikan identifikasi berbagai permasalahan krusial dalam upaya memanfaatkan dan pengelolaan sumber daya kelautan, sehingga mendorong pengambil kebijakan untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan menuju pada unifikasi hukum kemaritiman dan kelautan nasional yang saat ini telah terfragmentasi secara parsial.

Perspektif Hankam

Dalam perspektif pertahanan keamanan, sejak dahulu, laut, pesisir, dan sungai merupakan urat nadi yang menjadi kekuatan bangsa ini. Dari pandangan geostrategi dan geopolitik, sebagai negara yang berada pada perlintasan dua benua dan dua samudera, Indonesia termasuk negara yang rawan dari sisi politik dan keamanan laut baik bersifat lokal, nasional, maupun internasional.

Perompakan, illegal fishing, eksploitasi sumber daya, konflik nelayan dan ancaman transnational crimes di perairan Indonesia masih sering terjadi. Selain itu, masalah pulau-pulau terluar dan perbatasan juga menimbulkan persoalan politik, antara lain tumpang tindih klaim kepemilikan beberapa pulau di perbatasan oleh beberapa negara. Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas, lemahnya penegakan hukum, dan terbatasnya infrastruktur maritim dan kelautan kian menambah rumit persoalan.

Persoalan utama dalam konteks posisi Indonesia sebagai Negara Kepulauan, yaitu: (1) Kebijakan nasional tentang pembangunan Negara Kepulauan yang terpadu belum optimal di implementasikan pada keterkaitan sektor kelautan. (2) Kesadaran Indonesia sebagai Negara Kepulauan masih lemah; dan (3) Lemahnya pertahanan dan ketahanan dari sisi matra laut.

Kelemahan pertahanan dan keamanan matra laut dipengaruhi oleh: (a) peran pertahanan dan ketahanan laut belum optimal; (b) meningkatnya ancaman kekuatan asing di ZEEI; (c) perangkat hukum belum lengkap; (d) fasilitas pengamanan laut terbatas; (e) makin meningkatnya kegiatan ilegal di perairan Indonesia; dan (f) masih lemahnya penegakan hukum kepada pelanggar hukum.

Persoalan dan kelemahan di atas adalah tidak mudah diatasi karena kompleksitasnya. Untuk itu, perubahan harus dilakukan, dan saat inilah momentum yang tepat untuk memulai perubahan, seiring dengan komitmen pemerintah untuk melakukan pembangunan sektor maritim dan kelautan. Konsep yang komprehensif dan berkelanjutan merupakan salah satu langkah yang tepat untuk mendukung visi dan misi pembangunan maritim, yaitu sebuah Kebijakan Kelautan Indonesia.

 

*Penulis adalah lulusan AAL tahun 1998, saat ini berdinas di Srena Koarmatim


 

 

About the Author

- Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom

Tulis Tanggapan Anda

Komentar menjadi tanggung jawab pembaca. Redaksi Maritimnews berhak melakukan moderasi terhadap komentar yang diberikan sesuai dengan etika jurnalistik.

XHTML:You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Silahkan isi kode captcha