Poros Maritim di Bawah Cengkeraman Tiongkok dan Amerika

Ilustrasi Fenomena. (Gambar: kumpulanmisteri.com)

MNOL, Jakarta – Menyikapi kondisi politik ekonomi Indonesia saat ini di bawah Pemerintahan Joko Widodo yang bervisi poros maritim dunia, namun berjalan di bawah kendali hegeomoni Tiongkok dan Amerika Serikat (AS). Hal itu terlihat jelas dalam beberapa fenomena terkini, seperti misalnya pada reshuffle Kabinet Jilid II Pemerintahan Jokowi-JK beberapa hari lalu.

Penulis  buku My Fish My Life Letkol Laut (P) Salim yang juga menjabat sebagai Staf Asops Panglima TNI, dalam beberapa kesempatan menyatakan kegundahan hatinya terkait kondisi itu. Di mana, hal tersebut membuat kehidupan berbangsa dan bernegara kita semakin jauh dari cita-citanya, sesuai yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Oleh karenanya kejadian-kejadian yang akan terjadi di dalam negeri sepertinya Salim sudah dapat membeberkan apa yang akan terjadi, khususnya kegamangannya tentang pembangunan negara maritim.

“Kita lihat tiap reshuffle kabinet kemenko maritim selalu diganti, artinya apa? Membangun fondasi kemaritiman tidak hanya butuh orang yang pinter ekonomi, orang pinter hukum, orang pinter strategi pertahanan, akan tetapi yang jauh lebih penting yaitu seseorang memiliki ocean leadership yang berwawasan global tentang kemaritiman secara komprehensif mengerti akan jati diri bangsa yang berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945. Adanya beberapa MoU antara Pemerintah dengan Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur banyak menimbulkan kecurigaan terhadap rancangan yang lebih besar lagi menyangkut kehidupan bangsa Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, bukan hanya dirinya saja yang mengatakan hal itu, tetapi banyak juga disampaikan oleh beberapa kalangan. Salah satunya ialah anggota Komisi I DPR RI Hanafi Rais, yang pernyataannya dikutip oleh Salim dalam buku terbarunya berjudul Ketahanan Pangan dari Laut: Sea Power Perspective My Fish My Life itu.

Rencananya, buku tersebut akan di-launching pada HUT Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia ke-71 pada 17 Agustus 2016 mendatang.

Dalam buku itu, meskipun banyak bercerita tentang potensi kelautan Indonesia dan strategi pengelolaannya, lulusan AAL tahun 1995 ini, dalan Bab pertamanya mengulas terlebih dahulu cengkeraman Tiongkok dan AS dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

“Tiongkok tak pernah membantah kecurigaan bahwa AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank-red)  dan SRF (Silk Road Fund-red) sengaja dibangun untuk menggusur Bank Dunia, International Monetary Fund-red), dan ADB (Asian Development Bank-red) sebagai kreditur paling berpengaruh di Asia,” terangnya.

Namun, yang bikin mengherankan dengan adanya kerja sama besar antara Indonesia dengan Tiongkok itu, Pemerintah Jokowi kembali memanggil Sri Mulyani Indrawati sebagai nahkoda keuangan RI menggantikan Bambang PS Brodjonegoro.

Sri Mulyani yang notabene ialah mantan Direktur Operasional Bank Dunia dan pernah terseret kasus Century menjelang Pilpres 2009 lalu merupakan anak emas Amerika Serikat. “Kemudian dia dilantik menjadi Menteri keuangan, ini terlihat ada skenario besar antara Tiongkok dengan Amerika Serikat di Indonesia,” tandas Penulis Buku ‘Kodrat Maritim Nusantara’ tersebut.

Menurut Stiglitz, IIGI, IMF, Bank Dunia, dahulu yang selalu menjadi langganan Indonesia di era Orde Baru dalam memerlukan modal pembangunan adalah lembaga-lembaga yang 100% mencari keuntungan murni. Dan kini kembali beralih ke lembaga-lembaga yang bersifat sama, meskipun berbeda merk.

“Mereka adalah rentenir kelas dunia apalagi yang bercampur darah Tiongkok dengan mentalitas oportunistik tulen. Maka NKRI akan terjebak berbagai ‘rintangan’ dari para donor yang harus dipatuhi dengan tunduk setiap saat,” selorohnya.

Akan tetapi ketika ditanya mengenai bagaimana strategi dan solusinya menghalau itu, Pamen TNI AL yang kerap memberikan Seminar Kebangsaan dan kemaritiman di berbagai  Perguruan Tinggi ini tidak menyebut secara komprehensif. Dirinya hanya mengimbau agar bangsa ini terus berdoa dan mendekatkan diri pada Tuhan YME.

“Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka dan Apakah kita mau Indonesia merdeka yang kaum kapitalisnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya,” tegasnya.

Dia juga menjelaskan hal ini sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan tertulis di beberapa ramalan yang menyatakan bahwa negeri ini akan dikuasai oleh bangsa kulit kuning (Tiongkok) dan kulit putih ( AS dan Belanda). Baru kemudian setelah melewati fase itu, bangsa ini akan berjaya melalui sebuah perjuangan yang tak kenal henti.

“Kalau memang sudah diatur seperti ini, berarti hal itu menjadi percepatan kearah perbaikan pada 10 tahun mendatang. Sejalan dengan Konflik Laut Tiongkok Selatan eskalasinya akan semakin meningkat dan hegemoni cengkeraman asing akan semakin menancapkan di bumi pertiwi. Artinya, rakyat kita nanti akan secara nyata mengetahui kalau sedang dijajah, saat ini mereka masih tertidur lelap dan terlena,” pungkasnya. (Tan)