Published On: Thu, Dec 7th, 2017

PPI Kecam Perusahaan yang tak bayar Santunan Kematian sesuai Aturan

Ketua PPI, Andri Yani Sanusi (kiri) mengecam perusahaan pelayaran yang abai terhadap santunan kematian

MN, Jakarta – Terkait permasalahan yang melanda nasib pelaut Indonesia beberapa bulan terakhir, Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) melontarkan kritikan pedas kepada perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi peraturan yang menyangkut keselamatan dan kesejahteraan pelaut. Melalui ketua umumnya, Andri Yani Sanusi, PPI dengan tegas mengutuk perusahaan tersebut yang tak ubahnya seperti mafia di bidang kemaritiman.

“Sebagai seorang pelaut saya merasa sedih dengan kondisi Kemaritiman Indonesia, prihatin saya melihat terlalu banyak mafia di laut,” ungkap Andri melalui pesan singkatnya yang diterima redaksi di Jakarta, (7/12).

Pasalnya, dalam waktu 2 bulan, kurang lebih 8 kapal yang tenggelam dan menelan korban belasan orang meninggal sia sia. Belum lagi kapal kecelakaan yang tak terhitung jumlahnya.

Sambung Andri, korban kebanyakan tidak mendapatkan hak yang sepantasnya dari perusahaan sesuai dengan aturan ketenagakerjaan dan peraturan maritim tentang Asuransi dan jaminan kecelakaan kerja dan asuransi kematian.

“Akhirnya aturan-aturan itu semua hanya khayalan. korban yang meninggal pun hanya diberikan santunan seadanya oleh perusahaan pelayaran,” tandas dia.

Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017, santunan kematian di-cover sebesar Rp85 juta. Sedangkan dalam PP No.7 tahun 2000 disebutkan santunan kematian bagi pelaut senilai Rp150 juta.

Seharusnya perusahaan memperhatikan hal tersebut, begitu juga dengan pemerintah yang harus menindak tegas perusahaan-perusahaan yang tak mematuhi aturan.

“Kenapa ini bisa terjadi? biasanya sudah ada peringatan dari Kementerian Perhubungan tapi sepertinya tidak diindahkan oleh beberapa pemilik Kapal yang memaksa Crew kapal untuk tetap berlayar, meskipun cuaca sedang tidak baik,” ulasnya.

Pelaut yang dikenal kritis ini juga menyayangkan kejadian ini sepertinya luput dari pemberitaan. Seolah-olah pelaut tidak penting keberadaannya di negeri ini, atau menjadi profesi yang dianggap remeh.

“Sampai kapan ini harus terjadi, kapan ini akan berakhir, Pekerja Pelaut semestinya jangan hanya diam dan terpaku melihat kondisi Pelaut yang selalu dianggap budak laut,” tegasnya.

Maka dari itu, pihaknya selalu menggelorakan semangat perjuangan kepada seluruh pelaut Indonesia untuk melawan segala macam bentuk kedzaliman terhadap pelaut. Banyak perusahaan pelayaran yang penuh dengan mafia dan tidak memanusiakan manusia, praktik itulah yang diikhtiarkan oleh PPI guna mensejahterakan pelaut.

Menurutnya, hal itu termasuk agitasi positif yang diatur oleh undang-undang selaku hak warga negara. Ia pun menganggap biasa jika dirinya terus dihujat oleh pihak-pihak yang terganggu atas kritikan yang dilontarkan PPI. Dalam perjuangan, sudah menjadi hal biasa jika mendapat banyak tantangan dan ancaman.

“Diam tertindas, lawan dan hancurkan tirani, ingat pelaut adalah tulang punggung bangsa. Tanpa Pelaut Indonesia tidak akan ada, Karena pelautlah yang menyatukan seluruh pulau di Indonesia, Pelaut lah yang mengirim semua kebutuhan rakyat Indonesia, tapi pelaut tidak dihargai,” pungkasnya.

 

(Adit/MN)

About the Author

-

Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom

Tulis Tanggapan Anda

Komentar menjadi tanggung jawab pembaca. Redaksi Maritimnews berhak melakukan moderasi terhadap komentar yang diberikan sesuai dengan etika jurnalistik.

XHTML:You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Silahkan isi kode captcha