Pulau Nipah akan Diprioritaskan jadi Kawasan Ekonomi oleh Menko Maritim
Pulau Nipah
MNOL, Kepri – Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengunjungi Pulau Nipah, salah satu pulau terluar Republik Indonesia pada hari Kamis (2/2). Menurutnya pulau ini memiliki peluang bisnis.
“Kami berkunjung sekarang ini untuk (melihat apa) yang kita bisa kembangkan di sini untuk Indonesia semakin berkembang. Untuk sementara sambil nunggu studinya selesai bisa kita buat kawasan ekonomi sendiri,” ujar Menko Luhut kepada awak media di sela-sela kunjungan tersebut.
Setelah meninjau dan melihat kondisi pulau dengan berjalan kaki, Menko Luhut mengatakan akan melakukan studi dan melihat berapa besar potensi yang dimiliki dan apakah memungkinkan untuk dibangun kawasan industri dan pelabuhan.
Pulau seluas 62 hektar tersebut selama ini dijaga oleh Angkatan Laut Republik Indonesia karena merupakan wilayah perbatasan NKRI.
“Kalau lego jangkar kan sangat luas ini areanya, bisa 40-60 kapal, kedalamannya sangat baik 20-an meter, dan ombaknya tidak terlalu besar. Kita bisa servis kapal di sini seperti maintenance, isi bensin, mungkin bisa juga fuel storage,” bebernya.
Untuk pembangunan pelabuhan, ia melihat kemungkinan kapal-kapal yang saat ini banyak menggunakan fasilitas milik Singapura untuk parkir di kawasan Pulau Nipah.
“Diharapkan spill over dari Singapura itu bisa kemari, karena disana kan sudah penuh. cost-nya di sini mungkin bisa lebih murah. Pelindo I sudah siap. Mereka punya dana cukup, tentu (bisa) kerjasama dengan pihak swasta,” ungkapnya.
Karena pulau ini adalah pulau kosong, Menko Luhut mengatakan akan lebih mudah membangun kawasan ekonomi baru.
“Padat modal, tetapi dana CSR (Tanggungjawab Sosial Perusahaan) harus disalurkan ke pulau-pulau sekitarnya,” katanya lagi.
Menko Luhut berkunjung ke pulau Nipah didampingi oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun serta beberapa pejabat pemerintahan setempat.
Bertemu Pengusaha Batam
Sebelum meninggalkan Batam, Menko Luhut mengadakan pertemuan dengan hampir 30 pengusaha Batam di Bandar Udara Hang Nadim. Para pengusaha Indonesia dan asing ini bergerak di bidang kemaritiman, seperti penunjang minyak dan gas, perkapalan, dan produk-produk untuk digunakan di laut lepas.
Hadir juga para pengusaha di bidang industri manufaktur. Beberapa kendala dan permasalahan dibahas pada pertemuan tersebut. Para pengusaha juga menyampaikan masukan maupun saran untuk perbaikan dan percepatan usaha di kawasan Batam.
Menko Luhut mengatakan bahwa Pemerintah saat ini lebih memprioritaskan pembangunan ekonomi dalam konteks menciptakan pemerataan yang berkeadilan. Walau masih ada beberapa masalah keamanan seperti radikalisme, namun pemerintah dapat mengatasinya dengan baik.
“Strategi besar pemerintah sekarang ini untuk bagaimana yang 20% (penduduk yang masih hidup) di bawah garis kemiskinan bisa kita perkecil angkanya atau dihilangkan,” tandas Purnawirawan TNI AD ini.
Untuk memecahkan beberapa masalah yang dikemukakan oleh para pengusaha, Menko Luhut menyarankan untuk menyelesaikannya lewat Kelompok Kerja IV (PokjaIV) yang berada dibawah koordinasi Satuan Tugas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi (Satgas PKE).
Pokja IV bertugas khusus untuk menangani penyelesaian kasus-kasus yang menghambat implementasi paket kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, maupun untuk menangani kasus-kasus yang mengganggu invesgtasi secara umum.
“Orang sekarang relatif lebih nyaman berinvestasi karena ada solusi-solusi yang cepat dilakukan, yang saya lihat baru sekitar 40-50 persen tapi ada kemajuan,” ulasnya.
Di sektor Migas, ia mencontohkan pemerintah sedang merevisi PP no. 79/2010. Menurutnya sekarang pemerintah akan membuat peraturan secara detail.
“Negosiasi kita sekarang harus detail. Seperti di Proyek Masela, kita bisa hemat hingga enam miliar dolar, dan kita ingin membuat petrokimia plus pabrik pupuk di sana. Pemerintah kini sedang meningkatkan efisiensi,” ulasnya lagi.
“Masih banyak handicap, tapi saya bisa jamin (bila) ada masalah kita akan pecahkan masalah itu secara holistik secara menyeluruh. Jadi peraturan ini harus dibuat mudah agar investor datang. Jangan dipersulit,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut Menteri Luhut mengatakan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah pemerataan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya hilirisasi.
“Banyak yang harus diselesaikan, seperti pemerataan, karena itu hilirisasi penting. Perkembangan teknologi meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kita harus memanfaatkan itu, ” pungkasnya kepada para pengusaha. (An/MN)
