Reklamasi, Riba dan Ketahanan Nasional
Peta Reklamasi Teluk Jakarta
Oleh: Ziyad Falahi*
MN – Laporan berbagai sumber bahwa cadangan minyak Indonesia segera habis sekitar sepuluh tahun lagi. Namun sayangnya, stagnasi harga minyak di pasar dunia tidak lagi menguntungkan untuk mengakumulasi profit. Lalu apalagi kira-kira produk yang bisa digadaikan elit negeri ini untuk para investor ? Ya, jawabanya adalah tanah.
Pemerintah sejak beberapa tahun lalu memiliki program financial inklusif yang berupaya untuk mempercepat finansialisasi hingga semua masyarakat memiliki akses perbankan. Semakin tingginya pertumbuhan finansial, maka semakin krusialnya penguasaan tanah untuk menopang ketahanan sistem perbankan.
Untuk itu, program percepatan infrastruktur era Presiden Jokowi dan peraturan-peraturan yang membolehkan WNA memiliki hunian tidak lain adalah upaya untuk menjual tanah di Indonesia. Sayang sekali, penjualan property selama dua tahun terakhir sangat lesu jauh dibandingkan era sebelumnya.
Sulit dipungkiri, para investor di bidang property pun semakin panik akibat program reklamasi yang sedang berjalan akan segera diakhiri oleh Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan. Perang opini pun berlangsung sewaktu menjelang Pilpres dan sesudahnya. Program Anies-Sandi soal DP rumah Nol Persen dianggap sebagai program mustahil.
Lucunya, Presiden Jokowi justru merealisasikan program rumah dengan DP 1 % beberapa minggu lalu. Cuma beda satu persen, namun gagasan Anies-Sandi dipersoalkan. Sebuah fakta mencuat, bahwa turunya daya beli masyarakat untuk membeli kebutuhan primer “rumah”, tidak lagi bisa ditutupi.
Umat Islam yang menentang Ahok seharusnya menyadari bahwa perjuangan tidak berhenti sekadar menjebloskannya ke dalam penjara. Perjuangan yang paling penting adalah tersedianya kebutuhan primer bagi umat. Jika tanah umat dibiarkan dihisap, maka anak cucu kita akan mencicil rumah seumur hidup, ini sungguh mengerikan.
Inilah momen tepat untuk membuat masyarakat sejahtera dan tidak lagi dibihongi oleh “riba”. Kepada para tokoh negeri ini, MUI dan ormas Islam untuk bersatu memperjuangkan ekonomi syariah yang tanpa riba. Salah satunya dengan melawan penjajahan atas tanah berkedok kredit perumahan rakyat.
Masa Depan Reklamasi
Transaksi politik reklamasi pasca kekalahan Ahok-Djarot sedang berlangsung. Maklum karena reklamasi bernilai sangat mahal bagi para politisi, sehingga sayang sekali jika dibatalkan begitu saja. Bahkan kegagalan reklamasi memiliki risiko krisis finansial seperti tahun 1998.
Perlu diingat, Pemerintah sejak beberapa tahun lalu memiliki program finansial inklusif yang berupaya untuk mempercepat finansialisasi hingga tahun 2020, di mana semua masyarakat memiliki akses perbankan. Oleh karena itu, penguasaan tanah untuk menopang ketahanan sistem perbankan menjadi krusial dalam skema finansial inklusif.
Seperti yang sudah diulas di atas, para spekulan property menjadi panik akibat rencana penghentian program reklamasi yang sedang berjalan oleh Gubernur DKI Jakarta terpilih. Sehingga diskon DP rumah dan hunian vertikal secara besar besaran dilakukan agar dapat diabsorbsi oleh pasar.
Reklamasi adalah harapan satu satunya untuk mempercepat finansial inklusif yang sekarang sedang berlangsung seiring diterapkannya e-money. Sebuah fakta telah mencuat, bahwa turunya daya beli masyarakat untuk membeli kebutuhan primer “rumah”, tidak lagi bisa ditutupi.
Menimbang bahwa reklamasi memiliki potensi krisis, maka seharusnya proyek tersebut dapat difungsikan sebagai alat ketahanan nasional. Daripada memaksakan sebagai bussiness as usual di tengah dinamika politik yang tidak stabil. Pulau yang sudah berdiri dapat dijadikan tempat pengawasan baik dari Kementerian Kelautan maupun oleh TNI AL.
Karena memang kalau kita melihat dermaga untuk alat pertahanan di Pondok Dayung dan Kolinlamil sudah sangat tidak mumpuni untuk pengembangan kekuatan pertahanan kita. Sementara ada 17 pulau reklamasi yang akan dibangun. Setidaknya bisa dari dua pulau yang memang dapat dijadikan pangkalan kalau memang ada istilah ‘sudah terlanjur reklamasi’.
Atau kalau alasannya soal lingkungan untuk mencegah abrasi air laut di mana daratan Jakarta lebih rendah dari lautnya, maka sudah sepatutnya pulau-pulau yang sudah ada itu dijadikan hutan mangrove. Toh itu lebih efektif untuk menahan abrasi ketimbang mendirikan apartemen mewah. Karena menyelamatkan ekosistem juga sebagai bagian dari ketahanan nasional yang berimplikasi pada nilai ekonomi.
Banyak manfaat dari hutan mangrove, selain sebagai tempat hidupnya beragai biota laut, kawasan ini juga bisa dijadikan lokasi wisata yang nyaman bagi warga Ibukota. Ternyata buah mangrove pun bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat sirup dan seratnya juga bisa dijadikan buah kerajinan. Bayangkan akan banyak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terbangun dari penanaman mangrove.
Selanjutnya penulis menyerahkan semuanya kepada Gubernur DKI Jakarta terpilih plus Pemerintah Pusat untuk sama-sama berembuk mencari solusi terbaik buat warga Jakarta khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.
*Penulis adalah pemerhati Politik Ekonomi dari UPN Jakarta
