Repatriasi 695 ABK, Mempererat Hubungan Bilateral Indonesia dan Vietnam
Dirjen PSDKP KKP Eko Djalmo Asmadi bersama Duta Besar Vietnam untuk Indonesia
MN, Batam – Sebanyak 695 Anak Buah Kapal (ABK) non justicia asal negara Republik Sosialis Vietnam dideportasi ke negaranya oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Acara repatriasi ABK dengan jumlah terbanyak tersebut dilakukan di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Barelang Batam, Jumat (9/6).
Pelepasan dihadiri oleh Kepala Badan Keamanan Laut Arie Sudewo, Duta Besar Vietnam untuk Indonesia Hoang Anh Tuan, Dirjen PSDKP KKP Eko Djalmo Asmadi, Asisten Daerah I Pemkot Batam, Imigrasi, TNI AL, Kepolisian, Kejaksaaan, dan para undangan lainnya.
Menurut Dirjen PSDKP KKP, Eko Djalmo Asmadi, acara repatriasi merupakan bentuk hubungan baik antar kedua negara yang tertuang dalam G to G. Sekaligus menjadi pelajaran bagi nelayan Vietnam untuk mentaati peraturan perundang-undangan negaranya maupun negara lain, dan terpenting tidak kembali melakukan illegal fishing di perairan Indonesia.
“Kami berharap agar Pemerintah Vietnam berkesinambungan memberi pengarahan kepada nelayannya, bahwa memasuki dan mengambil ikan di perairan negara lain itu kegiatan melanggar hukum. Begitupun kami juga akan terus melakukan sosialisasi mengenai illegal fishing,” kata Eko Djalmo dalam kata sambutannya.
Selanjutnya proses repatriasi 695 ABK non justicia dibawa kembali ke negara Republik Sosialis Vietnam menggunakan 3 (tiga) kapal milik Coast Guard Vietnam. Kapal-kapal yang dikirim Pemerintah Vietnam adalah kapal 8001, 8005, dan 4039.
Menurut Dirjen PSDKP KKP, repatriasi dilakukan dengan pertimbangan keterbatasan sarana dan prasarana tempat penampungan, kapasitas penampungan yang tidak mencukupi, serta keterbatasan jumlah petugas Pangkalan PSDKP.
“Pemerintah melihat aspek sosial budaya, keamanan, keterbatasan petugas, dan aspek keterbatasan biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan makan dan menjaga kondisi kesehatan para ABK non justicia di Indonesia,” pungkasnya.
(Bayu/MN)
