Published On: Mon, Jul 31st, 2017

Sinergi KKP dan Pertamina Kembangkan Potensi Kelautan Nasional

KKP Pertamina

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berfoto bersama Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Elia Massa Manik seusai menandatangani kesepakatan bersama tentang Sinergi Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, pada Senin (31/7).

MN, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Elia Massa Manik menandatangani kesepakatan bersama tentang Sinergi Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, pada Senin (31/7).

Kerja sama ini dilakukan guna mendukung program KKP melalui pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), teknologi dan informasi, pemasaran, sarana dan prasarana, program Corporate Social Resposibility (CSR), serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi pengembangan organisasi, budaya kerja, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan sistem distribusi produk dan pemasaran, pemanfaatan sarana prasarana terkait kesepakatan bersama, pengembangan sistem logistik bahan bakar minyak (BBM) untuk nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam secara terpadu.

Selain itu, kesepakatan ini juga mencakup implementasi program konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) untuk kegiatan perikanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sinergi dan pemanfaatan CSR dan Small Medium Enterprise and Partnership Program (SMEPP), serta pertukaran data dan informasi terkait dengan kesepakatan bersama.

Dirut Pertamina Elia Massa Manik mengatakan bangga dapat ambil bagian dalam kerja sama ini. ”Kami bahagia bisa menjadi satu bagian yang mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini karena memang jumlah pulau kita ini 17.000 lebih, dengan garis pantai hampir 81.000, yang merupakan suatu wilayah dengan potensi yang harus digali lebih jauh. Oleh karena itu, kami dari Pertamina sebagai pendukung akan berbagi apabila dibutuhkan juga sistem informasi kami. Kami merasa bahagia bisa ikut mendukung program ini karena pada akhirnya kita berharap nelayan-nelayan kita yang akan diuntungkan dari program ini,” ungkap Elia dalam sambutannya setelah penandatanganan nota kesepahaman.

Elia berharap kerja sama ini dapat ditindaklanjuti sebaik mungkin. Menurutnya, saat ini Pertamina juga tengah mengerjakan program “BBM Satu Harga” di 154 titik yang diharapkan dapat diselesaikan paling lama dalam jangka waktu satu setengah tahun. “Kami berharap kepada kawan-kawan di KKP bisa memberikan kepada kami masukan secara proaktif bagaimana kita bisa menyelesaikan ini dalam waktu yang secepat-cepatnya,” tambahnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga menyambut baik kerjasama ini. Menurutnya, penandatanganan kesepakatan bersama antara KKP dan Pertamina ini merupakan sebuah langkah realisasi pengembangan industri perekonomian perikanan di Indonesia.

Kerja sama ini juga sejalan dengan pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di pulau-pulau terluar Indonesia guna membangun lini luar Indonesia. “Saya punya keyakinan tanpa kita membangun lini luar Indonesia, kita akan terus berkutat di dalam negeri saja, dan kita tidak akan bisa maju ke depan,” jelas Susi.

Susi ingin Pertamina membantu KKP dalam pembangunan SKPT untuk memangkas proses, jalur transportasi, dan logistik pengangkutan ikan tangkapan nelayan.

“Sekarang ikan dari Morotai itu dibawa ke Bitung dulu delapan jam pakai kapal. Dari Bitung diproses, dibawa lagi ke Makassar, baru dibawa kembali lagi ke Bitung. Jadi putar-putar nggak karu-karuan. Jadi sudah selayaknya kita buka head to head. Timur Indonesia Utara ke HUB gateway luar seperti Palau, Davao. Kemudian selatan Papua itu misalnya ke Cairns, Brisbane, Darwin,” paparnya.

Menurutnya, pemangkasan jalur dan proses ini akan membuat harga produk perikanan Indonesia normal (tidak mahal) di pasaran karena tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi dan logistik yang besar.

Selain itu, dengan adanya pemangkasan ini, produk perikanan Indonesia diharapkan dapat langsung dikirim ke pasar internasional. “Bukan dibawa dari atas ke bawah, naik lagi ke atas. Ongkosnya saja sudah berapa, sisa untuk nelayan sedikit,” terangnya.

Namun Susi menyadari bahwa kendala pembangunan SKPT adalah energi, yaitu energi listrik dan BBM. Oleh karena itu, Ia meminta Pertamina untuk memberikan dukungan. Bukan dalam bentuk subsidi BBM, melainkan pengadaan solar di setiap daerah terutama di wilayah SKPT.

“Seminggu saya jadi Menteri, saya umumkan BBM (untuk kapal) di atas 30 GT subsidi hilang, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga minta (kapal) yang di bawah 30 GT 1,2 juta kilo juga suruh dihilangin (subsidi), sampai hari ini kok tidak dihilangin. Padahal keluhan nelayan kami, kami ini tidak perlu disubsidi. Kami ini perlu solar ada di mana-mana. Jadi tolong dicabut (subsidi), tapi kembalikan solar ada di mana-mana, di mana nelayan membutuhkan. Itu permintaan kita. Saya mohon ini bisa ditindaklanjuti,” kata Susi.

Susi berpendapat, subsidi BBM tidak dapat dinikmati nelayan kecil karena mereka memakai BBM dengan harga termahal. Sehingga, subsidi BBM yang diberikan Pertamina justru hanya dinikmati oleh industri yang tidak sepatutnya.

“Kami selalu mendukung Pertamina karena kalau Pertamina sehat, kuat, akan menjadi partner kita untuk mengembangkan wilayah SKPT kita,” imbuhnya.

“Stok ikan sudah naik banyak. Pemerintah menargetkan konsumsi ikan dari 43 kg menjadi 46 kg. Berarti 3 kg dikali 250 juta penduduk Indonesia, ada 750 ribu ton ikan yang harus didistribusikan dari nelayan tangkap ke konsumen. Konsumen terbesar ada di pulau Jawa. Nah tentu perlu pengangkutan, transportasi, dan lain-lain. Nadinya, darahnya transportasi ya BMM-nya Pertamina,” lanjut Susi.

Lumbung ikan kita ada di Indonesia bagian timur seperti di bagian utara Sulawesi, bagian barat Sumatera, dan bagian selatan Jawa. “Jika BBM dari Pertamina tidak lancar, semua aktivitas kelautan dan perikanan dapat terganggu”, ungkapnya.

Susi juga berpesan agar regulasi tidak boleh membelenggu dunia usaha. Birokrasi-birokrasi yang tidak penting harus dibuang. “Demi rakyat, demi Indonesia lebih baik, demi ikan kita bisa dimakan oleh bangsa kita, bisa diekspor menghasilkan devisa, kita akan bekerjasama mendobrak hal yang tidak perlu dan membelenggu kita. Saya apresiasi atas MoU ini. Mudah-mudahan kerjasama Pertamina dan KKP makin maju, makin lanjut, dan nelayan diuntungkan, masyarakat konsumen ikan juga diuntungkan,” tandasnya.

Anugrah/MN

About the Author

- Redaktur

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Silahkan isi kode captcha

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com