Published On: Fri, Jun 16th, 2017

Skandal Garam Impor, bagaimana dengan KKP?

Garam lokal kian terancam di tengah maraknya garam impor

MN, Jakarta – Terkait penangkapan  Direktur Utama PT Garam Achmad Boediono oleh Badan Reserse Kriminal Mabes Polri (10/6) lalu, menyisakan pertanyaan soal keterlibatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam skandal garam impor tersebut.

Menurut Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto Samawa di Jakarta, Menteri Susi telah menyetujui penandatanganan rekomendasi impor garam konsumsi.

“Penandatanganan itu dilakukan Dirjen PRL Bramantyo Satyamurti Poerwadi. Skandal terjadi karena berbedanya angka impor garam yang disepakati antar kementerian 226.124 ton, sebelumnya hanya menyetujui impor 75.000 ton,” ujar Rusdianto (16/11)

Lanjutnya, Brahmantya Satyamurti Poerwadi telah tanda tangan rekomendasi itu atas sepengetahuan Menteri Susi. Pada prinsinya, impor dengan tujuan memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun penambahannya diketahui untuk kebutuhan industri sehingga adanya selisih jumlah dan anggaran yang dianggap merugikan negara.

Garam impor untuk konsumsi masuk Indonesia melalui tiga pelabuhan, yakni Tanjung Perak, Surabaya; Ciwandan, Cilegon; dan Belawan, Sumatera Utara. Untuk waktu masuk Indonesia diserahkan kepada PT. Garam sebagai BUMN.

“Langkah PT. Garam melakukan impor tentu atas persetujuan dan rekomendasi dari KKP sehingga menjadi dasar bagi PT Garam untuk meminta surat persetujuan impor kepada Kementerian Perdagangan,” bebernya.

Atas jumlah penetapan kuota impor garam konsumsi paling banyak 226.124 ton pada 2017 dan pelaksanaannya diawasi oleh Satuan Tugas (Satgas) Impor Garam Konsumsi. Pembahasan Impor garam ini telah digelar dalam rapat koordinasi oleh KKP dan Kementerian/Lembaga terkait sejak 27 Desember 2016 untuk menetapkan kuota impor garam konsumsi pada tahun ini.

Sehingga hasilnya menetapkan kuota impor garam konsumsi di 2017 sebanyak 226.124 ton. “Ini berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS). Eksekusi secara bertahap minimal tiga tahap. Pelaksanaan impor dimulai Januari sampai akhir April 2017. Rencananya setiap tahapan akan dilakukan evaluasi,” tandasnya.

“Jadi kalau dalam evaluasi, impor sudah mencukupi, maka impor garam konsumsi tersebut dapat dihentikan. Pembicaraan ini tentu ada berbagai kesepakatan antara KKP dengan PT. Garam,” tegas pria yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Bantuan Hukum Nelayan itu.

KPK dapat memanggil Bramantyo untuk ikut diperiksa karena atas pelaksanaan awal dimulai olehnya. Rusdianto pesimis, walaupun Satgas Impor garam untuk pengawasan telah terbentuk. Namun ini tidak mampu mengawasi secara utuh, justru KPK dan Bareskrim yang tahu lebih dulu soal skandal ini.

Anggota Satgas terdiri dari anggota di tujuh Kementerian/Lembaga, yakni KKP, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Ditjen Bea dan Cukai, BPS, dan Bareskrim.

Tugas Satgas untuk koordinasi dan mengelola data garam konsumsi. Setelah itu baru kemudian Kementerian BUMN memberi penugasan pada PT Garam terkait kuota impor. Sambung Rusdianto, Mabes Polri (Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim) harus terus mendalami kasus dugaan penyimpangan importasi garam.

“Sebaiknya penyidik juga harus memeriksa Susi Pudjiastuti sebagai pemberi restu izin impor garam. Selain memeriksa pejabat Kementerian Perdagangan dan Dirjen PRL Brahmantya Satyamurti Poerwadi,” tegasnya lagi.

Rusdianto menerka bahwa Brahmantya sangat dekat dengan Susi Pudjiastuti dan merupakan komplotan bisnisnya.

“Bramantya berasal dari eselon-3 Pertamina yang dulu melayani avtur Susi Air sehingga ditarik ke KKP dan menjadi gerombolan korup impor garam. Sebaiknya penyidik terus mendalami dugaan keterlibatan Susi Pudjiastuti sehingga terjadi penyimpangan impor garam yang dilakukan oleh PT. Garam,” imbuhnya.

Begitu juga dengan Kemendag agar ikut diperiksa karena PT. Garam telah mengantongi Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan untuk importasi garam konsumsi sebanyak 75.000 ton, sebagaimana SPI Nomor 42 dan SPI Nomor 43.

Pembangunan Gudang Garam

Sebanyak 1.000 ton garam industri yang diimpor itu dikemas dalam kemasan 400 gram dengan merek Garam Cap Segitiga G dan dijual untuk kepentingan konsumsi. Adapun sisanya 74.000 ton diperdagangkan atau didistribusikan kepada 45 perusahaan lain. Penyimpangan diduga untuk menghindari pajak biaya masuk sebesar 10 persen.

Masih kata Rusdianto, Komitmen KKP mendukung pemberdayaan garam rakyat perlu dipertanyakan karena impor garam dilakukan sebagai bentuk tidak mendukung kehendak rakyat. Berharap kuota impor yang belum selesai di Januari-akhir April. tetapi, pembajakan impor atas nama pemberdayaan rakyat.

“Sungguh miris pejabat seperti ini. Baiknya segera saja ditangkap dan dikurung penjara. Mana ada garam impor untuk pemberdayaan,” selorohnya.

Ketika cara berfikir pemberdayaan garam rakyat dengan target produksi garam rakyat ditetapkan 3,2 juta ton sepanjang 2017, maka ini tak akan bisa dilakukan oleh KKP RI saat impor dilakukan.

“Seharusnya impor di-stop dan diberdayakan garam rakyat. Tak ada rumus pemberdayaan dengan rumus impor. Tidak ketemu konsepnya,” ungkapnya dengan heran.

Sudah diketahui jumlah naik 200 ribu ton dari target pada tahun 2016 sebanyak 3 juta ton. Sementara realisasi produksi garam konsumsi di 2016 hanya tercapai 144 ribu, dan stok hingga akhir tahun lalu 112.671 ton.

“Saya kira KKP bekerja di bawah ketergesa-gesaan, apalagi Dirjen PRL sekarang terlibat dalam skandal korupsi impor garam, padahal KKP memiliki sejumlah kegiatan di 2017, salah satunya membangun 6 unit gudang untuk menampung garam produksi para petani. Gudang ini akan memiliki standar SNI. Rencana ini tinggal kenangan bagi rakyat, justru gudang yang dibangun itu berencana untuk menampung barang impor,” papar dia.

KKP berencana akan membangun 6 gudang garam di Rembang, Brebes, Demak (Jawa Tengah), Tuban, Sampang Madura (Jawa Timur), dan Kupang pada tahun ini. Pada tahun lalu, sebanyak 6 gudang garam sudah dibangun, yakni di Indramayu, Pati, Pamekasan, Cirebon, Pangkep, dan Bima. Namun, ini hanya tempat menampung bahan importir.

“Miris harus impor garam? Pemerintah terlalu haus dengan produk luar negeri,” pungkasnya.

 

(Adit/MN)

About the Author

- Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom