Published On: Sun, Jan 22nd, 2017

Status Perbatasan Indonesia Pasca Putusan Arbitral Tribunal RRT vs Filipina

Peta Wilayah Laut China Selatan, tampak pada gambar Pulau Natuna yang merupakan wilayah Indonesia.

Peta Wilayah Laut China Selatan, tampak pada gambar Pulau Natuna yang merupakan wilayah Indonesia.

Oleh : Ahmad Almaududy Amri, PhD

MNOL – Putusan Arbitral Tribunal mengenai Laut China Selatan (LCS) yang diajukan oleh Filipina pada tahun 2013 telah diputuskan pada pertengahan 2016. Pada intinya putusan tersebut mengabulkan hampir seluruh gugatan yang telah diajukan oleh Filipina.

Hasil penting dari putusan tersebut antara lain ditiadakannya klaim Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atas nine dash line karena dianggap bertentangan dengan United Nations Conventions on Law of the Sea (UNCLOS), reklamasi yang dilakukan oleh RRT di LCS dianggap bertentangan dengan UNCLOS dan perlindungan lingkungan laut, serta seluruh status fitur maritim LCS tidak ada yang ditetapkan sebagai pulau, atau dengan kata lain tidak ada fitur maritim di LCS yang berhak atas landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Putusan yang dianggap oleh RRT sebagai null and void dan hasil keputusan ini ditolak secara keseluruhan oleh RRT. Hal ini sedikit banyak memiliki implikasi terhadap Indonesia, terutama di perairan Natuna. Dari lima belas submisi Filipina, setidaknya ada 2 (dua) submisi yang memiliki implikasi langsung terhadap Indonesia yaitu tentang status nine dash line dan status fitur maritim di kawasan LCS.

Sebelum dikeluarkannya putusan Arbitral Tribunal, terdapat beberapa anggapan yang mengindikasikan bahwa klaim nine dash line RRT diperkirakan bersinggungan dengan klaim ZEE Indonesia di perairan Natuna. Namun setelah putusan tersebut dikeluarkan, posisi yang dipegang RI selama ini bahwa Indonesia hanya berbatasan dengan Vietnam dan Malaysia di Laut Natuna terbukti kebenarannya dan justru diperkuat. Anggapan bahwa nine dash line bersinggungan dengan klaim ZEE Indonesia di Laut Natuna terbantahkan secara tegas. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa di wilayah ZEE Natuna, Indonesia tidak bersinggungan dengan perairan RRT dan hanya berbatasan dengan Vietnam dan Malaysia.

Implikasi lain dari putusan tersebut terhadap Indonesia adalah terkait dengan status fitur maritim di LCS. Dengan ditegaskannya bahwa tidak satupun fitur maritim di LCS yang berstatus pulau bedasarkan Pasal 121 UNCLOS, maka tidak terdapat fitur di LCS yang dapat memiliki ZEE yang akan bersinggungan dengan ZEE RI di Natuna. Sebelumnya, fitur maritim terluar di LCS yaitu Cuarteron Reef jika diberikan 200nm akan bersinggungan dengan ZEE Indonesia, namun putusan tersebut secara tegas meniadakan kemungkinan tersebut. Dari penjelasan ini maka jelaslah bahwa terlepas siapapun pemilik fitur maritim yang mungkin akan ditentukan kemudian, pemilik tersebut tidak akan bersinggungan wilayah perairannya dengan RI.

Yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah putusan ini akan memiliki dampak terhadap perbatasan Indonesia di segmen perbatasan lainnya? Seperti kita ketahui bahwa Indonesia memiliki perbatasan maritim dengan sepuluh negara yaitu: India, Thailand, Singapura, Vietnam, Malaysia, Filipina, Palau, Papua New Guinea, Timor Leste dan Australia. Tidak semua segmen maritim telah diselesaikan perundingannya oleh RI dengan Negara tetangga mengingat terdapatnya dinamika saat negosiasi dan perbedaan point of view dalam menarik garis batas maritim.

Putusan Arbitral Tribunal dapat dijadikan sebagai salah satu basis hukum dan peluang untuk menganalisa kembali posisi RI dalam perundingan, terutama terhadap fitur-fitur maritim yang diajadikan base point oleh Negara tetangga, begitupula garis pangkal kepulauan Indonesia mengingat putusan tribunal telah memberikan penjelasan lebih lanjut atas pasal-pasal di dalam UNCLOS terkait dengan fitur maritim.

Namun demikian, perlu dicermati bahwa tidak semua penjelasan tersebut akan relevan dan dapat diterapkan mengingat terdapat beberapa status fitur maritim di sekeliling Indonesia yang telah diputuskan statusnya oleh pihak ketiga seperti Putusan ICJ antara Malaysia vs Singapura tahun 2008 yang telah menentukan status Pedra Branca (milik Singapura) dan Middle Rock (milik malaysia) sebagai rocks. Oleh karena itu, terhadap kedua fitur maritim tersebut berdasarkan Pasal 121 UNCLOS dan Putusan ICJ berhak atas 12nm laut territorial namun tidak berhak atas landas kontinen dan ZEE.

Putusan Arbitral Tribunal juga memiliki implikasi terhadap penegakan hukum RI. Tanpa keraguan penegak hukum RI perlu melakukan penegakan hukum di wilayah perairan yang sudah jelas jurisdiksi hukumnya terutama setelah dikelurkannya putusan tersebut. Beberapa kali Indonesia melakukan penegakan hukum terutama di wilayah perairan Natuna, penulis berpandangan bahwa aparat perlu melanjutkan aksinya dengan mempertimbangkanantara lain bahwa mengingat di perairan ZEE Natuna RI hanya berbatasan dengan Vietnam dan Malaysia, sehingga kapal yang melakukan aktivitas ilegal khususnya illegal fishing di kawasan tersebut perlu ditindak.

Namun mengingat Indonesia masih menegosiasikan batas maritimnya dengan Vietnam dan Malaysia, maka jika pelaku berasal dari kedua negara tersebut, perlu diberikan peringatan keras terhadap tindakannya untuk efek jera, namun tidak diberikan sanksi hukum. Hal ini juga tercermin dalam common guidelines antara Indonesia dan Malaysia yang mengatur perlakuan aparat penegak hukum di wilayah maritim kedua negara yang belum terselesaikan proses delimitasi batas maritimnya.

Disarankan pula agar RI dapat menyepakati pengaturan serupa dengan negara tetangga lainnya, terutama apabila negara tetangga tersebut belum menyelesaikan permasalahan batas maritim dengan negara tetangga tersebut  dan di sisi lain kapal ikan negara tetangga tersebut sering beraktifitas di wilayah perairan yang belum ditentukan batas maritim dengan negara tetangga tersebut.

Langkah yang perlu diambil RI dalam memperkuat klaim maritim di wilayah yang belum terdapat batas maritim dengan negara tetangga bukanlah dengan mendepositkan klaim unilateral-nya kepada Sekretaris Jendral PBB melalui UN DOALOS melainkan dengan menyelesaikan negosiasi secara langsung dengan negara-negara tetangga yang berbatas laut langsung dengan negara kita. Meskipun UNCLOS memerintahkan setiap negara untuk melakukan deposit atas laut teritorial (Pasal 16 UNCLOS), ZEE (Pasal 75 ayat 2 UNCLOS), landas kontinen (Pasal 76 dan 83 UNCLOS), namun deposit tersebut tidak memberikan kekuatan hukum atas klaim unilateral sebuah negara atau menjadi hukum internasional yang akan ditaati oleh negara lain.

Sebaliknya, langkah tersebut justru akan kontra produktif dengan strategi Indonesia dalam melakukan negosiasi perbatasan dengan negara tetangga yang selama ini tengah dilakukan oleh negosiator RI.

Sebagai negara yang berpihak terhadap UNCLOS, RI terikat dengan interpretasi arbitral tribunal sebagai salah satu lembaga yang ditunjuk oleh UNCLOS dalam menyelesaikan permasalahan penafsiran terkait pasal-pasal UNCLOS. Oleh karena itu, Indonesia perlu memaksimalkan kesempatan ini dengan mengambil manfaat seluas-luasnya dari hasil putusan tersebut yang berimplikasi secara langsung terhadap Indonesia, terutama yang berhubungan dengan klaim unilateral RI diwilayah yang belum terselesaikan batas maritim dengan negara tetangga serta langkah penegakan hukum yang tegas di wilayah perairan RI.

 

 *Penulis adalah peraih gelar Doktoral di School of Law, University of Wollongong, Australia. Pokok penilitiannya adalah mengenai Kemanan Laut di Asia Tenggara.

About the Author

- Redaktur

Tulis Tanggapan Anda

Komentar menjadi tanggung jawab pembaca. Redaksi Maritimnews berhak melakukan moderasi terhadap komentar yang diberikan sesuai dengan etika jurnalistik.

XHTML:You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Silahkan isi kode captcha

Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com