Published On: Mon, Mar 13th, 2017

Terkait Masalah Pulau Pari, KNTI Tuntut Kepolisian dan KKP Hentikan Kriminalisasi Nelayan

Papan nama Pulau Pari

MNOL, Jakarta – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendesak Kepolisian bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipimpin Menteri Susi Pudjiastuti untuk menghentikan kriminalisasi terhadap warga nelayan di Pulau Pari. KNTI juga menuntut agar kedua instansi itu seharusnya melindungi ruang penghidupan seluruh warga Pulau Pari.

“Upaya ini sangat penting agar tidak mengkhianati jati diri Indonesia sebagai negara kepulauan di mana hak tenurial warga di atas pulau-pulau kecil dilindungi UUD 1945,” ujar Ketua Pengembangan Hukum dan Pembelaan Nelayan KNTI Marthin Hadiwinata kepada maritimnews di Jakarta (13/3).

Menurut Marthin, hal yang paling mendesak untuk saat ini dilakukan adalah menghentikan kriminalisasi yang diduga sebagai upaya menghentikan perlawanan warga nelayan Pulau Pari dalam melawan perampasan laut dan pulau-pulau kecil yang menjadi ruang kehidupan mereka.

Marthin beranggapan bahwa perlawanan nelayan atas perampasan Pulau Pari sangat lumrah karena telah menjadi ruang penghidupan sejak puluhan tahun lalu. “Sebanyak 320 KK warga telah mendiami pulau sejak sebelum kemerdekaan dengan luas 42 hektar yang tergolong sebagai Pulau Kecil,” katanya menambahkan.

Sebelumnya kriminalisasi telah menjerat Edy yang divonis 4 bulan penjara, tetapi hal itu tidak menghentikan perlawanan warga Pulau Pari. Beberapa waktu lalu sebagian besar warga Pulau Pari memasang bambu runcing di depan rumah mereka. Hal ini dilakukan sebagai sikap penolakan privatisasi lahan yang terjadi di sana.

“Kriminalisasi ini sangat jelas melanggar hukum dan peraturan yang melindungi ruang kehidupan nelayan tradisional berupa wilayah perikanan dan tanah yang menjadi tempat tinggal,” tandasnya.

Sambung Marthin, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai hukum tertinggi telah menegaskan pengakuan atas hak rakyat yang telah turun-temurun memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga tidak dapat dirampas dengan semena-mena oleh Pemerintah termasuk oleh BPN.

“Dunia internasional melalui FAO juga memandatkan Indonesia untuk segera mengimplementasikan Pedoman Perlindungan Nelayan Skala Kecil FAO tahun 2014,” terangnya.

Berdasarkan pedoman itu, Negara anggota FAO termasuk Indonesia harus mengatur dan melindungi hak nelayan laki-laki dan perempuan atas tanah, wilayah perikanan dan ruang kehidupan. Lebih lanjut sejak April 2016 telah berlaku UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan yang mewajibkan pemerintah untuk melindungi ruang penghidupan termasuk wilayah perikanan dan tanah yang menjadi tempat tinggal.

“Oleh karena itu upaya perampasan Pulau Pari oleh PT. Bumi Pari merupakan pelanggaran serius atas UUD 1945, UU No. 7 Tahun 2016 dan Pedoman Perlindungan Perikanan skala Kecil FAO 2014,” imbuhnya.

Berdasarkan informasi yang diterima dari pendamping hukum, kriminalisasi terhadap 5 orang nelayan tradisional dan 1 orang anak nelayan (dibawah umur dewasa) didasarkan atas tuduhan melakukan pungutan liar dalam pengelolaan pantai oleh warga. Pihaknya menilai tindakan ini berlebihan karena secara implisit menuduh pengelolaan pantai berbasis masyarakat sebagai kejahatan, padahal selama ini Pulau Pari dan ekosistem telah dikelola dengan baik.

Warga secara swadaya telah berupaya mengelola dan menjaga pulau beserta ekosistem yang termasuk terumbu karang. “Hasil pengelolaan pantai digunakan untuk biaya petugas kebersihan, renovasi masjid dan sarana umum lainnya, bahkan termasuk biaya untuk anak yatim,” jelas Marthin menurut laporan tim pendamping.

Secara kronologis, dugaan upaya kriminalisasi dimulai sejak Jumat (10/03/2017) lalu dengan hadirnya aparat kepolisian dan Satpol PP memasang spanduk di Pulau Pari dengan tulisan dilarang melakukan pungli dengan ancaman pidana KUHP dan malamnya beberapa Intel berada di pantai Pulau Pari untuk mengawasi gerak gerik nelayan.

Sabtu pagi (11/03/2017) ada 2 pengunjung perempuan masuk Pantai Perawan, namun belakangan diduga aparat intelijen kepolisian. Siangnya, sekitar 20 anggota polisi senjata lengkap dan pakaian bebas menangkap 5 nelayan tradisional dan 1 anak nelayan karena dianggap melakukan pungli.

Saat berita ini dikeluarkan, seluruh nelayan yang ditangkap masih berada di penahanan Polres Kepulauan Seribu. “Karena negara kita adalah negara hukum, jadi tidak boleh hal ini dilakukan oleh aparat. Pemerintah harus bersikap adil terhadap nelayan bukan hanya mementingkan kepentingan perusahaan,” pungkasnya.

(Adit/MN)

About the Author

- Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom

Tulis Tanggapan Anda

Komentar menjadi tanggung jawab pembaca. Redaksi Maritimnews berhak melakukan moderasi terhadap komentar yang diberikan sesuai dengan etika jurnalistik.

XHTML:You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Silahkan isi kode captcha