Published On: Thu, Mar 9th, 2017

Teruskan Deklarasi Djuanda, Sri Sultan HB IX Bangun Gerakan Pramuka

Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Gerakan Pramuka di pecahan uang 10.000 rupiah

MNOL, Jakarta – Deklarasi Djuanda yang diikrarkan pada 13 Desember 1957 sebagai pengukuh kedaulatan territorial NKRI yang terdiri dari lautan dan daratan. Deklarasi itu merupakan tindak lanjut dari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan Proklamasi 17 Agustus 1945.

Momentum Sumpah Pemuda yang poin pertamanya menegaskan bersatunya tanah air Indonesia untuk wilayah Sumatera hingga Irian memiliki satu komitmen yaitu mengangkat harkat dan martabat hidup bangsa Indonesia atau merdeka lepas dari penjajahan.

Berlanjut pada 17 Agustus 1945, komitmen itu terealisasi  menjadi sebuah kemerdekan Indonesia baik wilayah maupun orang (penghuninya) dari belenggu penjajahan selama kurang lebih 350 tahun. Kendati tidak tertulis dalam konstitusinya soal wilayah Republik Indonesia, namun para founding fathers sepakat hanya wilayah Hindia Belanda terlebih dahulu, dari Sabang hingga Merauke.

Perlu dicatat, momentum Sumpah Pemuda sebagai Hari Lahir Bangsa Indonesia. Selain diusung oleh para jong-jong dari setiap daerah, peristiwa itu juga diprakarsai oleh organisasi-organisasi kepanduan yang sudah ada sejak tahun 1912 -1928. Kepanduan pribumi seperti Javaanse Padvinders Organisatie (JPO), Nationale Padvinderij, Wina Tamtama, Nationale Padvinders Organisatie (NPO), Jong Indonessche Padvinders Organisatie (JIPO), Hizbul Watban, Jong Java Padvinders, Nationale Islamistiche Padvinders dan Pandu Pemuda Sumatera mewarnai dinamika kepemudaan di sekitar Sumpah Pemuda.

Kepanduan pribumi (Indonesia) saat itu merupakan wadah dalam membentuk karakter cinta tanah air bagi para pemuda. Selain didasari dari landasan organisasi induknya, gerakan kepanduan Indonesia sudah mengusung jiwa persatuan. Nama-nama besar terlahir dalam organisasi-organsiasi kepanduan ini. Sebut saja Jenderal Soedirman, Sukiman Wirjosandjojo, Kasman Singodimedjo, Wongsonegoro dan lain sebagainya, merupakan tokoh-tokoh yang berpengaruh menjelang Proklamasi Kemerdekaan.

Organsisasi-organisasi kepanduan itu tetap berdiri pasca NKRI berdiri. Namun, sifatnya tetap sama saat ketika Sumpah Pemuda digulirkan. Organisasi-organisasi kepanduan itu tetap menjadi kawah candradimuka yang menggembleng pemuda untuk mencintai bangsa dan tanah airnya.

Hari Tunas Gerakan Pramuka

Tepat pada 9 Maret 1961, 56 tahun silam, Bung Karno selaku Presiden/Mandataris MPRS mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepramukaan Indonesia. Bertempat di Istana Negara, Sang Pemimpin Besar Revolusi itu mengungkapkan bahwa kepanduan yang ada harus diperbaharui, metode dan aktivitasnya.

Pola pendidikannya pun juga harus diganti. Sedangkan seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut Praja Muda Karana (Pramuka). Presiden juga menunjuk panitia yang terdiri atas Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) IX, Menteri P dan K Prof. Prijono, Menteri Pertanian Dr.A. Azis Saleh dan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa, Achmadi.

Melalui Keputusan Presiden RI No.112 Tahun 1961 tanggal 5 April 1961, Panitia Pembantu Pelaksana Pembentukan Gerakan Pramuka disahkan dengan susunan keanggotaan seperti yang disebut oleh Presiden pada tanggal 9 Maret 1961. Sehingga 9 Maret diperingati sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka, yang merupakan cikal bakal berdirinya Pramuka.

Selanjutnya pada 30 Juli 1961, para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka. Pada tanggal itu, mereka berikrar di Istana Olahraga (Istora) Senayan, kemudian peristiwa ini disebut sebagai hari Ikrar Gerakan Pramuka.

Nama Pramuka baru populer pada 14 Agustus 1961, yang didengungkan ke seluruh wilayah Indonesia. Akhirnya sejarah mencatat bahwa 14 Agustus 1961 disebut sebagai Hari Pramuka. Sri Sultan HB IX ditampuk sebagai pimpinan Kwarnas Pertama. Ia pun juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia.

Namun, jika tidak ada makna yang tersirat pada pertemuan besar 9 Maret 1961, gerakan besar ini tak akan pernah terwujud. Jasa-jasa Bung Karno dan Sri Sultan HB IX tetap dikenang khususnya oleh anggota Pramuka dan bangsa Indonesia pada umumnya dalam membangun generasi muda yang punya semangat kebangsaan.

Sosok Sri Sultan HB IX

Selain dikenal sebagai Raja Jawa (Yogyakarta), Sri Sultan HB IX juga dikenal sebagai tokoh revolusioner dan pergerakan Indonesia yang sangat berpengaruh dalam masa revolusi fisik (1945 -1949).  Untuk menjamin agar roda pemerintahan RI tetap berjalan setelah ibukota RI pindak ke Yogyakarta, Sri Sultan HB IX pernah menyumbangkan kekayaannya sekitar 6.000.000 Gulden, baik untuk membiayai pemerintahan, kebutuhan hidup para pemimpin dan para pegawai pemerintah lainnya.

Perannya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 yang menunjukan pada dunia internasional bahwa NKRI dan TNI masih ada, juga sangat besar. Bersama Letkol Soeharto, ia menyusun rencana penyerangan besar-besaran ke Ibukota Yogyakarta.

Pada masa Demokrasi Liberal (1950 -1959), dirinya pernah menjabat beberapa kali menjadi menteri dalam Kabinet RI yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang bergonta-ganti saat itu. Pada masa Demokrasi Terpimpin, ia juga sibuk bersama Bung Karno mengurus pemerintahan.

Puncak karirnya dalam Pemerintahan RI dari raja kharismatik ini ketika menjadi Wakil Presiden mendampingi Presiden Soeharto pada periode 1973 – 1978. Usai menjadi Wapres, Sri Sultan HB IX yang merupakan tokoh bangsa kerap berkeliling ke sekolah-sekolah untuk mengajar dan memperkenalkan Gerakan Pramuka.

Sri Sultan HB IX bahkan pernah menjabat sebagai Ketua Kwarnas (Kwartir Nasional) Gerakan Pramuka hingga empat periode berturut-turut, yakni pada masa bakti 1961-1963, 1963-1967, 1967-1970 dan 1970-1974. Keberhasilan Sri Sultan HB IX dalam membangun Gerakan Pramuka dalam masa peralihan dari “kepanduan” ke “kepramukaan”, mendapat pujian bukan saja dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri.

Ia bahkan akhirnya mendapatkan Bronze Wolf Award dari World Organization of the Scout Movement (WOSM) pada tahun 1973. Bronze Wolf Award merupakan penghargaan tertinggi dan satu-satunya dari World Organization of the Scout Movement (WOSM) kepada orang-orang yang berjasa besar dalam pengembangan kepramukaan.

Atas jasa tersebut, Musyawarah Nasional (Munas) Gerakan Pramuka pada tahun 1988 yang berlangsung di Dili (Ibukota Provinsi Timor Timur, sekarang negara Timor Leste), mengukuhkan Sri Sultan HB IX sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Pengangkatan ini tertuang dalam Surat Keputusan nomor 10/MUNAS/88 tentang Bapak Pramuka.

Raja yang merakyat itu menghembuskan nafas terakhir pada Minggu malam 2 Oktober 1988. Ia meninggal dunia di George Washington University Medical Centre, Amerika Serikat karena serangan jantung dan dimakamkan di pemakaman para sultan Mataram di Imogiri, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Indonesia. Bukan hanya masyarakat Yogyakarta saja yang kehilangan figur sederhana yang Pancasilais ini, tetapi seluruh rakyat Indonesia.

Perannya sebagai Raja Yogyakarta tak bisa tergantikan oleh siapa pun. Sebagai tokoh yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ia tetap terkenang dalam pusara kemuliaan yang khusnul khatimah di sisi Tuhan YME.

 

*Ditulis dari berbagai sumber

About the Author

- Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom