Published On: Sat, Dec 24th, 2016

The Power of Map vs The Power of Law

Laut Cina Selatan

Peta Laut Tiongkok Selatan. Tampak pada gambar garis merah putus-putus yang menggambarkan klaim Tiongkok.

Oleh: Gulardi Nurbintoro*

MN- Pada 14 Desember 2016, situs Maritim News menerbitkan sebuah artikel berjudul The Power of Map. Artikel tersebut ditulis oleh Laksamana Muda TNI Dr. Surya Wiranto dalam kapasitasnya sebagai Staf Ahli Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman. Secara garis besar, artikel tersebut mengingatkan agar Pemerintah tidak abai dalam mengaktualisasi peta yang menggambarkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencatatkannya dalam bentuk peraturan nasional sehingga dapat memperoleh pengakuan internasional.

Sayangnya, konstruksi argumen yang dibangun dalam artikel tersebut dalam pandangan saya cukup rapuh. Bahkan, dapat menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca. Oleh sebab itu tulisan ini bertujuan untuk meluruskan argumentasi-argumentasi yang diungkapkan dalam tulisan Laksamana Muda TNI Dr. Surya Wiranto tersebut.

Dr. Surya Wiranto mengangkat isu Laut Tiongkok Selatan sebagai pokok permasalahan dalam tulisannya. Menurutnya, Pemerintah Tiongkok telah mengoptimalkan klaim wilayah maritim menggunakan The Power of Map. Hal ini dibuktikan dengan dimasukkannya sembilan garis putus-putus ke dalam perundangan nasional Tiongkok yang telah didepositkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2009.

Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok adalah dengan mencetak peta tersebut pada paspor Tiongkok. Artikel tersebut menyoroti adanya protes dari negara-negara lain, termasuk Indonesia, yang tidak ditanggapi oleh Tiongkok. Bahkan, Tiongkok menggunakan cara-cara tidak bersahabat dengan menggelar operasi kapal-kapal ikan yang didukung penuh oleh Pemerintah Tiongkok.

Sebagai solusi, Dr. Surya Wiranto mengusulkan agar Pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah yang dibagi dalam dua tindakan, yakni “tindakan ke luar” dan “tindakan ke dalam”. Tindakan ke luar meliputi penyelesaian sengketa melalui forum internasional seperti workshop, penyelesaian perundingan Code of Conduct, dan menuntaskan perundingan batas Zona Ekonomi Eksklusif dengan Malaysia dan Vietnam. Sementara itu, tindakan ke dalam meliputi berbagai penguatan peraturan nasional.

Pertama, menggunakan peta Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan sebagai rujukan untuk menambah koordinat pada UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Kedua, membuat titik koordinat pada setiap batas zonasi perairan Indonesia serta mendepositkan peta dan peraturan perundang-undangan kepada PBB.

Ketiga, memberikan nama baru bagi perairan di utara Kepulauan Natuna sebagai Laut Natuna Utara. Keempat, melakukan gunboat diplomacy. Ke lima, membuat aturan pelibatan Rules of Engagement bagi wilayah Laut Tiongkok Selatan yang akan digunakan bagi unsur patroli keamanan laut. Terakhir, melibatkan seluruh komponen bangsa dalam penyelesaian sengketa ini.

Dalam kesimpulan penutup dari artikelnya, Dr. Surya Wiranto menyatakan bahwa klaim Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia bersifat unilateral sehingga kurang dipahami dan tidak diakui oleh masyarakat internasional sehingga perlu mempertimbangkan upaya paksa berupa penembakan terhadap kapal-kapal asing di wilayah perairan Indonesia.

Tanggapan atas Usulan “ke Luar”

Apabila dicerna lebih mendalam, artikel tersebut seolah-olah menyatakan bahwa tindakan unilateral Tiongkok dapat dibenarkan sehingga Indonesia perlu mengambil langkah-langkah unilateral agar tidak kehilangan wilayah di perairan Natuna. Dengan kata lain artikel tersebut menyiratkan ada sengketa antara Indonesia dan Tiongkok. Suatu hal yang selalu dibantah oleh Pemerintah Indonesia dalam berbagai pernyataan.

Pada hakekatnya, sudah menjadi tabiat dari seluruh negara di dunia sejak dulu untuk mengklaim suatu wilayah melebihi proporsinya. Hukum internasional lah yang kemudian menjadi alat untuk menahan nafsu negara-negara tersebut. Dalam konteks penguasaan wilayah laut, Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS) menjadi pedoman perilaku yang mengikat bagi bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia dan Tiongkok yang menjadi Negara Pihak UNCLOS.

UNCLOS mengatur antara lain bahwa klaim lebar Laut Teritorial tidak boleh melebihi 12 mil laut, Zona Ekonomi Ekslusif tidak boleh melebihi 200 mil laut, dan Landas Kontinen tidak boleh melebihi 200 mil laut dengan pengecualian yang memungkinan suatu negara mengklaim hingga 350 mil laut. Klaim sembilan garis putus-putus Tiongkok jelas melebihi ketentuan UNCLOS ini sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat.

Ketentuan UNCLOS tersebut ditegaskan kembali dalam paragraf 231 Putusan Mahkamah Arbitrase mengenai sengketa antara Filipina dan Tiongkok yang diputus pertengahan tahun ini.

Oleh sebab itu Mahkamah Arbitrase menyatakan dalam paragraf 278 bahwa klaim historic rights maupun hak berdaulat Tiongkok atas fitur-fitur yang berada di dalam sembilan garis putus-putus bertentangan dengan UNCLOS dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena melebihi batas klaim maritim yang diizinkan oleh UNCLOS.

Dengan memperhatikan ketentuan UNCLOS maupun putusan Mahkamah Arbitrase tersebut, dapatlah kita simpulkan bahwa klaim Tiongkok di perairan Natuna juga tidak berdasar sama sekali. Kunjungan Presiden RI ke perairan Natuna dan pernyataan Menteri Luar Negeri RI menegaskan kembali bahwa Natuna adalah perairan milik Indonesia. Tanpa Indonesia menggambar peta Natuna di paspor Indonesia pun, Natuna tetap akan menjadi milik Indonesia.

Hal ini menyebabkan solusi “ke luar” yang ditawarkan oleh Dr. Surya Wiranto melenceng dari pertanyaan apakah Tiongkok memiliki hak atas perairan Natuna. Perlu diingat kembali bahwa sengketa di kawasan Laut Tiongkok Selatan utamanya adalah mengenai penguasaan atas fitur-fitur maritim di Kepulauan Spratly dan Paracel yang secara prinsip tidak ada kaitannya dengan delimitasi maritim. Workshop tahunan mengenai Laut Tiongkok Selatan dan penyelesaian Code of Conduct juga bukan bertujuan untuk menyelesaikan delimitasi maritim.

Saran untuk menyelesaikan batas ZEE dengan Malaysia dan Vietnam juga tidak dapat dikaitkan dengan penguatan posisi Indonesia terhadap klaim sembilan garis putus-putus Tiongkok. Penyelesaian batas maritim dengan negara tetangga adalah suatu mekanisme untuk mempererat hubungan bilateral yang akan dapat dicapai apabila pagar antar negara sudah jelas. Harus diingat bahwa nature dari perjanjian delimitasi adalah perjanjian bilateral.

Dalam hukum internasional suatu perjanjian internasional hanya mengikat negara-negara yang menjadi pihak, sehingga tidak bisa dikaitkan penyelesaian batas ZEE Indonesia dengan Malaysia ataupun Vietnam dengan klaim sembilan garis putus Tiongkok (yang sudah dinyatakan ilegal oleh Mahkamah Arbitrase) yang tidak menjadi pihak dari perjanjian delimitasi tersebut.

Tanggapan Mengenai Usulan “ke Dalam”

Dr. Surya Wiranto mengusulkan agar menjadikan peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai rujukan dan menambahkan koordinat ke dalam UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia guna mempunyai kekuatan hukum. Pandangan ini tidak sepenuhnya salah, tetapi perlu diingat bahwa Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan dituangkan dalam suatu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 1983 dan PP Nomor 38 Tahun 2002 yang diubah dengan PP Nomor 37 Tahun 2008 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan.

Hal ini menunjukkan bahwa Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan itu sendiri sudah menjadi bagian dari hukum positif karena Peraturan Menteri juga merupakan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana disampaikan oleh Dr. Surya Wiranto, perjanjian ZEE dengan Malaysia dan Vietnam belum selesai dituntaskan oleh Indonesia. Apabila kesepakatan berhasil dicapai, terdapat kemungkinan Indonesia harus menyesuaikan koordinat ZEE-nya dengan hasil kesepakatan.

Oleh karena itu menaruh koordinat Wilayah Pengelolaan Perikanan di dalam Undang-Undang yang notabene lebih sulit untuk diubah dibandingkan dengan Peraturan Menteri menjadi tidak praktis dan justru berpotensi menggagalkan perundingan.

Sejauh ini Pemerintah Indonesia telah menyampaikan titik-titik koordinat garis pangkal kepulauan, peraturan legislasi nasional, maupun perjanjian delimitasi maritim ke PBB. Dokumen-dokumen tersebut dapat diakses publik di situs resmi PBB. Belum dimasukkannya koordinat terkait dengan Zona Ekonomi Eksklusif maupun Landas Kontinen secara utuh berkaitan dengan belum selesainya perundingan-perundingan delimitasi maritim Indonesia dengan negara tetangga.

Usulan mengenai perubahan nama perairan Natuna secara hukum internasional tidak akan mengubah apa-apa. Hukum internasional tidak pernah menjadikan nama suatu wilayah sebagai dasar kepemilikan bagi suatu negara. Sebab apabila menggunakan logika demikian, maka sudah barang tentu India akan mengklaim keseluruhan Samudra Hindia sebagai miliknya.

Namun secara hukum nasional mungkin dapat dipertimbangkan untuk menenangkan konstituen domestik.

Kehadiran kapal perang maupun kapal-kapal pemerintah di perairan Natuna tentu adalah hal yang harus dilakukan untuk menegaskan dan menjaga perairan Indonesia. Tetapi dengan menyatakan bahwa “klaim ZEEI bersifat unilateral sehingga kurang dipahami dan tidak diakui oleh publik Internasional”, Dr. Surya Wiranto menimbulkan kebingungan bagi pembaca apakah gunboat diplomacy dimaksudkan untuk wilayah yang sudah pasti milik Indonesia atau wilayah yang sedang dirundingkan.

Apabila yang disebut terakhir, maka gunboat diplomacy bertentangan dengan tanggungjawab konstitusional Indonesia untuk ikut menjaga ketertiban dunia lantaran berpotensi menimbulkan ketegangan di kawasan.

Kesimpulan

Artikel Dr. Surya Wiranto lebih menitikberatkan pada upaya unilateral dalam mempertahankan perairan Indonesia. Sejak tahun 1980 Indonesia secara terus menerus menyatakan protes atas peta Malaysia yang diterbitkan tahun 1979. Peta Malaysia tersebut secara unilateral memasukkan Ambalat ke dalam wilayahnya.

Hal ini telah beberapa kali menimbulkan ketegangan di perairan yang diklaim oleh Malaysia tersebut. Jika kemudian Indonesia melakukan klaim unilateral, maka itu akan menimbulkan persepsi bahwa Indonesia menerapkan standar ganda.

Artikel tersebut luput melihat bahwa hukum internasional adalah senjata utama bagi Indonesia untuk mempertahankan hak berdaulatnya di perairan Natuna. Kegagalan untuk memahami inti permasalahan ini berakibat pada usulan-usulan yang kurang tepat sasaran.

Hukum internasional telah membuktikan bahwa tindakan-tindakan unilateral yang digambarkan sebagai The Power of Map tidak akan serta merta menjadikan suatu wilayah menjadi bagian dari negara tersebut. Usulan-usulan yang disampaikan pada hakekatnya hanya meniru apa yang dilakukan oleh Tiongkok. Padahal sudah jelas bahwa tindakan Tiongkok tersebut tidak berhasil memperkuat posisinya di perairan Laut Tiongkok Selatan dan justru menciptakan ketidakstabilan kawasan.

Indonesia tidak boleh melakukan kesalahan yang sama dan harus lebih pintar untuk menggunakan The Power of Law dalam memperkuat posisi kepemilikan atas perairan Natuna.

 

*Penulis adalah penerima beasiswa LPDP dan kandidat Doktor di University of Virginia, Amerika Serikat.

About the Author

- Redaktur

Tulis Tanggapan Anda

Komentar menjadi tanggung jawab pembaca. Redaksi Maritimnews berhak melakukan moderasi terhadap komentar yang diberikan sesuai dengan etika jurnalistik.

XHTML:You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Silahkan isi kode captcha