Published On: Sun, Dec 27th, 2020

Berharap KKP Semakin Sakti di Bawah Menteri Sakti

Menunnggu Gebrakan Menteri yang Sakti.

Menunnggu Gebrakan Menteri yang Sakti.

MN, Jakarta – Setelah resmi ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP), Sakti Wahyu Trenggono menjadi harapan besar untuk memperbaiki sektor kemaritiman negeri ini, khususnya sektor kelautan dan perikanan yang selama ini belum terbangun dengan baik. Selain itu, Sakti diharapkan mampu mengembalikan citra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang saat ini sedang jatuh akibat tertangkapnya pejabat sebelumnya Edhy Prabowo dalam kasus suap benur lobster.

Tugas berat sejatinya menunggu mantan Wakil Menteri Pertahanan  di awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada kabinet ini tersebut. Seperti kita ketahui, sedari periode awal pemerintahan Presiden Jokowi hingga saat ini, timbul banyak masalah dan kontroversi dalam beragam kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian yang aktif kembali di masa Gusdur tersebut.

Di masa awal pemerintahan Presiden Jokowi, muncul kontroversi pada kebijakan pelarangan cantrang dan ekspor benur lobster yang berdampak besar bagi para nelayan tradisional yang terkait kebijakan tersebut. Di tahun 2016, KKP mengluarkan dua peraturan menteri (permen) terkait dua permasalahan yang identik dengan kelestarian lingkungan itu, yatu Permen KP no. 56 tahun 2016 tentang larangan penangkapan dan/ atau pengeluaran lobster, kepiting, dan rajungan dari wilayah negara Republik Indonesia, Permen KP no. 71 tahun 2016 tentang jalur penagkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, serta Permen KP. no. 86 tahun 2016 tentang produktivitas kapal penangkap ikan.

Polemik – polemik yang muncul sejak permen-permen tersebut keluar tidak pernah selesai hingga periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi. Hingga akhirya ketika Presiden Jokowi terpilih kembali dan tampuk pimpinan KKP juga pun telah beralih dari Susi Pudjiastuti kepada Edhy Prabowo, permen yang terkait dengan hal-hal kontroversial tersebut diubah yang berujung pada diperbolehkannya larangan – larangan tersebut kembali.

Akan tetapi, meski tampuk pimpinan telah berpindah dan kebijakan yang memancing polemik telah direvisi, beragam polemik tersebut ternyata tak kunjung usai. Pencabutan pelarangan cantrang dan ekspor benur lobster yang justru memunculkan polemik baru. Perdebatan demi perdebatan terus-menerus muncul di ruang publik meski KKP yang saat itu dipimpin oleh Edhy Prabowo melakukan berbagai pendekatan kepada banyak pihak.

Hingga pada akhirnya saat Edhy Prabowo ditangkap dan dijadikan tersangka oleh KPK, berbagai kebijakan terkait pencabutan larangan penggunaan cantrang dan ekspor benur lobster tersebut, turut terseret dalam pantauan publik.

Sebagai pengganti menteri yang terlibat kasus korupsi, yang disertai dengan berbagai polemik kebijakan yang sudah ada sebelumnya, sepak terjang Sakti Wahyu Trenggono cukup ditunggu. Sakti mengemban tugas yang cukup berat untuk mengembalikan citra KKP di mata rakyat yang saat ini jatuh akibat kasus korupsi yang melibatkan menteri dan pejabat lain yang terlibat di dalamnya.

Mantan Bendahara Partai Amanat Nasional ini pun setidaknya diharapkan mampu untuk berbuat banyak untuk saat ini. Selain citra yang turun akibat kasus korupsi, polemik yang timbul akibat pelarangan cantrang dan ekspor benur beserta pencabutan pelarangannya, juga harus bisa diselesaikan dengan tepat.

Permasalahannya, beragam polemik itu bukan perkara mudah untuk diselesaikan. Bagai dua sisi mata uang, memilih satu diantaranya tetap memiliki risiko menimbulkan polemik baru ataupun melanjutkan polemik-polemik yang telah muncul sebelumnya. Memilih salah satu diantara kebijakan yang saling berlawanan tersebut, sudah dipastikan akan memunculkan banyak penentangan dari tiap-tiap pihak yang terkait dengan kebijakan-kebijakan tersebut.

Setelah MenKP sebelumnya, Edhy Prabowo, ditangkap KPK, berbagai kebijakan yang dikeluarkan di masa kepemimpinannya pun turut pula dikaji ulang oleh publik. Seperti kebijakan membolehkan kembali ekspor benur lobster yang hingga saat ini masih terus disorot. Kebijakan yang memang terkait langsung dengan kasus yang mendera Edhy Prabowo ini memiliki sisi yang rumit. Bila diteruskan program yang dibangun oleh Edhy, akan terus terjadi perdebatan yang mengarah kepada isu kelestarian lingkungan yang menjadi dasar awal kebijakan pelaragan ekspor yang dikeluarkan pada masa kepemimpinan Susi Pudjiastuti.

Namun, apabila kembali pada kebijakan melarang ekspor benur seperti pada periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, akan berdampak besar dan langsung terhadap banyak masyarakat kecil, yaitu nelayan yang menggantungkan hidupnya dari usaha ini.

Belum adanya solusi nyata bagi nelayan penangkap benur tatkala masa larangan ini pernah berlaku, mengharuskan KKP saat ini harus benar-benar jeli mengambil kebijakan yang mampu menghidupi masyarakat nelayan lobster tersebut. Apakah mendorong nelayan kita untuk melakukan budidaya sendiri adalah bentuk kebijakan yang sudah tepat sasaran pada saat ini? Sementara, seperti terungkap dalam salah satu program di TV One, Indonesia Lawyers Club, beberapa waktu yang lalu, bahwasanya kita memang belum siap untuk melakukan aktivitas budidaya lobster pada saat ini.

Berbagai kontroversi lain yang muncul ke permukaan saat pembolehan kembali ekspor benur ini pun, harus bisa diredam oleh Menteri Sakti. Seperti kontroversi penunjukan perusahaan -perusahaan yang mendapatkan izin sebagai eksportir benur ini. Terlepas dari fakta apapun yang terlihat di publik, langkah awal yang hendaknya ditempuh oleh mantan Wamenhan ini ialah menjawab keraguan publik atas ditunjuknya perusahaan-perusahaan tersebut hingga kepercayaan dan semangat masyarakat maritim kita tumbuh kembali.

Di sisi lain, pola komunikasi dengan beberapa pihak mungkin juga harus lebih ditingkatkan, misalnya dengan aktivis yang menentang ekspor benur hingga dengan pejabat terdahulu yang kebijakannya bertolak belakang dengan kebijakan yang diambil oleh Edhy Prabowo, yang saat ini masih berlaku.

Lalu, masih ada juga masalah terkait kehidupan nelayan saat ini yang sangat terdampak oleh pandemi Covid-19. Banyak nelayan yang kesulitan keuangan, belum menerima bantuan, hingga penyerapan hasil tangkapan yang di awal masa pandemi sempat terkendala.

Inilah sedikit gambaran tugas berat yang harus dijalankan oleh Sakti Wahyu Trenggono. Harapan besar masyarakat Indonesia bertumpu pada menteri baru yang memiliki kata “Sakti” pada awal namanya. Semoga KKP semakin sakti dan poros maritim dunia mampu benar-benar terwujud.

About the Author

- Redaktur

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com